oleh

‘Pelapor Dugaan Korupsi Harus Bertanggung Jawab’

SORONG – Dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp 145,3 miliar yang dilaporkan Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Barat (AMPB) Jabodetabek Rajit Patiran ke KPK pada tanggal 8 Mei lalu, dinilai telah mencemarkan nama baik Wali Kota Sorong. “Kami melihat ini sebuah pelecehan dan pencemaran nama baik bukan hanya pribadi Wali Kota Sorong, tapi juga nama baik pemerintah daerah, nama baik keluarga, nama baik warga masyarakat Kota Sorong. Ini kalau dibawa ke adat, dendanya dua kali lipat. Bila disampaikan korupsi Rp 145 miliar dan tidak terbukti, dendanya dua kali lipat,” kata Julian Kelly Kambu,ST,MSi kepada Radar Sorong, kemarin.

Karena itu lanjut Kelly yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, pelapor harus bertanggung jawab di hadapan hukum. “Kami meminta agar oknum mahasiswa yang melaporkan kepala daerah Wali Kota Sorong ke KPK, untuk dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban hukumnya di wilayah hukum Kota Sorong,” tandasnya. 

Menurut Kelly, dokumen BPK yang menjadi rujukan para pelapor, harus ditelusuri didapatnya dari mana, apakah dari BPK, DPR atau dari pemerintah. “Harus dipanggil untuk menjelaskan laporan audit BPK ini diterimanya darimana. Laporan audit BPK itu tidak untuk diperjualbelikan. Mereka melaporkan itu motivasi apa, ataukah ada pesan-pesan sponsor, itu yang harus diusut tuntas.  Nama baik itu mahal, lebih mahal dari harta kekayaan. Karena itu, kami minta aparat penegak hukum memanggil mereka untuk diperiksa,” tegasnya.

Apakah pihaknya berencana untuk melaporkan balik si pelapor tersebut ke aparat penegak hukum, Kelly mengatakan bukan hanya pribadi pak Wali Kota, keluarga atau masyarakat Kota Sorong bisa menuntut nama baik pimpinannya yang dicemarkan. “Bisa saja warga Kota Sorong melaporkannya, termasuk juga keluarga pasti akan ke arah situ. Agar jadi efek jera, jangan karena ada kepentingan-kepentingan lain sehingga mengambil langkah yang bisa merugikan orang lain. Bisa dari pihak keluarga atau atas nama ASN Kota Sorong melapor balik, karena apa yang dilaporkan ke KPK itu tidak benar. Tujuannya supaya memberikan efek jera, memberikan pembelajaran untuk tidak bermain-main dengan hukum,” tuturnya.

Kelly mengatakan, di seluruh Indonesia pasti ada temuan BPK, dan hasil auditnya dikembalikan ke pemerintah daerah se-Indonesia untuk mendapatkan perbaikan, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, melayani. “Kalau ada temuan terkait dengan anggaran, ada mekanismenya, dikembalikan ke kas daerah,” jelasnya. (ian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed