oleh

Optimalisasi Penerimaan PNBP, DJPb dan DJKN Teken Kerjasama

-Ekonomi-61 views

Penerimaan PNPB Papua Barat Capai Rp 290,44 M


MANOKWARI – Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negera (DJPb) Papua Barat Muh Ali Hanafiah dan Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negera (DJKN) Papua, Papua Barat dan Maluku Ari Bintarto Yuwono akan mengoptimalkan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Keduanya, Jumat (18/6) menandatangani kesepakatan kerjasama pertukaran data PNBP dari pengelolaan barang milik negara (BMN) di wilayah Provinsi Papua Barat.
Ali Hanafiah menjelaskan, secara nasional defisit APBN tahun 2021 mencapai 1.006,4 Triliun atau 5,7% dari PDB. Hal ini dikarenakan nilai pendapatan negara masih belum pulih secara normal karena sektor-sektor usaha terdampak pandemik COVID-19, walaupun indikasi pemulihan ekonomi sudah mulai terasa.
Salah satu pembiayaan defisit tersebut berasal PNBP. Di APBN Tahun Anggaran 2020, realisasi penerimaan PNBP sebesar Rp 343,8 Triliun atau 116,8% dari target sebesar Rp294,1 Triliun. Sedangkan cara regional Papua Barat, penerimaan PNBP juga melampaui target, dengan nilai realisasi Rp 290,44 Miliar atau 122,38% dari target sebesar Rp237,32 Miliar.

‘’Salah satu strategi dalam menggali potensi PNBP tersebut adalah optimalisasi aset pemerintah atau Barang Milik Negara (BMN). Pemanfaatan aset yang dapat menghasilkan pendapatan menjadi suatu alternatif yang menarik. Hal ini tentu tidak mengherankan mengingat besarnya nilai aset yang kita miliki,’’ ujar Ali Hanafiah.
Data penerimaan dari pengelolaan BMN terhadap penerimaan PNBP di lingkup Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 menghasilkan penerimaan sekitar Rp 2,83 Miliar, dengan persentase sebesar 1,01% dari keseluruhan total penerimaan PNBP Non BLU TA 2020 sebesar Rp 280,63 Miliar. Nilai tersebut masih sangat berpotensi bertambah lebih besar karena terdapat
potensi BMN idle.

‘’Optimalisasi PNBP dengan mekanisme pemanfaatan BMN merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengoptimalisasikan aset sehingga lebih bernilai guna,’’ ujarnya.
Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dan Kanwil DJKN Papua Barat, Maluku siap merespon dan memperkuat sinergi dalam kebijakan pemanfaatan BMN sehingga memberikan manfaat kepada pengelola, pengguna, maupun mitra yang memanfaatkan BMN akhirnya menambah penerimaan yang masuk ke Kas Negara.

‘’Mengingat terdapat potensi yang sangat besar dari penerimaan pengelolaan BMN yang belum tergali. Untuk itu diperlukan pertukaran data informasi yang akurat untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada satker sebagai pengguna barang untuk melakukan optimalisasi BMN yang digunakan,’’ tuturnya.
Kakanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku Ari Bintarto Yuwono mengatakan, Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tentang Pertukaran Data/Informasi sebagai implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan dimana salah satu tema perubahan yang diusung adalah adanya kolaborasi antar unit internal Kementerian Keuangan.
Dia berharap, upaya ini dapat mengoptimalkan penerimaan PNBP yang berasal dari pengelolaan BMN, berupa penggunaan, pemanfaatan BMN, dan pemindahtanganan barang milik negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaa Barang Milik Negara / Daerah. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed