oleh

Pelantikan 6 Anggota MRP PB Dijaga Brimob

MANOKWARI – Pelantikan 6 anggota MRP (Majelis Rakyat Papua) Provinsi Papua Barat sisa masa jabatan 2017-2022, Rabu (20/5) dijaga personel Brimob Polda Papua Barat. Anggota polisi bersenjata laras panjang berjaga-jaga di sekitar kantor gubernur, juga ada sejumlah aparat keamanan tak berseragam berada di luar ruangan acara pelantikan di lantai 3 kantor gubernur. 

Penjagaan ketat dilakukan mengantisipasi hal-hal tak diinginkan karena masih terjadi  polemik. Ada sejumlah pihak termasuk pimpinan dan anggota MRP PB belum menerima pelantikan 6 anggota MRP PB untuk menggantikan 6 anggota lainnya. Acara pelantikan tak dihadiri Ketua MRP PB Maxsi Ahoren, diwakilkan oleh Waki Ketua I dari Unsur Perempuan, Macclerita Kawab. Pelantikan 6 anggota MRP PB ini dihadiri Kajati Papua Barat, Yusuf,SH,MH, pejabat Kodam XVIII/Kasuari dan pejabat lainnya.

Enam anggota MRP PB yang dilantik Gubernur Papua Barat atas nama Mendagri Tito Karnavian yakni Yafet Valenthinus Wainarisi,SP; Ismael Ibrahim Watora,SH,MT; Lusia Imakulata Hegemur,S.Sos; Drs. Rafael Sodefa; Pdt. Leonard Yarolo,SH dan Aleda Elisabet Yoteni. Mereka ini menggantikan 6 anggota MRP PB lainnya,  Yusak Kambuaya,SH dari unsur agama, yang mewakili Protestan; Amiruddin Sabuku,S.Sos dari unsur adat yang mewakili Kabupaten Kaimana; Hombore,SE dari unsur perempuan yang mewakili Kabupaten Fakfak; Septer Werbete,SE dari unsur adat yang mewakili Kabupaten Teluk Bintuni dan Levinus Wanggai.

Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan berharap polemik soal pelantikan 6 anggota MRP PB ini dihentikan. Kalaupun ada pihak yang merasa tidak puas, dipersilakan untuk  menempuh jalur hukum. “Saya selalu sampaikan kalau ada yang keberatan silakan tempuh jalur hukum,” ujarnya kepada wartawan, kemarin. Dominggus tak mengharapkan pihak yang tak puas menghalang-halangi acara pelantikan. Keputusan MA dan pemerintah pusat harus dilaksanakan. “Tidak boleh ada yang memprovokasi,” tegasnya.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Mendagri tentang pemberhentian 6 anggota MRP PB, dilanjutkan pembacaan Keputusan Mendagri tengan pengangkatan 6 anggota MRP PB sisa masa jabatan 2017-2022.

Pengggantian 6 anggota  MRP PB ini menindaklanjuti putusan yang menyatakan batal atas SK Mendagri dengan nomor 161.92.8564 tahun 2017 tentang pengesahan pengangkat ananggota MRPB masa jabatan tahun 2017-22 tertanggal 16 November 2017 yang sejalan dengan batalnya SK Gubernur Nomor 224/169/9/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Periode 2017-2022. Yafet Valenthinus dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dikabulkan, kemudian dikuatkan dengan putusan PTTUN Makassar dan MA.

Gubernur mengatakan, mestinya pelantikan anggota MRP PB dilakukan Mendagri, namun karena ada pandemi virus corona maka didelegasikan ke gubernur Papua Barat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. “Dengan demikian proses pelantikan dilakukan memperhatikan protokol kesehatan, kursi berjarak, memakai masker,” ujarnya.

Anggota MRP PB yang dilantik diminta untuk tetap memperhatikan masyarakat. Anggota MRP PB merupakan lembaga representasi kultural masyarakat adat Papua Barat  yang memiliki wewenang untuk perlindungan hak-hak orang asli Papua. “MRP harus menjadi lembaga yang dapat merepresentasikan isu kultural  masyarakat Papua dan juga sekaligus menjaga kewibawaan pemerintah dan bertekad menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Gubernur. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed