oleh

Non ASN Pemkab Terlindungi BP Jamsostek

AIMAS – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Cabang Papua Barat menggelar sosialisasi sekaligus penandatanganan MOU dengan Pemerintah Kabupaten Sorong, Senin (1/2) terkait pelaksanaan Program BP Jamsostek bagi honor daerah, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Wakil Bupati Suko Harjono mengatakan hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah demi memproteksi para non ASN yang bekerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Sorong. Pekerja yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Oleh karenanya, meski anggaran pemerintah daerah saat ini mengalami pemangkasan namun program BP Jamsostek sebagai wadah perlindungan bagi tenaga kerja tetap menjadi prioritas.

“Berkenaan dengan anggaran pemerintah daerah yang terbatas karena pemangkasan, namun untuk memberikan perlindungan terhadap non ASN, pemerintah berkomitmen untuk tetap mengikutsertakan mereka dalam program BP Jamsostek. Program inilah yang nantinya akan memproteksi para non ASN jika terjadi risiko kerja, ” kata Wabup.

Kepala BP Jamsostek Cabang Papua Barat Mintje Wattu juga sangat mengapresiasi Bupati terhadap kepedulian Bupati kepada non ASN yang secara aturan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Saya memberikan apresiasi kepada Bupati Sorong yang begitu perhatian kepada Non ASN. Ini dibuktikan walaupun dengan keterbatasan anggaran, perlindungan untuk non ASN tetap difikirkan. Sehingga hari ini kami akan melakukan penandatanganan MOU dengan beberapa Pimpinan OPD untuk melaksanakan program perlindungan BP Jamsostek bagi pekerja non ASN untuk dapat diproteksi,” ujar Mintje.

Dikatakannya, dengan biaya yang sangat ringan sekitar Rp 17.000,- para peserta BP Jamsostek tersebut sudah tercover untuk dua program BP Jamsostek, yakni program JKK dan JKM. Dengan iuran yang sedemikian ringan, manfaat besar sebagai proteksi dari dua program tersebut juga bakal diterima ketika peserta mengalami risiko dalam melaksanakan pekerjaanya.

“Kita tidak tahu kapan akan terjadi musibah (risiko kerja) namun harus tetap mempersiapkan segala kebutuhannya. Dengan ikut dalam kepesertaan BP Jamsostek, jika risiko tersebut dialami peserta, maka dengan biaya unlimited sampai dengan yang bersangkutan sembuh, termasuk ongkos pesawat semua akan kami tanggung. Sehingga tidak lagi membebani pemberi kerja atau keluarga. Bahkan apabila peserta mengalami dampak berkepanjangan dari risiko kerja, dan tidak bisa bekerja sementara waktu, maka upahnya juga akan tetap kami bayarkan,” imbuhnya.

Hal tersebut membuktikan bahwa iuran Rp17.000 per bulan yang dianggarkan pemerintah daerah melalui OPD akan memberikan manfaat besar bagi pegawai non ASN. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed