oleh

Panglima-Kapolri Rapat Tertutup Bahas Penyelesaian Konflik

**Tangani KKB, Komnas HAM Papua Usulkan Pendekatan Hukum

TIMIKA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta rombongan dari Jakarta datang ke Timika, Jumat (7/5) siang. Keduanya langsung memimpin rapat yang digelar secara tertutup dan dihadiri sejumlah pihak baik dari tokoh masyarakat maupun pimpinan keamanan di Papua.

Keduanya datang di Rimba Papua Hotel (RPH) dan langsung menggelar rapat secara tertutup. Baik berjalannya rapat hingga akhir rapat digelar sekitar pukul 17.00 WIT, Panglima TNI maupun Kapolri tidak memberikan pernyataan kepada para awak media yang menunggu mengenai apa yang dibahas selama kurang lebih empat jam tersebut. 

Sekda Papua, Yulian Flassy menjelaskan, pihaknya mendengar arahan mengenai apa yang saat ini dilakukan pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Yulian menyatakan Pemprov berharap Forkopimda dapat menjaga sinergitas dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Dan diharapkan supaya media, NKRI itu utama. Itu yang diharapkan tadi,” katanya.

Selain itu, ia membeberkan ada sejumlah pembahasan lain yang digelar secara tertutup itu yakni berkaitan dengan peristiwa di Kabupaten Puncak. “Tapi sudah ditangani oleh Negara. Insya Allah dalam beberapa waktu kedepan ini sudah bisa selesai,” ungkap Yulian.

Sementara itu, Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyatakan pihaknya telah memberi catatan dalam perspektif hak azasi manusia, kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menggelar rapat secara tertutup bersama sejumlah pihak di Hotel Rimba Papua, Jumat (7/5). Salah satunya adalah masalah Kelompok Kriminal Bersenjata yang kini disahkan sebagai teroris.

Frits Ramandey menyatakan, bahwa organisasi KKB, sebelumnya disebut TPN-OPM, sudah ada sejak lama dan baru dilabeli teroris. Komnas HAM meminta TNI dan Polri perlu mempertimbangkan prinsip penegakan hukum, dan mempertimbangkan serta menghormati pula prinsip HAM. “Sehingga operasi nanti tidak menimbulkan problem HAM yang baru dalam masyarakat. Kami juga meminta Panglima dan Kapolri menata pola komunikasi di antara satuan, yang ditugaskan pasca penetapan KKB sebagai kelompok teroris,” ujarnya.

“Yang terpenting adalah selain operasi penegakan hukum, ada pula operasi penegakan kemanusiaan. Komnas HAM misalnya dalam amanat undang-undang berfungsi sebagai mediator. Dan kami sudah melakukan komunikasi dengan kelompok ini. Itu berbagai pandangan mereka ada dan bermacam-macam,” sambung Frits.

Dari berbagai catatan, sejumlah hal kemudian diajukan dalam rapat tertutup tersebut dan disebutnya Panglima dan Kapolri siap menyanggupi hal tersebut. Pertama, yakni mengenai penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia dan kedua menata pola komunikasi satuan-satuan yang ada baik dari tingkatan Kogabwilhan, Kodam dan Polda. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam setiap operasi. 

“Yang terakhir, kami meminta agar satuan yang dikirim ke Papua tidak dikirim langsung ke daerah operasi. Melainkan ditransitkan misalnya di Timika dan diberikan pembekalan. Pembekalannnya bisa berupa kultur atau pola kebudayaan yang ada di Papua. Supaya kalau mereka lihat orang pegang panah atau orang Papua pegang parang, tidak dilihat langsung sebagai ancaman,” jelasnya.

“Itu sudah dikatakan bahwa baik TNI maupun Polri akan berkomitmen. “Tapi sekali lagi, kami meminta agar ada pendekatan hukum yang berjalan, bukan pendekatan operasi. Karena pendekatan hukum jauh lebih penting, dan pasti operasinya akan terukur,” terang Frits. (dcx)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed