oleh

Pansus Harapkan 2 Nama Cawabup Maybrat

Thomas Aitrem
Thomas Aitrem, Ketua Pansus Pemilihan Wakil Bupati Maybrat Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Maybrat.

Empat partai koalisi pengusung Sagrim-Kocu dalam pilkada 2017 yakni Partai Golkar, Nasdem, PDIP dan PKS, yang berhak mengajukan nama-nama Calon Wakil Bupati (Cawabup) Maybrat pengganti antar waktu, diberi kesempatan selama 30 hari terhitung tanggal 6 Januari untuk mengajukan nama ke Pansus Pemilihan Wakil Bupati Maybrat Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Maybrat.

“Kami Pansus bersama dengan pimpinan DPRD Kabupaten Maybrat pada 6 Januari 2021 sudah menyurati empat partai pengusung yang memiliki hak untuk merekomendasi nama mengisi sisa masa jabatan Wakil Bupati. Dimana mereka hanya diberi waktu sebulan saja (sampai 6 Februari 2021),” kata Ketua Pansus Pemilihan Wakil Bupati Maybrat Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Maybrat, Thomas Aitrem kepada wartawan, kemarin.

Waktu satu bulan merupakan masa dimana Pansus memberikan kesempatan kepada partai pengusung untuk melakukan tahapan perekrutan nama bakal calon untuk mendapatkan rekomendasi dari partai secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Pansus mengharapkan nama calon yang diajukan 2 nama.

“Oleh sebab itu kami sarankan agar empat partai penyusung agar duduk bersama untuk menyepakati dua nama sehingga tidak terjadi miskomunikasi, karena pada prinsipnya kami Pansus berdiri tegak berdasarkan amanat UU,” tandasnya.

Usai melalui proses rekrutmen selama sebulan, pada tanggal 7 Februari 2021 lanjut Thomas Aitrem, Pansus akan mengadakan rapat untuk membuka pendaftaran bagi calon wakil bupati yang direncanakan akan terlaksana selama tiga hari. Nama-nama calon yang masuk ke Pansus, selanjutnya akan dilakukan verifikasi bilamana ada persyaratan yang kurang maka Pansus akan menyurati kepada partai bersangkutan untuk dilengkapi.

“Ketika mereka sudah ditetapkan sebagai calon maka jika yang bersangkutan masih memiliki jabatan baik sebagai PNS maupun DPRD, wajib mengundurkan diri,” tandasnya.

Sementara itu, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Maybrat Markus Jitmau,S.Sos yang merupakan salah satu diantara tiga nama yang direkomendasikan DPC PDIP Kabupaten Maybrat untuk menduduki jabatan Wakil Bupati Maybrat pengganti antar waktu, menyatakan pada prinsipnya ia siap maju dalam kontestasi pemilihan Wakil Bupati Maybrat pengganti antar waktu bila mendapat dukungan atau rekomendasi dari pimpinan partainya di DPP PDIP.

Kepada Radar Sorong melalui sambungan telepon seluler, Jumat (29/1), mantan anggota DPRD Maybrat periode 2009-2014 ini mengatakan, pihaknya sudah siap apabila saatnya nanti dipanggil DPP untuk mengikuti fit and proper test.

“Sebenarnya tidak ada hal yang baru, visi-misi Bupati dan Wakil Bupati kan sudah ada dan sudah jelas itu. Kalau kita ditanya nanti ya apa yang akan dilakukan di sisa masa kepemimpinan ya, tetap dijawab saja bahwa tidak ada hal baru yang dilakukan lagi, hanya melanjutkan sisa masa pemerintahan mendampingi Pak Bupati sampai masa jabatan selesai di Agustus 2022,” kata Markus Jitmau.

Disinggung mengenai kader partai lain yang ikut mendaftar di PDIP, Markus Jitmau mengatakan bahwa PDIP dibawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri adalah partai yang terbuka kepada siapa saja, entah dari kader partai lain atau profesional. “Intinya bahwa sebagai kader kami tetap manut pada aturan partai. Hasil fit and proper test nanti siapa yang diputuskan oleh DPP, ya sebagai kader kami wajib amankan dan itu sudah tradisi partai,” tandasnya.

Terkait pertimbangan pemerataan dalam distribusi jabatan, bila bupati dari wilayah Aayamaru, Sekda dari Aitinyo, maka harusnya wakil bupati dari willayah Aifat, Markus Jitmau mengatakan sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur soal keterwakilan, hanya saja kita di Maybrat mempertimbangkan azas kebersamaan, kearifan local, sebagai satu kesatuan orang A3 (Ayamaru, Aitinyo, Aifat). Namun demikian, yang terpenting menurutnya bukan soal keseimbangan tetapi sosok figur, ketokohan, yang mau dan benar-benar membangun Kabupaten Maybrat.

“Orang-orang yang masuk itu, (pejabat) yang masuk di birokrasi, bukan saja di politik tetapi di birokrasi itu yang penting orang-orang yang mau melihat kepentingan keseluruhan umat yang ada di kabupaten ini (kabupaten Maybrat),” pungkasnya. (juh/ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed