oleh

Omnibus Law Ancam Papua dan Papua Barat

Sekertaris GMNI Sorong, Tama Tiblola, salah satu orator dalam aksi demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Kota Sorong, Jumat (9/10) menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja yang telah diketok palu oleh anggota DPR RI, karena yang akan menjadi ancaman terbesar dari pemberlakukan UU Cipta Kerja ini adalah Papua, Kalimantan dan Sulawesi.  “Saya tahu dengan suara hati bapak anggota dewan yang latar belakangnya pengusaha pasti sedang mencaci maki kami, tapi perlu diketahui bahwa diberlakukan UU Cipta Kerja ini akan menimbulkan kerusakan di Papua dan Papua Barat. Stop tipu diri,” tegasnya.

Dikatakannya, Aliansi Lima kelompok Cipayung dan Cipayung Plus didukung Ikatan Paguyuban Kota Sorong, mengunjungi DPRD bukan didorong maupun diberikan uang. Tapi kedatangan mahasiswa ke kantor DPRD ini merupakan tanggung jawab dan menunjukkan bahwa mahasiswa di Sorong tidak tidur. Pemberlakuan Omnibus Law tambah Tama akan menjadi  ancaman terbesarnya Tanah Papua dan Papua Barat baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia. “DPRD stop tipu diri, UU ini mengambil kesempatan dalam pandemi. Kami datang dengan tuntutan kami dan itu harus diketok langsung dengan palu sidang istimewa oleh DPRD Kota Sorong. Dengar, anggota dewan terhormat yang dulu cari suara di lorong itu, mau laksanakan sidang paripurna di dalam ruangan atau diluar sini,” tegasnya..

Ia menegaskan bahwa sidang Paripurna yang sedang dewan adakan agar dihentikan sebab mahasiswa akan melaksanakan sidang paripurna bersama dengan DPRD Kota Sorong. Tama mengakui bahwa di dalam DPRD tidak ada fraksi goblok sebab semua yang ada di DPRD adalah orang pintar yang terpilih. “Presiden RI mau meniru perekonomian di Singapure dengan menghadirkan UU inj, tapi yang terjadi di Singapura jangan bawa ke Indonesia, sebab masih ada hutan yang harus diselamatkan,” tandasnya. (Juhra Nasir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed