oleh

Optimis PHPU Dikabulkan MK

MANOKWARI-Para pemohon gugatan perkara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) 2019 sedang berharap-harap cemas. Pasalnya, Kamis (8/8) ini Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan perkara PHPU.

Calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Dapil Papua Barat, Abdullah Manaray, ST mengaku telah mendapat undangan dari MK agar menghadiri sidang putusan. Sidang akan digelar pukul 13.00 WIB. “Kami sudah mendapat  undangan hadiri sidang dari MK. Sidang pengumuman putusan gugatan dimulai jam 1 siang,” kata Abdullah kepada Radar Sorong lewat sambutan telepon seluler, Rabu.

Putusan MK menentukan perebutan 1 dari 4 kursi DPD dapil Papua Barat. Pada rapat pleno  rekapitulasi perolehan suara KPU Provinsi Papua Barat, Mei 2019 lalu, urutan perolehan suara terbanyak keempat ditempati Sanusi Rahaningmas 70.323, dan kelima Abdullah Manaray 66.949. 

MK telah  menyebarkan undangan kepada KPU, Bawaslu dan pihak penggugat, berlaku  untuk satu orang. Abdullah akan meminta kuasa hukumnya untuk hadiri sidang. “Saya tetap mengikuti sidang tetapi di luar saja,” ujarnya lagi.

Dengan bukti-bukti dan keterangan saksi  yang telah diajukan pada persidangan, Abdullah Manaray optimis permohanan gugatannya dikabulkan majelis hakim MK. ‘’Kami percaya dengan MK, pasti akan mengambil keputusan yang terbaik untuk kita semua,’’ ujarnya.

Pada sidang pemeriksaan saksi dan alat bukti, Abdullah mengajukan 3 saksi. Sebanyak 122 alat bukti yang disampaikan pada sidang MK. Abdullah berharap keterangan saksi dan alat bukti ini menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan. “MK kan memutuskan hasil berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan lain-lain. Kita sudah memasukkan 22 alat bukti, itu terbanyak dari semua penggugat di MK. Dari alat-alat bukti itu menjelaskan perolehan hasil suara. Sampai saat ini kita optimis, MK dapat memenangkan gugatan kita,’’ tandasnya.

Dijelaskannya, 122 alat bukti yang diajukan di sidang MK berupa DA-1 (hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik/PPD) maupun C-1 (hasil rekap di TPS), hasil rekapan dari Bawaslu dan lain-lain. Abdullah mengakui, dalam persidangan, KPU Kabupaten Maybrat juga menyampaikan data tandingan DA-1. “Nanti hakim MK yang akan melihat siapa yang memberikan data palsu atau alat bukti lain. Kalau memanipulasi alat bukti kan ada proses hukum lain. Kita akan lihat putusan besok seperti apa,” ucapnya.

Pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara KPU Provinsi Papua Barat beberapa waktu lalu, Abdullah Manaray memprotes keras. Dia menuding telah terjadi manipulasi perolehan suara. Perolehan suaranya dikurangi, namun di sisi lain suara salah satu calon DPD ditambah. Hasil rapat pleno KPU Provinsi Papua Barat, 17 Mei 2019, perolehan suara calon anggota DPD RI dapil  Papua Barat, Mamberob Rumakiek 85.062 suara, Filep Wamafma 83.174, Yance Samonsabra 80.000, Sanusi Rahaningmas 70.323, Abdullah Manaray 66.949, Jacob Komigi 66.172, Sofia Maipauw 54.960, Sirajudin 35.360, Karyadi 30.790 dan Amos Lukas Watori 21.017 suara.

Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, SPt, MM meminta kepada semua pihak untuk tetap tenang menghadapi putusan MK. Apapun hasilnya harus diterima. Putusan MK bersifat final dan mengikat serta terakhir, tak ada proses hukum lain atas sengketa PHPU. ‘’Artinya putusan Mahkamah Konstitusi terakhir, tak ada upaya hukum lain. Jadi, ketika MK memutuskan suatu calon anggota legislative tidak lolos, maka tidak ada upaya lain,’’ jelasnya.

Amus Atkana menjelaskan, setelah MK membacakan putusan pada 8 Agustus, maka paling lambat 13 Agustus 2019, KPU Provinsi Papua Barat akan menindaklanjuti. ‘’Berdasarkan kalender  ya, bukan berdasarkan hari kerja. Jadi paling lambat tanggal 13 Agustus KPU mengambil langkah,’’ tuturnya lagi.

Selain permohanan calon anggota DPD Abdullah Manaray, ada beberapa gugatan PHPU pemilihan anggota DPR Papua Barat, di antaranya caleg Gerindra mempermasalahkan rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tambrauw, tidak semua PPD (Panitia Pemilihan Distrik) melaksanakan pleno rekapitulasi. 

Permohonan gugatan PAN oleh caleg Editha Helena Warikar, mempersoalkan hasil penghitungan suara di sejumlah TPS. Perolehan suara Editha tereduksi dalam perebutan kursi DPR Papua Barat dari Dapil Papua Barat 1 (Manokwari).

Permohonan gugatan Partai Golkar diajukan Caleg DPR Provinsi Papua Barat Alexander Silas Dedaida. Alexander Dedaida mempermasalahkan pengurangan suaranya yang digeser ke caleg Golkar lainnya di Kabupaten Maybrat.

Caleg dari Partai Demokrat Imanuel Yenu menggugat perolehan suara di Dapil Papua Barat 1 (Manokwari). Imanuel Yenu mempermasalahkan pengurangan perolehan suaranya. Caleg PKB Heril Pawiloy  menggugat hasil penghitungan suara DPR  Papua Barat di Kabupaten Fakfak, terjadi sesama caleg PKB. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed