oleh

Pelantikan Bupati-Wabup Kaimana Bulan April

KAIMANA – Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana periode 2016-2021 akan berakhir 24 Maret mendatang. Pengusulan  berkas pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kaimana periode 2016-2021, serta pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana periode 2021-2024 telah diusulkan oleh Biro Pemerintahan Setdakab Kaimana kepada Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, serta telah diteruskan secara online berkas pengusulan tersebut ke Kemendagri, oleh Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat dan dinyatakan lengkap.

Selanjutnya Kemendagri akan mengatur jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih seluruh Indonesia  termasuk Kabupaten Kaimana. Sesuai hasil koordinasi Biro Pemerintahan Kabupaten Kaimana dengan Biro Pemerintahan Papua Barat, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana terpilih pada bulan April 2021.  “Jadi pelantikannya bukan tanggal 24 Maret. Pelantikannya sekitar bulan April, untuk kepastian tanggalnya belum bisa dipastikan, akan disampaikan secara resmi oleh Kemendagri kepada seluruh Gubernur dan Walikota-Bupati yang daerahnya melaksanakan pilkada,” jelas Kabag Pemerintahan Kabupaten Kaimana Fransisco E Beruatwarin,SSTP kepada wartawan di Kaimana Beach Hotel, Selasa (9/3).

Edo ~sapaan akrabnya~ mengatakan, setelah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, kekosongan jabatan akan diisi oleh pelaksana harian atau Plh, yang diisi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) aktif.  “Sekretaris daerah melaksanakan tugas sebagai Plh Bupati di masa kekosongan jabatan tersebut,” kata Edo.

Diakhir masa jabatan, Bupati akan menyerahkan memori akhir masa jabatan ke Sekda selaku Plh Bupati tanpa ada serah terima jabatan. Sekda akan menerima surat tugas atau radiogram sebagai Plh Bupati secara kolektif yang akan disampaikan oleh Gubernur kepada tiga Plh Bupati yakni Kaimana, Fakfak dan Sorong Selatan.  “Pelantikan kemungkinan akan dilaksanakan di Manokwari, karena melihat pelantikan Bupati dan wakil Bupati empat kabupaten sebelumnya berjalan baik dengan tetap menjaga protokol kesehatan, jumlah undangan tetap sama yakni hanya tiga orang setiap kabupaten,” katanya. (fat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed