oleh

Pansus Wabup Maybrat Terancam Proses Hukum

SORONG – Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDIP) Kabupaten Maybrat mengancam akan memproses hukum Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Bupati Maybrat sisa masa jabatan 2017-2022, apabila tidak mampu menuntaskan sisa tahapan kerja Pansus sampai dengan paripurna pemilihan Wakil Bupati Maybrat.

Demikian ditegaskan Ketua DPC-PDIP Kabupaten Maybrat, Septinus Engel Naa usai mengelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC PDIP Kabupaten ­Maybrat di Samu Baah Ayamaru Kabupaten Maybrat.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Politisi PDIP Kabupaten Maybrat ini menegaskan bahwa langkah tersebut (Proses hukum) akan dilakukan pihaknya karena mendapat laporan adanya rencana pembubaran pansus yang diketuai Thomas Aiterem dan beranggotakan sembilan orang tersebut.

baca juga : anggota DPR PB apresiasi terobosan ikaswara

”Kami pastikan akan tempuh jalur hukum apabila kerja pansus tidak membuahkan hasil atau pansus dibubarkan oleh pimpinan lembaga dewan yang terhormat tanpa ada hasil yang dicapai,” tegas Septinus Engel Naa kepada Radar Sorong melalui sambungan telepon seluler, Rabu (26/5).

Sebagai partai pengusung lanjut Ketua Tim Pemenangan Sagrim-Kocu (SAKO) itu, pihaknya dalam hal ini PDIP adalah pihak yang sangat dirugikan karena jatah kursi Wakil Bupati Maybrat yang ditinggalkan (Alm) Paskalis Kocu yang merupakan kader PDIP yang diusung mendampingi Drs Bernard Sagrim,MM dari partai Golkar dalam pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2017, sedangkan dua partai lainnya yakni PKS dan Nasdem hanyalah partai pendukung, bukan partai pengusung.

Pihaknya lanjut Engel Naa, menyayangkan kinerja pansus yang telah bekerja kurang lebih 8 bulan sejak Oktober 2020 lalu, namun sampai dengan saat ini belum mampu menghasilkan dua nama calon wakil bupati sisa masa jabatan untuk diajukan dalam paripurna pemilihan.

”Tahapan demi tahapan sudah dilalui, sudah banyak anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai kerja kerja pansus, kok sampai dengan saat ini rencananya pansus mau dibubarkan tanpa ada hasil yang dicapai, ini tidak masuk di akal,” tandasnya.

Septinus Engel Naa mengingatkan kepada sesama rekan partai koalisi supaya jangan saling mengklaim dan mempertahankan ego masing-masing, tapi harus melihat kepentingan besar. “Bahwasannya jabatan Wakil Bupati Maybrat efektif tinggal satu tahun masa jabatan SAKO selesai, jadi kalau sampai dengan masa jabatan selesai tidak ada wakil bupati tentu membuat kita sendirilah yang rugi,” pungkasnya. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed