oleh

Omnibus Law ‘Karpet Merah’ Investor Asing

Rumbruren juga didesak para mahasiswa untuk membacakan surat pernyataan sikap menolak UU Cipta Kerja yang dibuat para pendemo. “Pernyataan sikap bersama, kami DPRD bersama OKP Cipayung Plus, PMKRI, GMNI, HMI, PMII, KAMMI, Bem Silva Unipa LMND, Forum Mahasiswa Peduli Kampus Unipa dan seluruh elemen masyarakat menyatakan sikap dengan tegas menolak UU Omnibus Law,” kata Wakil Ketua DPRD.

Pernyataan Ketua DPRD tersebut sontak disambut teriakan hidup rakyat, hidup buruh dan tani dan hidup mahasiswa menggema di halaman kantor DPRD Manokwari. “Aspirasi ini kami akan sampaikan kepada Pak Gubernur Papua Barat dan juga akan ditindaklanjuti hingga ke pemerintah pusat,” tambah Rumbruren.

Sementara dalam orasi, para pendemo secara bergantian menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law. Sebab berdasarkan hasil kajian, produk hukum tersebut memberikan karpet merah bagi Investor-investor asing berinvestasi di Indonesia.

Sekertaris PMKRI Cabang Manokwari, Galang Pahala dalam orasinya menyentil sindiran dan pertanyaan sebagian masyarakat tentang apakah UU tersebut sudah dibaca secara utuh sehingga ditolak oleh Mahasiswa. Dia menegaskan bahwa poin-poin krusial yang terdapat dalam UU Omnibus Law, salah satunya hak memberikan pesangon kemudian kewenangan Pemerintah Pusat mengambil alih perizinan investasi di daerah sehingga menghilangkan kewenangan pemerintah daerah.

“Jangan kemudian tersebar di sosial media bahwa mahasiswa turun demo tidak tahu atau tidak pernah baca draf UU tersebut, minta maaf sebelum demo kami telah melakukan kajian di kampus,” tegas Galang dalam orasinya.

Sementara orator lain, Fadli Rumagesan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menegaskan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia masih ada di tangan rakyat, maka DPR dengan pemerintah jangan sampai mengkebiri hak kedaulatan itu dengan kesan menutupi ruang partisipasi publik dalam proses pembuatan UU Omnibus Law.

Kapolres Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan mengakui meski aksi demo yang digelar oleh kelompok mahasiswa tersebut tidak mendapatkan ijin, namun pelaksanaan demo berjalan aman. “Tapi ternyata prediksi kami tidak tepat, semuanya berjalan dengan baik dari tempat masa berkumpul di amban hingga ke DPRD mereka melaksanakan dengan tertib,”  kata Kapolres. (Laode Mursidin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed