oleh

Otsus akan Diperpanjang 20 Tahun

MANOKWARI-Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati memaparkan sejumlah poin penting rancangan perubahan atau revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Paparan ini disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI, Selasa (26/1) secara virtual zoom dan live channel youtube.

Menkeu mengatakan, pembahasan Revisi atau Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua mulai dibahas di DPR RI. Pada kesempatan ini, Sri Mulyani juga menjelaskan evaluasi pendanan, capaian pembangunan dan pengelolaan, serta kebijakan Otsus ke depan.

Poin-poin revisi UU Nomor 21/2001 lanjut Menkeu, meliputi, Pasal 1 mengubah definisi  Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi yang berada di wilayah  Papua. Pasal 34 soal pendanaan, bentuk revisi diantaranya, dana Otsus akan diperpanjang sampai 20 tahun ke depan, dana Otsus dinaikkan dari 2 % menjadi 2,25 % dari DAU (Dana Alokasi Umum) nasional, mixed skema pendanaan block grand dan earmark berbasis kinerja,  menambah variebel pembagian antar provinsi, menambah pembinaan dan penbawasan serta mengamatkan adanya PP tata kelola dana Otsus.

Pasal 76 soal pemekaran, bentuk revisi, tambahan mekanisme pemekaran wilayah Papua yaitu top down tanpa daerah persiapan, bertujuan percepat pembangunan dan akomodasi kepentingan nasional. Sri Mulyani mengatakan, Kemenkeu  hanya bertanggungjawab untuk menyediakan anggaran bagi daerah otonomi baru.  Sri Mulyani berharap pada pertengahan 2021, perubahan UU Otsus Papua sudah disahkan sahkan DPR RI, sehingga alokasi anggarannya dapat dibahas pada RAPBD 2022. ‘’Bulan Agustus sudah mulai pembahasan RAPBN 2022, jadi sebelum itu revisi terbatas UU Otsus sudah ditetapkan,’’ tutur Sri Mulyani.

Mengenai dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang telah dikucurkan  pemerintah pusat, Menkeu membeberkan, sejak tahun 2002 hingga 2021 total dana Otsus dikucurkan sebesar Rp138,65 triliun, TDD (transfer daerah dan dana desa) Rp 702,3 triliun dalam kurun waktu 2005-2021 dan belanja K/L untuk membangun Papua mencapai Rp251,29 T (2005-2021).

Menurutnya, tujuan Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka mengurangi kesenjangan dengan daerah lain, meningkatkan kesejahteraan hidup serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. ‘’Diperlukan kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,’’ ujarnya.

Menkeu juga menjelaskan potret kelemahan tata kelola Papua dan Papua Barat. Dalam kepatuhan penyampaian APBD, di Provinsi Papua sekitar 33 % pemerintah daerah dalam 3 tahun terakhir masih belum memenuhi kepatuhan, sedangkan di Provinsi Papua Barat sekitar 29 persen pemerintah daerah dalam 3 tahun terakhir belum memenuhi kepatuhan.

Pengelolaan administrasi keuangan juga belum optimal, di Provinsi Papua berstatus opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari tahun 2014 hingga 2018, namun 51,7 % kabupaten/kota mendapat opini disclaimer atau wajar dengan pengecualian. Provinsi Papua Barat selama kurun waktu 2014-2018 juga WTP, tetapi 38,5 % kabupaten/kota berstatus WDP (2018).

Proses legislasti dinilai tidak berjalan optimal atau terjadi kekosongan regulasi. Di Provinsi Papua 4 dari 13 Perdasus belum ditetapkan, 5 dari 18  Perdasi belum ditetapkan. Di Provinsi  Papua Barat, 7 dari 13 Perdasus belum ditetapkan dan 12 dari 18 Perdasi belum ditetapkan. 

Menkeu juga melihat belanja pendidikan dan kesehatan masih jauh dari rata-rata nasional, padahal  Otsus bertujuan mengejar ketertinggalan pembangunan. Di Provinsi Papua Barat belanja pendidikan baru 14,33 % dari total APBD dan belanja kesehatan 7,6 %. Di Provinsi Papua belanja pendidikan 13,8 % dan belanja kesehatan 8,7 %.

Silpa (sisa lebih penghitungan anggaran) dana Otsus masih tinggi. Di Provinsi Papua, rata-rata sisa dana Otsus 7 tahun terakhir sebesar Rp525,6 M dan DTI Rp389,2 T, sehingga sita dana tahun 2019 sebesar Rp1,7 T. Provinsi Papua Barat, rata-rata sisa dana  Otsus 7 tahun terakhir sebesar Rp257,2 M, dan  DTI Rp109,1 M, sehingga total sisa anggaran 2019 sebesar Rp370,7 M.

Sri Mulyani mengatakan, tujuan dana Otsus untuk mengejar ketertinggalan, namun pemakaiannya tidak maksimal bila dilihat dari sisa anggaran. ‘’Padahal masyarakat sangat membutuhkan anggaran untuk mengejar ketertinggalan tetapi ternyata masih banyak sisa dana.

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan, sampai saat ini tak bisa diukur keberhasilan dana otonomi khusus. Dia mencontohkan penggunaan dana Otsus untuk sektor pendidikan, tak ada data berapa orang asli Papua yang dihasilkan.  “Tidak ada bukti walaupun diakui anggarannya ada, tetapi dalam faktanya tidak bisa kita buktikan berapa anak-anak Papua yang menjadi dokter, magister atau doctor yang dihasilkan dari dana Otsus,” ujar Filep pada Rapat Kerja Komite 1 DPD RI bersama Menteri Keuangan.

Filep Wamafma mempertanyakan apa yang salah dalam pengalokasian dana Otsus karena sektor pendidikan masih memprihatinkan. Baginya, sulit mengatakan dana Otsus itu berhasil, sebaliknya hanya dinikmati oleh segelintir orang.  “Harus ditata Ibu Menteri agar dana Otsus ini betul-betul terwujud dalam bentuk fisiknya. Sama sekali tidak ada sistem informasi tentang pengalokasian dana Otsus. Perlu sinergitas sistem informasi dana Otsus,” sarannya.

Rapat kerja dipimpin Fachrul Razi. Ada 3 kesimpulan rapat yang dibacakan pimpin rapat, Fachrul Razi. Pertama, Komite I DPD RI dan Kementerian Keuangan RI menyepakati perlunya evaluasi secara berkelanjutan terhadap Dana Otonomi Khusus Papua mulai dari perencanaan, desain tata kelola, pelaksanaan good governance, penyaluran, hingga dampak dan manfaatnya.

Kedua, Komite I DPD RI dan Kementerian Keuangan RI menyepakati perlunya membuat skema pendanaan Dana Otonomi Khusus secara lebih berkeadilan dengan tetap memperhatikan kekhususan bagi Orang Asli Papua (afirmasi) disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan yang lebih efektif.

Ketiga, Komite I DPD RI dengan Pemerintah untuk melakukan pengawalan proses revisi terbatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sehingga dapat berdampak optimal, adil dan akuntabel bagi percepatan pembangunan di Papua.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed