oleh

PapuanLivesMatter Dalam Anggaran

SELAMA 5 tahun terakhir, ­anggaran negara yang ke Papua meningkat drastis. Secara rata-­rata, warga Papua mendapat kucuran anggaran 4 kali lipat dari orang Jawa Timur. Beras Rastra pun dikirim lewat udara. 

Memanfaatkan momentum aksi-aksi demo bertema “Black Lives Matter”, Badan Eksekutif Maha­siswa (BEM) UI  berniat meng­gelar  diskusi online bertajuk “Papuan Lives Matter Rasisme  Hukum di Papua”, pada 6 Juni silam. 

Tentu, panasnya demo di berbagai kota di Amerika Serikat, yang bahkan merembet  ke sejumlah kota di Eropa, diharapkan bisa meramaikan diskusi daring yang dihelat dari Depok itu. Toh, isunya sama: rasisme. 

Salah satu nara sumber yang  sedianya ditampilkan ialah  Veronica Koman, seorang  ­aktivis sosial  yang menjadi buron sejak Agustus lalu, atas tuduhan menyebarkan berita palsu serta menghasut kerusuhan di Papua Agustus – September  2019. Veronika dianggap kompeten untuk membakar emosi. Di tengah pandemi, kelompok oposisi tak mau berdiam diri. Aksi-aksi terus digalang de­ngan menggandeng organ kampus, bahkan kelompok separatis.

Diskusi batal digelar setelah pihak kampus menyatakan tak mau ikut bertanggung jawab. Pimpinan UI menilai, diskusi itu tak dirancang dengan merujuk pada kajian ilmiah dan nara sumber yang dihadirkan tidak layak. Ujungnya, bukannya soal  isu Papua yang bergulir, namun tuduhan pemerintah melakukan tindakan represi. Kalau pun isu Papua tak menyengat, setidaknya isu rep­resi bisa mengemuka.

Ketika aksi-aksi  dirancang untuk mengguncang  tanah Papua, ratusan prajurit TNI-Polri  mendampingi petugas  dari Bulog dan Dinas Sosial sibuk menggotong ribuan ton karung beras  dan membawanya ke Kantor-Kantor Distrik (kecamatan) nun jauh di pedalaman Papua. Mereka membantu  Program Rastra (beras sejahtera), yakni bantuan sosial berupa pembagian beras kepada penduduk prasejahtera.

Tercatat  sekitar 450 ribu ke­luarga penerima manfaat (KPM) Rastra di Provinsi Papua dan 100 ribu KPM lannya di Papua Barat. Sebagian mereka ada di pedalaman. Di banyak pro­vinsi lain,  bantuan Rastra ini telah dikonversi  jadi kartu debit (disebut Bantuan Pangan Non­tunai)  senilai 10 kg beras, dan diterima setiap bulan. Namun, sebagian Pemerintah kabupaten (Pemkab)  di Papua dan Papua Barat, ­meminta tetap diberikan dalam bentuk beras, karena warganya kesulitan membelanjakan uang  elektronik itu.

Maka, dikerahkanlah personil  TNI-Polri dengan segala per­alatannya untuk mengangkut beras itu dari gudang ke kantor distrik. Untuk membawa ke gudang biaya ditanggung Bulog. Konsekuensinya, Bulog harus mengangkut  20 ton beras per bulan lewat jalur udara untuk melayani warga Kabupaten Puncak, Papua. Meski jarak udara dari Bandara Timika ke Kota Illaga sekitar 100 km saja, tetap saja ongkosnya  mahal, dan biaya per kilogramnya lebih mahal dari harga beras.

Seperti provinsi lainnya, ke­luarga prasejahtera di Papua dan Papua Barat menerima berbagai bantuan sosial. Ada Rastra, Program Keluarga ­Harapan (PKH), bantuan iuran BPJS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIP Kuliah, dan belakangan bantuan sosial terkait pandemi Covid-19 seperti Bansos Sembako Rp. 600 ribu, Kartu Prakerja, dan subsidi listrik. Ribuan koli alat kesehatan, rapid test kita, sejumlah mesin PCR, reagen ­untuk mesin PCR, ventilator, pun ­diboyong di kawasan Timur ini.

Otonomi Khusus

Dengan menyandang pre­dikat  daerah otonomi khusus, Papua dan Papua Barat masih memiliki hak-hak politik yang khas,  tidak ada di tempat lain. Bupati, wali kota, dan gubernur,  di kedua provinsi  itu harus putra asli Papua. Sesuai ­dengan bunyi  UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang diperbarui dengan UU no. 35 tahun 2008, bersama dengan Nangroe Aceh kedua provinsi Papua itu berhak atas hak ekonomi pula.

Hak ekonomi antara lain ­dana otonomi khusus (otsus), yang besarnya 2 persen dari seluruh DAU (dana alokasi umum) APBN. Ada pula  hak atas Dana Tambahan Infrastruktur (DTI),  yang berlaku 20 tahun di Provinsi Aceh dan 25 tahun untuk Provinsi Papua/Papua Barat. Dana Otsus yang bergulir sejak 2002 itu dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan, ­ter­utama  di bidang pendidikan dan kesehatan.  Adapun DIT untuk percepatan pengem­bangan infrastruktur daerah.

Dengan demikian, alokasi APBN untuk   Aceh, Papua, dan Papua Barat relatif  lebih besar bila dihitung per kapita penduduk. Apalagi selalu ada  program khusus oleh satuan kerja kementerian dan lembaga (K/L), baik secara  langsung  atau lewat instansi  yang secara vertikal ada d bawahnya. Sejalan ­dengan berlakunya ketentuan desentralisasi fiskal, anggaran jenis terakhir ini juga dikelola oleh daerah.

Pada 2019, dana pusat yang dialokasikan ke Papua dan Papua Barat mencapai Rp63,1 triliun. Sebanyak Rp 46,8 triliun disalurkan sebagai transfer pusat ke daerah untuk kemudian didis­tribusikan ke pemprov (pemerintahan ), Pemkot dan Pemkab. Di dalamnya  ada Rp 8,36 triliun dana otsus  serta  Rp 4,3 triliun DTI.  Sebanyak Rp. 15,1 triliun lainnya dikucurkan dari APBN sebagai  program satuan kerja K/L. Ada lagi dana desa. Se­perti hlnya di provinsi lain, desa-desa di Papua dan Papua Barat berhak atas dana desa itu.  Secara umum, anggaran ini sering disebut dana transfer ke daerah.

Dengan jumlah penduduk sekitar 4.3 juta jiwa, sekitar 3,3 juta di Provinsi Papua dan satu juta di Papua Barat, alokasi ­dana APBN yang bisa  dinikmati warga Papua mencapai Rp 14,7 juta per kapita. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang hanya ada di kisaran Rp3 juta – Rp3,5 juta.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan penduduk 5 ­juta, yang secara umum juga masih tertinggal, menerima transfer dana ABBN Rp. 34,7 triliun. Per kapita warga disiram Rp 6,94 juta pada tahun 2019 lalu. ­Untuk warga Jawa Jawa Tengah dan Jawa Timur bahkan hanya kebagian Rp 3,13 juta dan Rp 3,31 juta. Bahkan, warga Banten, jumlah­nya 12,45 juta jiwa, rata-­rata bahkan hanya menerima Rp 2,2 juta. 

Dana yang dialokasikan ke kedua provinsi Papua itu mengalami kenaikan yang cukup luar biasa dalam lima tahun ter­akhir. Pada APBN 2014, transfer dari Pusat ke Papua dan Papua ­Barat masih di Rp 31,75 triliun dan menjadi Rp 63,1 triliun di tahun  2019. Dari jumlah itu, Rp 45 triliun mengalir ke Papua dan Rp18,1 triliun ke Papua  Barat. Adapun dari Rp 8,36 triliun dana otsus 2019 itu, Rp 4,4 ­triliun menjadi bagian dari belanja Provinsi Papua dan Rp 3,96 lainnya ke Papua Barat.

Dana otsus dan Dana Tambahan  Infrastruktur (DTI) ­untuk Papua dan Papua Barat juga terus bergerak naik. Bila pada 2014 dana otsus masih Rp 6,8 triliun, menjadi Rp 8 triliun (2017),  dan Rp 8,36 triliun di tahun 2019. Untuk DTI Rp 2,5 trilyun di tahun 2014, lantas Rp 3,5 triliun (2017) dan Rp 4 ,3 triliun pada tahun 2019 ini.

Lantas, bagaimana kontri­busi kedua Provinsi Papua itu untuk APBN. Sebanyak 48 persen PDRB (produk domestik regional ­bruto) dari PT Freport Indonesia di Timika. Dari pajak, royalti, ­deviden, dan pungutan lainnya, penerimaan negara dari  Freeport Indonesia, menurut laporan  Freepor McMoran, adalah Rp. 2,43 Trilyun  (2015), Rp. 6,14 T (2016), dan Rp. 11,6 T (2017). Pada 2018 diperkirakan lebih tinggi lagi. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla tahun 2019 lalu menyebut penerimaan negara dari ­Provinsi Papua ­sekitar Rp. 20 Trilyun. 

Dari Papua Barat penerimaan negara terbesar adalah dari pajak dan bagi hasil industri LNG (gas cair) PT British Proteleum (BP) di Tangguh, ­Bintuni. Diperkirakan nilainya men­capai USD 250 juta (sekitar Rp. 3,4  Trilyun) pada 2018. Jadi, penerimaan  negara dari Papua dan Papua Barat tahun 2019 lalu diperkirakan  bawah Rp. 25 Trilyun. 

Tak ayal Wapres Jusuf Kalla pun terkesiap ketika dalam ­suasa nademo-demo yan keras di Papua tahun lalu, muncul tuduhan Indonesia mengeksploitasi Papua secara ekonomi. Jusuf  Kalla langsung merujuk ke angka anggaran yang membukti­kan jauh lebih banyak dana pusat ke Papua katimbang sebaliknya, ‘’Tuduhan itu tidak adil. Secara hukum, orang Papua bisa menjadi bupati atau gubernur di Sumatera, Jawa, atau Sulawesi. Orang Sulawesi atau Jawa mana mungkin jadi ­bupati di sana,’’ ujarnya.

Papua Membangun

Di lapangan, ketidakpuasan masih melanda sebagian warga Papua, dan seringkali ia meletup menjadi aksi-aksi massa yang anarkis seperti ­pada Agustus-September lalu. Lepas dari adanya kelompok politik yang sengaja meniupkan prasangka dan kebohongan, untuk memantik kemarahan,  agaknya memang perlu ada pendekatan baru yang lebih sesuai untuk Papua.

Presiden Joko  Widodo telah memberi aba-aba untuk  me­ngubah paradigma lama Membangun Papua menjadi Papua Membangun, yang memperhatikan aspek antropologisnya. Pendidikan, kesehatan dan gaksi melawan kemiskinan, tetap dikedepankan #Papuan Lives Matter, Hidup Orang Papua itu berarti, bukan sekedar ­omongan diskusi.

Dalam misi penyerahan ­bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan itulah, pesawat Twin Otter DHC-6, yang bertolak  dari Timika dengan tujuan ­Illaga, Rabu siang, 18 September 2019 lalu. Pesawat  yang dicarter Bulog itu antara lain mengangkut 1.700 kg beras Rastra bagi Kabupaten Puncak. Di dalamnya ada Pilot Dasep, Kopilot Yudra, Mekanik Ujang, dan Brigadir Hadi Utomo, yang  akan turut bergabung dengan satuan TNI-Polri membantu mendistri­busikan beras ke distrik-distrik di Kapupaten Puncak.

Namun, 20 menit setelah terbang, pesawat hilang kontak. Tim SAR menemukannya  4 hari kemudian, badan pesawat hancur pada sebuah tebing, 4.000 meter di atas permukaan laut. Pilot Dasep, Kopilot ­Yudra ,Mekanik Ujang dan Brigade Hadi Utomo dinyatakan gugur. Mereka tak sempat berpikir untuk memposting #PapuanLivesMatter dalam akun ­sosmednya. Mereka  hanya  terbiasa menjalankannya dalam tugas keseharian dengan ­segala resikonya. (**/ros)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed