oleh

Pelestarian Mangrove Butuh Dukungan Politik

-Metro-36 views

SORONG – Berdasarkan hasil kajian Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, Kota Sorong termasuk kawasan rawan bencana banjir, longsor, gempa bumi dan tsunami. Terkait hal ini, Kepala Dinas Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu,ST,MSi mengharapkan kepada seluruh warga Kota Sorong khususnya para pelaku usaha pembangunan, untuk merencanakan pembangunan yang berwawasan lingungan dan berkelanjutan.

Guna mencegah bencana khususnya banjir di Kota Sorong, diingatkan pentingnya untuk menjaga kelestarian ekosistim pesisir dalam hal ini hutan mangrove. “Strategi mencegah bencana banjir di Kota Sorong, dari sisi lingkungan ada dua hal yang harus diperhatikan yakni kita harus menjaga kawasan pesisir, dan kawasan pegunungan,” kata Kelly Kambu kepada Radar Sorong, kemarin.

Dikatakannya, pesisir harus dijaga hutan mangrove-nya, mangi-mangi yang ada di kawasan pesisir mulai dari DAS Kali Remu sampai di Km 18. “Kami sebagai Kepala Dinas PPLH mengharapkan ada kerjasama dari semua pihak, terutama dari partai politik termasuk juga dari ormas-ormas seperti KNPI, Banser dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, untuk tidak menggunakan kayu mangi-mangi uang tiang bendera atau umbul-umbul untuk mendukung kegiatannya. Mari kita ikut bertanggungjawab bersama untuk mencegah terjadinya bencana banjir dengan tetap menjaga kelestarian hutan mangrove di pesisir Kota Sorong. Salah satu caranya ya dengan tidak menggunakan kayu mangi-mangi,” tandasnya.,” ucapnya.

Demikian juga dengan kontraktor diharapkan tidak menggunakan kayu mangi-mangi untuk pasang skor bangunan, tidak menggunakan kayu mangi-mangi atau mangrove untuk industry seperti untuk usaha pembuatan tahu, batako dan sebagainya. “Jika hal-hal ini kita tidak lakukan, kita sudah berpartisipasi mencegah terjadinya eksploitasi hutan mangrove, dan secara tidak langsung kita sudah berpartipasi mencegah terjadinya bencana banjir di Kota Sorong ini,” sambungnya.

Dibeberkannya, di Kota Sorong sudah ada Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir yang ditetapkan bersama oleh eksekutif dan legislative, untuk menjaga kawasan pesisir Kota Sorong. “Kita sudah sepakat bersama melahirkan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir.  Kita harus mengurangi semangat dan aktifitas menebang pohon mangi-mangi, dengan tidak menggunakan kayu mangi-mangi untuk aktifitas dan kegiatan kita masing-masing,” tandasnya.

Selain itu, Kelly mengatakan bahwa masyarakat pesisir harus diberdayakan. Pihaknya telah membentuk komunitas mangi-mangi 2 tahun ini aktif melakukan pembibitan mangrove dan penanaman secara swadaya. “Kita juga harus mengedukasi masyarakat yang masih melakukan penebangan, mungkin dari pemerintahan distrik dan lurah harus lebih berperan untuk mengedukasi warganya demi menjaga kelestarian kawasan pesisir,” katanya sembari menambahkan bahwa mangi-mangi ini banyak fungsinya, sebagai pemecah air pasang, rumah ikan, kepiting, , lokasi ekowisata, penyerap karbon,  mengatur arus dan gelombang laut sehingga berperan mencegah dan meminimalisir banjir yang mungkin terjadi di Kota Sorong ini. (ian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed