oleh

Pemekaran PBD Belum Prioritas

Tim Pengawal NKRI Demo Damai Dukung Revisi UU Otsus Papua

SORONG – Direktur Jendral (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Drs. Akmal Malik,MSi menyatakan bahwa pemekaran daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya (PBD) belum menjadi prioritas pemerintah pusat.  Meski telah mendapatkan rekomendasi dari Papua Barat yang juga telah mengeluarkan SK Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan tentang pembentukan tim percepatan pemekaran daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya, perjuangan masyarakat di wilayah Sorong Raya untuk memiliki provinsi sendiri selama kurang lebih 16 tahun terakhir, nampaknya belum ‘menyentuh hati’ pemerintah pusat. 

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum sepenuhnya ’memprioritaskan’ hadirnya Provinsi Papua Barat Daya (PBD). ”Terkait dengan pengembangan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD), maka perlu saya katakana bahwa pemerintah pusat hingga saat ini masih fokus menata dan membuka peluang pemekaran di Provinsi Papua. Sedangkan untuk pengembangan pemekaran di Wilayah Provinsi Papua Barat, belum  diprioritaskan,” kata Akmal Malik kepada wartawan dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Tambrauw, Kamis (12/2).

Padahal sebelumnya Gubernur Papua Barat telah mengeluarkan SK Nomor 125/72/3/2020 tentang Persetujuan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi pemekaran dari Provinsi Papua Barat pada tanggal 12 Maret 2020, dan SK tersebut sudah diserahkan kepada Presiden melalui Mendagri serta kepada kementerian dan lembaga terkait, sebagai syarat guna melengkapi atau memenuhi serta melakukan pembaruan berkas yang dibutuhkan dalam rangka Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Barat Daya (PBD).

Menurut Akmal, kebijakan mengutamakan pemekaran Provinsi Papua adalah salah satu upaya pemerintah pusat guna  mempercepat pemerataan pembangunan, mengingat masih banyak daerah di Provinsi Papua yang tergolong daerah tertinggal.  Selain itu, dengan letak geografis wilayah yang luas tentu saja persoalan rentang kendali menjadi salah satu persoalan yang dapat diupayakan memuluskan kebijakan pemekaran Papua.

Meski demikian, Dirjen Otda mengatakan, dalam suatu proses mendukung percepatan capaian sebuah usulan pemekaran suatu daerah, tentu pPintu masuknya’ bukan saja terhenti di jalur dukungan secara kebijakan pemerintah. ”Saya mau katakan bahwa usulan pemekaran itu ada dua pintu. Satu pintu pemerintah dan pintu DPR, sama halnya ketika revisi UU Otsus. Jadi meski pemerintah atau sebagaian masyarakat telah mendukung, dan pihak lainnya tidak mendukung, bisa saja dimasukan melalui DPR. Negara kita negara demokrasi, silahkan sampaikan aspirasinya, nanti kita bahas sama-sama. Jadi bagi yang pro silahkan, yang kontra juga silahkan,” tandasnya.

Meski alasan skenario pemekaran provinsi untuk percepatan pembangunan di beberapa wilayah daerah dapat terhubung dan terbuka seperti contoh adalah Manokwari dan Sorong yang berkembang sangat cepat dengan adanya pemekaran menjadi Provinsi Papua Barat, namun demikian masyarakat yang mendukung hadirnya Papua Barat Daya (PBD) tetap harus bersinergi dan menggunakan cara-cara demokratis untuk mewujudkan harapan menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya. ”Jadi kami ajak dan himbaukan, mari bersama membangun dan memanfaatkan ruang demokrasi yang baik dan secara cerdas. Masyarakat dan pemerintah sama halnya mempunyai porsi yang sama untuk mendukung peningkatan pengembangan suatu daerah,” pungkasnya.

Demo Damai Dukung Revisi UU Otsus

Mengetahui kedatangan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Drs. Akmal Malik, sejumlah massa yang tergabung dalam Tim Pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melakukan aksi demo damai di depan salah satu hotel di Kota Sorong, Kamis (11/2) sekitar pukul 07.00 WIT. Massa membentangkan sejumlah spanduk berwarna Merah putih dan pertuliskan Selamat datang Bpk. Ditjen Otda Depdagri di Kota Sorong. Kami segenap pemuda-pemudi dan masyarakat se Sorong Raya mendukung penuh rencana Pemerintah untuk merevisi pasal 76 UU nomor 21 tahun 2021 tentang  Otonomi Khusus bagi Papua.

Spanduk lainnya bertuliskan Sekali NKRI, tetap NKRI. Kami siap menduduki gedung DPR-RI guna memberikan dukungan moril kepada Pansus revisi ke 2 UU nomor 21 tahun 2021 tentang Otsus bagi tanah Papua. Dan, UU Nomor 35 tahun 2008 yang menjadi dasar diberikannya Otsus bagi Papua Barat. Selain membawa spanduk, massa juga menggunakan ikat kepala berwarna Merah Putih yang melambangkan bendara Indonesia Raya.

Aksi demo disambut baik oleh Dirjen Otda Drs. Akmal Malik yang memanggil beberapa perwakilan massa dan mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Diakui Ditjen Otda pihaknya sudah menerima usulan dan dokumen yang berkaitan dengan aspirasi dan aspirasi tersebut akan ditampung. “Saya lihat semua persyaratan yang diajukan dan digagas untuk rencana provinsi Papua Barat Daya ini sudah lengkap dan dapat dukungan dari Gubernur serta hampir semua bupati  dan beberapa tokoh adat pun membuat pernyataan. Kami berikan apresiasi dan sudah kami terima,” ucap Akmal Malik kepada perwakilan massa aksi.

Hanya saja sambung Akmal Malik, saat ini baru dimulainya tahap pembahasan dan terkait tindak lanjut dari aspirasi ini, semua tergantung dinamika politik di Senayan Jakarta. Selaku pemerintah, Ditjen Otda hanya dapat menampung aspirasi dan pasti pihaknya bersama beberapa menteri lainnya akan membahas aspirasi tersebut. “Saya senang, penyampaiannya dalam bentuk damai dan tenang,” ungkapnya. 

Selang beberapa menit kemudian, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Drs. Akmal Malik akhirnya keluar dan berfoto bersama massa aksi. Tidak banyak yang dibicarakan, lantaran Dirjen Otda harus segera melanjutkan perjalannya menuju Kabupaten Tambrauw.

Sekertaris Tim Pengawal NKRI, Bafogad Sauyai menjelaskan Tim pengawal NKRI Papua Barat melakukan aksi demo damai untuk menyampaikan aspirasi dari calon Ibukota Provinsi Papua Barat Daya yang mendukung revisi UU nomor 21 secara khusus pada pasal 76. Dimana, dukungan penuh juga diberikan pada kebijakan pemerintah. “Kami juga mendukung Pansus yang sudah dibentuk melalui sidang Paripurna kemarin dan sudah disahkan. Kami, masyarakat pengawal NKRI ini mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dan niat baik pemerintah. Jadi kami tidak frontal maupun anarkis namun kami melakukan demo damai,”jelasnya kepada Radar Sorong, kemarin.

Diakuinya, tidak hanya dukungan suara dari Papua Barat, timnya juga akan berangkat ke Jakarta untuk memberikan dukungan moril kepada Pansus serta Pemerintah pusat di Jakarta Nanti. “Jadi kami tidak menolak Otsus, kami melihat Otsus sebagai suatu yang jauh lebih baik untuk ke depan bagi seluruh masyarakat Papua,”ungkapnya.

Anggota Tim Pengawal NKRI, Apnes mengungkapkan timnya sudah berjuang selama 16 tahun lamanya untuk kehadiran Provinsi Papua Barat Daya bahkan beberapa teman seperjuangan dari timnya pun sudah ada yang meninggal dunia. “Kami optimis, Papua Barat Daya tetap hadir, dan ini kesempatan kami kali. Karena kalau tidak terealisasi ditahun ini maka kami akan tunggu 20 tahun lagi. Oleh sebab itu, kami mengharapkan agar pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi kami,” pungkasnya. (raf/juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed