oleh

Pansel DPR Jalur Otsus Diminta Lebih Objektif

-Metro-188 views

SORONG – Dari 36 Calon Anggota DPR Papua Barat jalur Otonomi Khusus (Otsus), beberapa diantaranya dianggap tidak layak untuk dicalonkan ataupun ditetapkan dalam Panitia Seleksi (Pansel). Hal tersebut didasari oleh Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara pengisian keanggotaan DPR Papua Barat melalui mekanisme atau prosedur pengangkatan. 

“Sebagai masyarakat, saya menilai dari 36 calon anggota DPR jalur Otsus ada yang tidak layak untuk bisa dicalonkan dan tidak dapat ditetapkan dalam Pansel Papua Barat,” ucap Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Kota dan Kabupaten Sorong, Piter Sagisolo kepada Radar Sorong, kemarin (3/7). 

Dijelaskan Piter, ketidaklayakan tersebut dikarenakan usia ataupun status dalam pengurusan partai. Dimana, pada pasal 4 ayat 2 huruf F dijelaskan usia terendah saat mencalonkan sebagai Calon Anggota DPR yakni 30 tahun dan tertinggi 60 tahun saat mengikuti musyawarah masyarakat adat. 

“Dari 36 calon yang mempunyai umur 60 tahun, wajib hukumnya panitia seleksi menggugurkan dan tidak boleh ditoleransi, karena berdampak hukum ke gugatan hukum di PTUN,” jelasnya. 

Sementara itu, pada pasal 4 ayat 2 huruf O diterangkan Piter, calon anggota DPR jalur Otsus sudah tidak menjadi anggota ataupun pengurus partai politik paling lama 5 tahun terakhir. Calon DPR jalur Otsus juga tidak pernah dicalonkan sebagai calon anggota DPD, DPR, DPR Provinsi ataupun DPRD yang dibuktikan dengan surat pernyataan. 

“Artinya, kalau dari 36 orang calon masih ada yang menjadi pengurus partai, maka wajib digugurkan oleh panitia seleksi,” tegasnya. 

Karena menurutnya, dari 36 orang tersebut beberapa diantanya masih ada yang memiliki SK aktif sebagai pengurus partai politik di tingkat Kabupaten ataupun Provinsi Papua Barat. Dicontohkan Piter dari Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 3 orang, namun 2 diantarnaya masih memiliki SK aktif pengurus partai politik. 

“SK dari 2 orang ini justru sudah ada ditangan pimpinan dan anggota serta sekretariat Pansel Provinsi Papua Barat di Manokwari,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mengharapkan agar seluruh panitia pansel dapat tetap obyektif dan berdasarkan hukum dalam memberikan penilaian dan menegakkan amanat Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 agar tidak menimbulkan masalah hukum yang berlaku pada NKRI. 

“Sekali lagi kami meminta pansel dapat melaksanakan ketentuan dengan baik dan dapat belajar dari kasus gugatan 6 anggota MRP Papua Barat yang pada akhirnya dilantik kembali oleh gubernur,” pintanya. (nam)

Mengomentarai Tim Panitia Seleksi DPRD Otsus Papua Barat, yang menurut Piter Sagisolo sebagai masyrakat, prosese 36 anggota DPR Jalut Otsus, memang ada yang tidak layak untuk bisa dicalonkan dan tidak dapat ditetapkan dalam pansel papua barat.

Alasannya factor usia, engurus partai politik dan belum mengundurkan diri  

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed