oleh

Otonomi Khusus : Indonesia Bukan Penjajah

Agenda setting digelar setiap pertengahan Agustus. Tema besarnya  selalu saja menggugat fakta sejarah, bahwa Papua adalah bagian tidak terpisahkan dari Republik Indonesia.  Aksi-aksi disusun secara tematis. Tahun 2020  ini tema yang  diusung cukup menggelegar : Indonesia Menjajah  Papua. Narasi lama ini digaungkan kembali secara serempak, melalui berbagai platform komunikasi, terutama media sosial.

Dalam narasi itu disebutkan, sejak Perjanjian New York 1962 diteken sampai referendum atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 digelar, itu adalah era aneksasi Indonesia ke Papua. Pasca Pepera, Jakarta mulai menjajah Papua hingga detik ini. Propaganda itu bisa mendistorsi pemahaman warga atas fakta sejarah, bila dibiarkan bergulir tanpa koreksi. Benarkah Indonesia itu penjajah? Mari kita sama-sama telusuri fakta sejarahnya.

Aspek Historis

Ada baiknya diskursus ini diawali dari aspek kesejarahan. Istilah “jajahan” sendiri adalah terminologi kuno dalam tananan internasional. Saat ini, tidak ada lagi wilayah yang disebut  tanah jajahan. Maka, narasi yang mengatakan Indonesia menjajah Papua, adalah pandangan sejarah yang  ketinggalan zaman dan tak ada dasar faktualnya.

Presiden Soekarno mengatakan, bahwa  deklarasi kemerdekaan tahun 1945 itu menyatakan,  seluruh bekas koloni Belanda adalah ke wilayah RI. Tuntutan itu pun bukanlah  pandangan pribadi Bung Karno. Tekad menggabungkan Papua ke dalam NKRI adalah hasil  kesepakatan rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di agenda tersebut telah disepakati semua wilayah bekas jajahan Belanda masuk dalam kedaulatan NKRI. Tanpa kecuali.

Dalam buku “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”, Presiden RI pertama itu memandang Papua sebagai bagian dari tubuh Indonesia. “Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan? Apakah seseorang tidak akan berteriak kesakitan, apabila ujung jarinya dipotong?” tegas Bung Karno dalam buku itu. Kekesalan Sukarno terhadap Belanda tidak lepas dari masalah yang tak terselesaikan pada Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Belanda tak kunjung menyerahkan Papua ke Indonesia. Belanda berdalih, rakyat Papua tidak termasuk bagian dari Indonesia, baik secara etnis maupun budaya.

Sukarno jelas mengetahui “akal bulus” Belanda yang keras kepala mempertahankan belahan bagian barat dari Pulau Guenia itu. “Belanda mengapa begitu menginginkannya, agar memiliki pijakan kaki di Asia. Agar memiliki beberapa sisa-sisa kebesarannya pada waktu dulu. Itu hanya faktor psikologis semata. Kecuali, itu orang Belanda memang kepala batu,” kata Sukarno dalam buku yang sama. Maka, di Kota Yogyakarta, 19 Desember 1961, Soekarno memaklumatkan Tri Komando Rakyat (Trikora). Misinya, merebut bagian dari raga Indonesia itu. Di sisi lain, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatakan invasi militer Indonesia melalui Komando Trikora, 19 Desember 1961 yang melahirkan New York Agreement, 15 Agustus 1962, telah nyata dan jelas adalah pelanggaran atas kedaulatan Negara Kerajaan Belanda di West New Guinea. 

Pandangan tersebut, jelas mengabaikan kronologi sejarahnya. Perjanjian New York antara Indonesia dengan Belanda, dengan Amerika Serikat sebagai mediator, atas kesepakatan bersama tanpa paksaan. Hasil perjanjian tersebut mengatakan bahwa Irian Barat diserahkan kepada pemerintahan sementara PBB melalui UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority) selambat-lambatnya 1 Oktober 1962. Untea akan menggelar jejak pendapat dan menyilakan rakyat Papua mengambil keputusan sendiri. UNTEA sendiri menggunakan tenaga asal Indonesia, bersama dengan putra/putri Irian Barat, sesuai dengan Perjanjian New York. Tentunya jika cacat hukum, tidak mungkin tercipta kesepakatan bersama untuk mengadakan dialog yang hasilnya adalah Perjanjian New York itu sendiri.

Pada 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan kedaulatan Papua ke tangan Indonesia sesuai hasil Perjanjian New York yang telah disepakati oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Itulah mengapa argumen yang mengatakan Perjanjian New York cacat hukum adalah pandangan  historis  dan tak sesuai  hukum internasional. Ada proses sejarah, yang sejalan  dengan hukum internasional, yang  Papua adalah bagian dari Indonesia, bukan Indonesia menjajah Papua.

Penentuan Pendapat Rakyat 1969

Mereka yang mengatakan bahwa Pepera adalah buah akal-akalan Indonesia untuk menguasai Papua, tidak berhasil mengajukan bukti sejarah. Tuduhan bahwa Indonesia mengatur hasil Pepera supaya masyarakat Papua memilih untuk bergabung ke Indonesia, juga tak bebasis bukti faktual. Justru Indonesia  membantu memerdekakan Papua dari Belanda melalui Perjanjian New York tahun 1962. Integrasi Papua ke Indonesia juga disetujui, diakui, dan disahkan oleh PBB.  Bahkan PBB  melakukan supervisi langsung ketika diadakan Pepera tahun 1969. PBB mengutus 50 orang untuk mengawasi pelaksanaan Pepera yang dilakukan di 8 kabupaten, serta dihadiri 1026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang mewakili 809.327 penduduk Papua kala itu. Hasil Pepera di 8 kabupaten tersebut secara mutlak memilih dan menetapkan bahwa Papua menjadi bagian NKRI. Hasil tersebut kemudian disepakati dan disetujui dengan pembubuhan tanda tangan bagi semua yang hadir dalam rapat.

Secara de Facto masyarakat Papua memilih untuk berintegrasi dengan wilayah NKRI. Pepera sendiri disahkan melalui Resolusi PBB No. 2504 pada sidang umum 19 November 1969 yang disetujui oleh 82 negara, sedangkan 30 negara lainnya memilih abstain. Tak ada satu negara yang menolak. Eh, belakangan ada juga pihak yang kontra, mengatakan bahwa resolusi PBB itu seperti   bola api liar yang sedang dimainkan dalam arena kepentingan geopolitik di West Papua, yaitu kepentingan ekonomi AS dan kepentingan politik Indonesia. Tentu saja, kita tidak bicara politik dalam konteks teori konspirasi macam itu.

Bukan Penjajah

Gugatan atas keabsahan Pepera dinilai hanyalah upaya mencari kambinghitam dengan memanfaatkan celah sejarah yang digunakan untuk kepentingannya. Pepera telah dilaksanakan sesuai kondisi wilayah serta perkembangan masyarakat, dimana tidak memungkinkan untuk dilakukan secara “one man, one vote”. Jika hal ini dipandang sebagai suatu kekurangan ataupun kecacatan, nyatanya PBB telah menerima keabsahan Pepera melalui resolusi No 2504. Bahkan, masyarakat internasional mengakui secara penuh dan tak ada satupun pihak yang menolak. Secara jelas disini fakta menunjukkan bahwa Indonesia bukan penjajah.

Setelah kita memahami sisi sejarah, baik sebelum Pepera maupun pasca Pepera, kita dapat menarik kesimpulan dari premis di atas. Secara historis fakta-fakta di atas tidak dapat dibantah lagi. Secara hukum internasional pun Indonesia mendapatkan pengakuan internasional adalah salah satu syarat sebuah negara, selain adanya wilayah, pemerintahan, dan rakyat. Seluruh dunia mengakui Indonesia sebagai sebuah negara, dengan Papua sebagai  provinsinya. Jika berlaku sebagai penjajah, Indonesia tak akan memberikan Otonomi khusus (Otsus) kepada Papua yang diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Sesuai UU itu, kepala daerah harus putra/putri asli Papua. Bantuan dana yang diberikan Indonesia kepada Papua pun lebih besar daripada segala pajak, royalti, bagi hasil migal yang disetorkan ke pemerintah pusat.

Sebanyak  Rp 94 Triliun dana Otsus sudah digelontorkan Jakarta kepada Papua sejak 2001. Belum lagi dana reguler APBD dan belanja Pemerintah Pusat untuk Papua. Terakhir, PBB mengakui bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia sesuai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diformalkan dalam Resolusi PBB No. 2504. Berangkat dari fakta-fakta tersebut, kesimpulannya hanya satu: “Indonesia bukan penjajah di Papua”. Tidak mungkin penjajah memberikan keuntungan dan kelonggaran yang Indonesia berikan selama ini kepada Papua. Sifat penjajah adalah kolonialis, artinya mereka akan mengeksploitasi wilayah jajahannya demi keuntungannya sendiri.

Otonomi Khusus

Karena fakta pemerintah pusat berusaha keras memajukan Papau. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah pusat menggelontorkan dana otonomi khusus (otsus) dalam jumlah besar. Dari pos dana Otsus, Papua telah menerima  kucuran Rp 82,7 Trilyun antara 2002-2019, dan untuk dana tambahan infrastruktur (baru dimulai 2008) alokasinya Rp. 33,1 Trilyun. Ditambah dengan belanja rutin daerah (provinsi  dan kabupaten kota) serta belanja sektoral Kementerian/Lembaga, termasuk bansos, pada tahun anggaran 2019 alokasi APBN mencapai Rp. 66,1 Trilyun untuk Papua dan Papua Barat, yang penduduknya total sekitar 4,4 juta.

Secara per kapita, tiap penduduk Papua dan Papua Barat menerima APBN sebesar Rp. 14,7 juta. Berlipat kali dibanding  yang diterima penduduk Pulau Jawa yang rata-rata di bawah Rp. 4 juta. Karena itu, isu eksploitasi ekonomi Papua oleh Jakarta menjadi tidak masuk akal.  Sepanjang era otsus, dana yang digulirkan dari Jakarta jauh melampaui penerimaan dari Papua. Pajak dan penerimaan negara bukan pajak (termasuk dana hasil bagi migas Tangguh atau deviden dan rolalti PT  Freeort)  pada 2019 lalu tak sampai Rp. 25 Triliun, sementara Pusat mengalokasikan Rp. 66,1 Trilyun ke Papua. Maka, demi kebaikan dan kemajuan Papua, tidak bijak bila menutupi realitas dan mengingkari fakta sejarah.

**Heddy Lugito, Wartawan Senior mantan Sekjen Forum Pemred Indonesia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed