oleh

Papua Barat Berlakukan Larangan Perjalanan

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat akan segera memberlakukan pembatasan atau larangan perjalanan keluar masuk wilayah Papua Barat. Hal ini disampaikan Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan para rapat evaluasi dan monitoring penanganan pandemi virus corona (Covid-19), di Aston Niu Hotel Manokwari, Rabu (30/6).

Gubernur mengatakan, lockdown pernah diberlakukan pada awal pandemi Covid-19.  Pemerintah Kota Sorong pun pernah memberlakukan lockdown sebagai langkah pengendalian penularan Covid-19. “Kita pernah lakukan lockdown, juga Kota Sorong pernah lakukan. Kita pernah melarang orang masuk keluar wilayah Papua Barat. Oleh karena itu, kita akan segera tindak lanjut untuk melarang orang masuk keluar di wilayah Provinsi Papua Barat,” tegas Gubernur.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Baca Juga : Ngeri! Covid-19 ‘Meledak’ di Manokwari

Rapat evaluasi penanganan pandemi Covid-19 dihadiri Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Dr Tornagogo Sihombing, Kajati, Kabinda, Ketua Harian Satgas Covid-19 Provinsi Papua Barat Derek Ampnir, Kepala Dinas Kesehatan PB Otto Parorongan, SKM, MKes, Kepala Kantor Karantina Pelabuhan Agung Ardyanto dan pejabat terkait lainnya.

Gubernur menyatakan, dirinya akan segera mengeluarkan surat keputusan pemberlakukan larangan keluar masuk wilayah Papua Barat. Pada tahap pertama ini, larang diberlakukan selama 2 minggu dan akan dievaluasi.

Baca Juga : Corona ‘Menggila’, Manokwari Catat 133 Kasus Baru

Larangan perjalanan atau keluar masuk akan diatur. Gubernur menegaskan, penduduk yang tidak ber-KTP Papua Barat tak diperkenankan masuk ke wilayah Papua Barat, kecuali ada alasan penting  seperti pejabat pemerintah, orang sakit, anak sekolah. ‘’Akan segera kita keluarkan instruksi itu untuk ditujukan ke semua pihak, juga kepada maskapai penerbangan, ataupun Pelni,’’ ujar Gubernur.

Larangan perjalanan ke wilayah Papua Barat bagi tak berkentingan lanjut Gubernur, bakal diberlakukan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu akan dievaluasi lagi sesuai perkembangan penyebaran pandemi Covid-19.  “Yang tidak punya KTP Papua Barat tidak boleh masuk di Papua Barat. Sedangkan warga yang ber-KTP Papua Barat bisa keluar kalau ada alasan tertentu, selain itu tidak diizinkan keluar,” tegasnya.

Larangan keluar masuk juga diberlakukan perjalanan antar kabupaten/kota di wilayah Papua Barat. Warga ber-KTP Manokwari dilarang keluar ke atau masuk di kabupaten/kota lainnya, seperti Sorong. “Kita ber-KTP Manokwari tidak boleh ke Sorong sana, sebaliknya juga ber-KTP Sorong sementara tidak boleh masuk ke Manokwari,” tegasnya lagi.

 Gubernur berharap, bila larangan perjalanan ini diberlakukan secara efektif, penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan dan angka positif kembali turun dan melandai.  Larangan perjalanan keluar masuk  wilayah Papua Barat diberlakukan dengan pertimbangan, dalam 2 minggu terakhir tambahan kasus positif Covid-19 melonjak. Perlu ada langkah-langkah nyata untuk menekan laju penularan.

Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa menyatakan perlu koordinasi dalam penanganan pandemi Covid-19. Sudah banyak yang menjadi korban meninggal sehingga perlu ada penanganan nyata. “Dinamika nasional kasus Covid-19 naik, tidak hanya di Papua Barat. Manusia itu kuncinya untuk menekan laju penularan. Jangan sampai krisis kesehatan ini menjadi krisis ekonomi,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Dr Tornagogo Sihombing yang mengharapkan kerjasama semua pihak untuk melakukan  upaya-upaya pencegahan. “Bukan hanya tugas TNI, Polri dan pemerintah daerah, tetapi semua pihak harus peduli. Kita bertanggungjawab untuk menyelamatkan rakyat,” ucap Kapolda.(Im)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed