oleh

Normalisasi Sungai Remu Ditargetkan 1,7 Km

SORONG – Normalisasi Sungai Remu Kota Sorong mulai dikerjakan tahun 2021 ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, Wakil Menteri PUPR, Jhon Wempi Wetipo,SH,MH, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Papua Barat, Ir Alexander Leda,ST,MT, dan Wali Kota Sorong Drs.Ec. Lambert Jitmau,MM, Senin (29/3).

Anggaran normalisasi Sungai Remu sepanjang 4 Km diestikasikan berkisar Rp 600 milliar hingga Rp 1 trilliun, namun untuk tahun 2021 normalisasi direncanakan sepanjang 1.7 Km, sisanya masih menunggu pembebasan lahan oleh pemerintah daerah. 

Hingga saat ini, pengerjaan normalisasi sungai Remu sudah berlangsung, dimana 400 meter dengan penanganan darurat dan rencana untuk pekerjaan penguatan tebing dan revetment ke hilir sekitar 1,39 Km. Bila berjalan dengan baik, tahun 2021 Sungai Remu sepanjang 1.7 Km akan membaik. Demikian diungkapkan Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat, Ir Alexander Leda,ST,MT saat memberikan sambutan dalam kegiatan peletakan batu pertama normalisasi Sungai Remu di lokasi pekerjaan paket brojong Sungai Remu, Korem, Senin (29/3).

Wakil Menteri PUPR RI, John Wempi Wetipo,SH,MH mengatakan, sebenarnya pengendalian banjir sudah dilaksanakan sejak lama, hanya saja terhambat masalah pembebasan lahan, sehingga Kementerian PUPR mengharapkan dukungan dari pemerintah setempat “Kami  di pusat tidak mau berurusan yang warga karena yang punya warga ini adalah pemerintah daerah baik Bupati, Walikota dan  Gubernur. Karena itu, mari kita bekerja sama,” kata Wempi Wetipo kepada wartawan, kemarin.

Dikatakannya, bila APBD daerah terbatas, maka dengan kehadiran APBN pastinya sangat menolong untuk pengerjaan infrastruktur seperti jalan, jembatan hingga normalisasi Sungai Remu ini. Menurut Wamen PUPR, Sorong akan menjadi pendukung destinasi wisata Raja Ampat karena Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu dari lima destinasi pariwisata yang menjadi super prioritas Presiden RI. “Kalau Sorong tidak tertangani dengan baik dan tidak dibangun dengan baik padahal Sorong akan menjadi wajah terdepan ketika tamu dari luar datang namun tidak tertata dengan baik, maka kita akan malu,” tandasnya.

Ia berharap komitmen Wali Kota Sorong yang akan tercantum di dalam APBD perubahan terkait pembebasan lahan kurang lebih Rp 3,3 milliar. Bila tidak cukup, maka akan dianggarkan di tahun 2022 nanti.  “Saya pikir komitmen ini kita akan kawal bersama kalau begini kan kita semangat, jadi kekurangan uangnya kan bisa kita  pacu untuk kita tambahkan dalam penanganan ini,” papar Wetipo sembari menambahkan bahwa Presiden RI  sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada proyek yang mangkrak sebelum jabatan beliau berakhir.

Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat, Alexander Leda mengatakan pihaknya sudah menemukan beberapa masalah yang mengakibatkan  banjir di Sungai Remu. Pertama, perubahan tata guna lahan di hulu. Kedua, badan sungai terjadi penyempitan alur, dimana lebar sungai hanya 20 meter sementara dari perhitungan bibit banjir idealnya minimal 26 meter bagian bawah. Karena tingginya lebih dari 4 meter sehingga dikerjakan harus bertingkat, kemudian  dibutuhkan lebar bagian atas sekitar 44 meter khusus badan sungai tanpa ada ruang jalan inspeksi di antara kiri dan kanan.

Alexander mengatakan, perlu diketahui bahwa panjang ruang kritis yang mesti ditangani yakni 4 Km dengan biaya Rp 600 milliar, namun jika ditambah dengan penataan kawasan bisa menembus hingga Rp 1 trilliun dan hal ini membutuhkan dorongan yang besar.  “Periode peluang banjir yang sedang dikerjakan di Sungai Remu ini harus diperhitungkan setara dengan bibit banjir 25 tahunan dengan kapasitas yang saat ini ada,” jelasnya.

Untuk mempercepat usulan tersebut, ia mengharapkan  dukungan Gubernur Papua Barat dan Wali Kota Sorong, karena sepanjang sungai yang akan dikerjakan sudah terinventalisir ada 107 rumah, 1 musolla, 1 masjid, 1 puskesmas dan 1 gereja.  “Sungai Remu akan menjadi pilot projek bagaimana pengendalian banjir secara holestik, sehingga  konsep pengendalian banjir terdiri dari  struktur dan non struktur. Struktur, dibutuhkan bantuan dan dukungan Wamen dan DPR RI dalam menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Non struktur yakni harus dilakukan pengelolaan DAS dan hutan yang berkaitan dengan penegakan hokum, maka kami sangat membutuhkan bantuan Gubernur Papua Barat dan Wali Kota Sorong,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandancan menyampaikan dukungannya dan menerima tawaran Wali Kota Sorong untuk membagi dua tanggungjawab pembayaran pembebasan lahan di sekitar Sungai Remu. “Kita sepakati waktu untuk duduk bersama untuk melihat apa yang harus kita selesaikan bersama. Jangan saling menyalahkan satu sama lain lagi,” ucapnya.

Gubernur juga  mendukung usulan Wali Kota Sorong untuk membentuk tim yang melibatkan Balai Wilayah Sungai, Pemerintah Provinsi, Kota, hingga para pemerhati lingkungan dan alam. Normalisasi Sungai Remu ini membutuhkan dana ratusan milliard hingga triliunan, oleh sebab itu Gubernur bersyukur karena Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai mau menormalisasi Sungai Remu dengan anggaran APBN, karena bila menggunakan APBD provinsi maupun kota maka tidak akan cukup. “Saya dengan Wali Kota akan bertanggung jawab dengan yang kecil-kecil saja seperti pembebasan lahan atau ganti rugi,” kata Dominggus.

Wali Kota Sorong, Drs, Ec Lambert Jitmau, MM menyampaikan agar anggaran pembebasan lahan dibagi dua antara Pemerintah Kota Sorong dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dimana Pemrov menanggung 50 persen dan Pemkot akan menanggung 50 persen, karena bila hanya mengandalkan dana APBD Kota maka tidak akan cukup. “Bapak gubernur, saya mengadu sama bapak karena kepada siapa lagi saya mengadu,” ucapnya sembari menambahkan perlunya pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh pihak untuk mendata jumlah lahan yang akan dibebaskan,  jumlah tanaman tumbuh serta jumlah anggarannya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed