oleh

Pansus Kaji Revisi UU Otsus Tak Hanya Pemekaran dan Anggaran

MANOKWARI – Pansus DPR RI atas RUU Perubahan Kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bersama pemerintah akan mengkaji masukan-masukan dari gubernur, Ketua DPR PR, Ketua MRP PB maupun tokoh lainnya. Anggota Pansus, Rico Sia mengatakan, awalnya pemerintah hanya akan merevisi pasal soal anggaran dan pemekaran daerah otonomi baru, namun dinamikan  yang berkembang di  masyarakat tak akan dikesampingkan.

“Setelah mendengar sejumlah masukan termasuk dari forum DPRD kabupaten/kota se-Papua Barat, maka tentunya revisi UU Nomor 21 tahun 2001 bukan hanya dua (anggaran dan pemekaran) sesuai dengan apa yang diusulkan pemerintah. Kami akan mengkaji lebih mendalam sehingga ada tambahan-tambahan,” jelas Rico Sia kepada wartawan, di Aston Niu Hotel Manokwari.

Anggota DPR RI asal Nasdem ini mengatakan, mencermati derasnya protes dan masukan dari berbagai kalangan, maka kemungkinan besar, revisi UU Nomor 21/2001 tentang Otsus Papua, tak hanya menyasar 2 pasal, anggaran dan pemekaran tetapi ada  tambahan. ‘’Kemungkina bisa lebih dari itu, bukan hanya dua pasal saja. Mengingat akan berlaku dalam 20 tahun ke depan,’’ tuturnya.

Pada rapat dengar pendapat umum di kantor gubernur, sejumlah pihak mengusulkan agar revisi UU Nomor 21/2001 juga menyasar kemenangan pemerintah daerah. Hal ini seperti dikemukakan Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, Ketua DPR PB Orgenes Wonggor dan Ketua MRP PB Maxsi Ahoren. 

Rico Sia menuturkan, substansi dari revisi UU Nomor 21/2001 adalah membawa perubahan lebih baik bagi pembangunan di tanah Papua, membawa masyarakat lebih sejahtera. Revisi UU Otsus bukan sebaliknya menimbulkan gejolak karena hanya mendengarkan keinginan pemerintah pusat.  “Keinginan kita semua melihat orang Papua lebih sejahtera. Namun jangan kemudian terjadi gejolak karena keinginan masyarakat kurang menjadi perhatian. Kemudian  mereka berpikiran mengapa ikut Indonesia kalau nasib begini-begini saja,” tuturnya.

Dia berharap revisi UU Nomor 21/2001 lebih maksimal mengakomodir kepentingan orang asli Papua. Kalau dibutuhkan ada pasal, bahwa UU Otsus perlu evaluasi setiap tahun akan menjadi perhatian Pansus DPR RI. “Apa yang menjadi roh UU 21/2001 ini bisa betul-betul menyentuh masyarakat asli Papua,” ujarnya.

Rico Sia tak sependapat anggapan Otsus gagal. Menurutnya, Otsus tidak gagal karena tugas pemerintah pusat hanya menggelontorkan anggaran ke daerah, sedangkan pelaksanaanya oleh pemerintah daerah. “Sehingga apabila itu (pengelolaan dana Otsus) salah, jangan salahkan pemerintah pusat. Yang cari sekarang adalah solusi supaya ke depannya anggaran, kebijakan dan kewenangannya dinikmati oleh masyarakat,” tandasnya.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed