oleh

Pansus DPRD Maybrat ‘Ancam’ Lapor Penegak Hukum

Bila Pimpinan OPD Tak Transaparan Sampaikan Informasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terutama Paket Penunjukan Langsung 

SORONG-Panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Maybrat tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, memastikan akan mengeluarkan rekomendasi kepada aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, BPK dan KPK) apabila pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak transparan menyampaikan informasi paket pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama paket penunjukan langsung (PL). 

Ketua Pansus Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah DPRD Kabupaten Maybrat, Jacobus Karet,SE kepada Radar Sorong melalui sambungan telepon seluler, Rabu (14/8) mengatakan, terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan jajaran pejabat lebih dari dua kali. Namun sayangnya, beberapa OPD yang adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan, tidak hadir padahal pertemuan tersebut sangat penting untuk mendapat informasi dan data terkait paket-paket kegiatan apa saja dan siapa yang mengerjakan paket kegiatan tersebut, baik kegiatan yang skala besar melalui LPC (tender online) maupun paket kegiatan yang sifatnya penunjukan langsung (PL).

Politisi Golkar ini mengatakan, tujuan Pansus DPRD bukan mau mengintervensi urusan internal OPD yang bersangkutan, tetapi adalah bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan siapa yang mengerjakan paket PL. “Terutama kegiatan PL, juga harus melalui satu pintu supaya memperhatikan aspek pemerataan, jangan asal semaunya pimpinan OPD menunjuk istri, anak atau keluarganya yang kerja proyek. Kalau kedapatan seperti itu, maka secara tegas kami akan mengeluarkan rekomendasi ke aparat penegak hukum, karena ada praktek nepotisme,” tegasnya.

Menurut Jacobus Karet, langkah yang akan dilakukan ini bukan maunya Pansus DPRD, tetapi merupakan perintah UU. “Kita juga akan memonitor progres kegiatan mulai dari nol persen sampai seratus persen. Kalau ada realisasi kegiatan yang tidak mencapai seratus persen maka kita juga akan rekomendasikan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya lagi.

Ditambahkan, sampai saat ini Pansus DPRD Maybrat merasa tidak dilibatkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan sepengetahuannya, sampai dengan saat ini belum ada kegiatan-kegiatan fisik yang nampak dikerjakan. “ Kegiatan-kegiatan yang sifatnya swakelola saja yang menurut kami sudah berjalan maksimal, sedangkan kegiatan fisik kami melihat progresnya sampai saat ini belum nampak,” ucapnya. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed