oleh

Papua dan PB, Modal Awal BPR Rp 25 Milliar

-Ekonomi-88 views


SORONG– Otoritas Jasa Keuanganan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 62 pada akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 yang mengatur perihal kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) salah satunya persyaratan permodalan awal pendirian BPR di Provinsi Papua dan Papua Barat (PB) senilai Rp 25 milliar.
Ketentuan baru tersebut juga dibahas dalam kegiatan evaluasi kinerja BPR tahun 2020 dan sosialisasi ketentuan BPR terbaru. Bersama kita pulihkan ekonomi Papua dan Papua Barat, kegiatan tersebut berlangsung di Swissbel Hotel, Kamis (18/3).
Kepala Lembaga Jasa Keuangan OJK Papua dan Papua Barat, Steven Parinussa menjelaskan, kegiatan evaluasi kinerja BPR dan sosialisasi ketentuan ini merupakan agenda rutin tahunan kantor OJK Provinsi Papua dan Papua Barat untuk saling membangun sinergi antar OJK dan BPR.

“Melalui kesempatan ini juga, membangun komunikasi dan bersinergi terkait dengan perkembangan bisnis karena saat ini sedang dihadapkan dengan masa-masa sulit,”jelasnya kepada awak media, kemarin.
Dalam pembahasan evaluasi salah satu kendala BPR di masa awal pandemi yakni rutinitas yang mulai mengetat namun saat ini sudah mulai membaik. Selain itu, juga ada pemberian apresiasi kepada BPR dalam berbagai hal yang sudah dilakukan seperti ketepatan laporan, penerapan tata kelola kemudian pertumbuhan usaha. Dengan apresiasi ini, pengurus BPR semakin mengembangkan usahanya.
Selain itu, juga diadakan sosialiasi ketentuan BPR yang baru dimana di akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, OJK Pusat mengeluarkan beberapa ketentuan baru POJK nomor 62, yang mengatur mengenai kelembagaan BPR, salah satunya adalah persyaratan modal awal pendirian BPR minimal Rp 25 milliar di Provinsi Papua dan Papua Barat.

” Sementara di daerah Jawa dan Bali minimal Rp 100 milliar untuk mendirikan BPR. Selama ini kami melihat permodalan ini menjadi penting untuk pertumbuhan BPR kedepan,”ungkapnya.
Oleh sebab itu, OJK berharap dengan ketentuan baru, BPR didirikan dengan modal yang kuat dan cukup serta memiliki skala usaha yang memadai sehingga BPR bisa memberikan kontribusi pada perekonomian.
“Karena bila BPR berukuran kecil, akan ada tantangan tersendiri karena saat ini OJK meminta di ketentuan tata kelola ada banyak unsur yang dipenuhi untuk memperkuat managemen resiko di BPR,”terangnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPR Irian Sentosa Papua, Vera Siska Nainggolan mengatakan, untuk tetap menjaga ritme dalam pengelolaan BPR, adalah dengan menjaga kepercayaan nasabah dalam mengelolah keuangan masyarakat dengan lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui OJK.

“Kami mendapatkan dua piagam sekaligus yakni sebagai bank dengan protokol Covid dan piagam kedua adalah penerapan tata kelola,”ujarnya. Vera juga mengomentari adanya ketentuan baru oleh OJK, menurutnya BPR Irian Sentosa sudah memenuhi penambahan modal tersebut, karena kebijakan itu bertujuan untuk memperkuat permodalan BPR sehingga perjalanan bisnis kredit bisa terlaksana dengan baik.
Diakuinya selama pandemi kemarin, BPR juga mengalami masa sulit terutama dari sisi likuiditas karena banyak nasabah yang menarik dananya karena bisnis terganggu dan juga mungkin nasabah memiliki pinjaman di Bank. Hal tersebut mempengaruhi BPR Sentosa dan mungkin semua BPR juga mengalami likuiditas.

“Jadi OJK selaku pengawas kami juga akhirnya harus meminta laporan kepada kami setiap minggu untuk melihat kondisi kami,”ungkapnya.
Kalau dalam presentasi, sambung Vera tidak boleh melampaui 94,75 tapi BPR Sentosa pertengahan tahun 2020 lebih dari ketentuan, tetapi Ia bersyukur hal tersebut tidak terlalu lama berlangsung dan saat ini nasabah sudah mulai menempatkan kembali dana mereka ke BPR Santosa. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed