oleh

Pemda Tambrauw Dukung Pemetaan Masyarakat Hukum Adat

Linder Rouw

SAUSAPOR-Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan salah satu fakta keberagaman bentuk masyarakat sebagai pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tambrauw melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung penuh pemetaan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Tambrauw.

MENYIMAK. Pimpinan OPD Kabupaten Tambrauw dan masyarakat saat mengikuti kegiatan pendampingan masyarakat hukum adat, baru-baru ini.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw, Linder Rouw mengatakan, masyarakat adat sangatlah penting,mengingat sejak dulu masih belum ada terbentuk masyarakat hukum adat yang diakui pemerintah.

“Kami mendukung penuh karena banyak sekali manfaat dengan terbentuknya masyarakat hukum adat, karena dapat melindungi kearifan lokal.Dengan terbentuknya masyarakat hukum adat diharapkan dapat lebih maju lagi masyarakat yang mendiami disuatu tanah adat,” ujar Linder. 

Bentuk dukungan tersebut kata Linder, selain telah dibentuknya panitia, SK Bupati Nomor : 800/134/2018 tanggal 17 September 2018 terkait masyarakat hukum adat juga telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Tambrauw. 

“Jadi panitia masyarakat hukum adat akan melakukan identifikasi, verifikasi validasi. Nantinya mengusulkan masyarakat hukum adat sebagai rekomendasi kepada bupati, untuk dilakukan penetapan pengakuan dan perlindungan kepada MHA. Salah satunya yang akan dilakukan saat identifikasi adalah masyarakat adat di Distrik Bikar Kabupaten Tambrauw,” ungkapnya, sembari menambahkan, pada April mendatang pemetaan wilayah hukum adat di Distrik Bikar segera rampung,” tegasnya. (raf)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed