oleh

Pahami Aturan dengan Baik!

SORONG – Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Barat Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM meminta pengurus DPD II Golkar Kabupaten Maybrat memahami aturan partai dengan baik, sebab mengganti DPD II menjadi kewe­nangan DPD I Golkar Provinsi Papua Barat.

Penegasan  ini disampaikan Ketua DPD I ­Partai Golkar Provinsi Papua Barat menyikapi ancaman dualisme di DPD Golkar Kabupaten Maybrat jika DPD I Provinsi akan menurunkan karateker menggantikan pengurus DPD II.

PMB OPBJJ-UT Sorong

“Semua sudah diatur, bagaimana kewenangan pusat, bagaimana kewenangan DPD tingkat I dan bagaimana kewenangan DPD tingkat II. Yang jadi Plt di DPD tingkat 1 wajib harus dari DPP. Yang jadi Plt untuk DPD tingkat II itu wajib dari provinsi atau DPD tingkat 1,” tegas Lambert Jitmau. 

Lambert mengatakan, sesungguhnya masa kepengurusan DPD II Partai Golkar telah berakhir pada tahun 2020, namun diperpanjang oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar selama tiga bulan, sejak 30 Maret dan akan berakhir 31 Mei 2021.

Lambert menegaskan pergantian tetap akan dilakukan, sebab itu sudah menjadi kewenangan DPD I untuk mencegah kevakuman dan sekaligus melakukan konsolidasi dan mempersiapkan Musda Golkar di tingkat kabupaten-kota. 

Baca Juga : jumlah umat dibatasi ibadah tetap khusyuk dan hikmat

“Untuk DPD tingkat II sudah selesai pada tahun lalu. Hanya saja  kemarin Plt Ketua DPD Provinsi Pak Azis Syamsudin dan Ibu Nurul Arifin, pada waktu sidang diketok palu bahwa kepengurusan DPD tingkat II seluruh Papua Barat diperpanjang 3 bulan. Kita hitung dari tanggal 31 Maret sampai pada 31 Mei, berarti masa akhir jabatan Ketua DPD tingkat II akan berakhir di tanggal 31 Mei ini termasuk saya juga berakhir.

Nanti tanggal 1 Juni saya turunkan Plt. Kewenangan itu ada di DPD tingkat 1. Untuk menjaga kevakuman di DPD tingkat II, itu harus turunkan Plt dari DPD tingkat 1 untuk melakukan persiapan musda di DPD tingkat II,” jelasnya.

Dikatakannya, diturunkannya Plt Ketua DPD III berkaitan dengan konsolidasi partai, disitu akan melakukan musda, pemilihan ketua terpilih, kemudian badan formatur menentukan siapa yang direkrut sebagai pengurus DPD tingkat II. “Itu baru saya turun lantik, saya lakukan itu karena amanat partai.

Berdasarkan Juklak-Juknis, bukan berdasarkan perasaan atau interest pribadi. Kalau ada yang ngomong seperti itu keliru. Partai Golkar ini partai besar, partai berkuasa, partai punya pengalaman. Tapi kalau ngomong seperti itu, nanti orang pertanyakan wah dari mana ini, iya kan. Patut dipertanyakan kalau ada pengurus yang bicara seperti itu,” tandasnya.

Lambert yang sehari-harinya menjabat Wali Kota Sorong ini menegaskan, ini merupakan mekanisme partai yang harus dilakukan sehingga semua kader wajib mematuhi aturan  partai tanpa ada sentimen tertentu.

“Saya lakukan itu secara aturan. Kalau mereka mengatakan dualisme, nanti siapa yang tanda tangan SK kepengurusan mereka. Sebagai pengurus Golkar coba baca aturan baik-baik, paham baik-baik, dan ngomong baik-baik supaya semua orang mengerti baik,” tegasnya. (zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. SAYA SANGAT MENDUKUNG BAPAK DRS LAMBERTH ECONOMI JITMAU SELAKU KETUA DPD I PARTAI GOLKAR PAPUA BARAT TUGAS SUDAH JELAS FUNGSI DAN ATURAN PARTAI SUDAH JELAS OLEH SEBAB ITU KEPADA PENGURUS KABUPATEN YANG MASA KERJANYA BERAKHIR DI TAHUN ²020 HARUS MEMPERSIAPKAN KADER GOLKAR YANG MAMPU MENGHIDUPKAN PARTAI GOLKAR DI KABUPATEN KHUSUS UNTUK KABUPATEN SAYA SANGAT TAHU PERSIS DISTRIK DAN KAMPUNG MANA YANG FANS PARTAI GOLKAR SAYA BISA SEBUTKAN KONGKRIT 4 DISTRIK DI AIFATWILAYAH TIMUR TENGAH AIFAT TIMUR DAN WILAYAH AIFAT SELATAN KALAU BOLEH KARATEKER YANG DI TUNJUK MAMPU MERANGKUL SEMUA KADER DI 24 DISTRIK YANG ADA DI MAYBRAT

News Feed