oleh

Nelayan Tuntut Dokumen Bangun Rumah

Puluhan masyarakat Nelayan Tradisional Pesisir Pantai Gaya Baru RT 002 dan 005/RW 002 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi, mendatangi Kantor Bappeda dan Dinas Penamaan Modal dan Perijinan Satu Pintu (PMPTSP) Kota Sorong menuntut dua surat kelengkapan dokumen untuk pembangunan 350 rumah Kementerian Perumahan Rakyat yang dijanjikan Presiden Joko Widodo. Dua dokumen tersebut yakni Perda Tata Ruang Kota Sorong dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas PMPTSP Kota Sorong. 

Sambil berteriak, salah satu nelayan mempertanyakan dimana dua dokemen tersebut. Sebab pihaknya selama ini ia sudah sangat lelah menunggu dan menunggu, padahal ratusan rumah tersebut merupakan bantuan langsung dari Presiden RI bukan dari Wali Kota Sorong. “Ini bantuan dari Presiden, bukan dari Wali Kota, kenapa kami dipersulit begini. Hanya untuk ketemu sama orang-orang ini saja kami disulitkan, sedangkan kami saja bisa bertemu langsung presiden,” teriaknya.

Sementara itu, pihak Dinas PMPTSP Kota Sorong mengaku tidak mengetahui perihal IMB yang dimaksud, sebab kontraktor yang memenangkan tender pembangunan rumah harusnya yang datang ke Dinas PMPTSP untuk mengurus IMB bukan masyarakat.

Tokoh Masyarakat, Jhon Lewerissa menjelaskan, rumah yang dijanjikan Presiden Joko Widodo pada saat kunjungan periode pertama tahun 2014 sebanyak 350 rumah untuk nelayan pesisir namun belum terealisasi. Pada bulan Oktober 2017, Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan, lalu memerintahkan Kementerian dan Ditjen terkait agar segera membangun rumah nelayan.  “Proses itu saya bersama dengan RT/RW lingkungan sekitar untuk membawa dokumen pengusulan. Dan pada saat itu respon kementrian adalah pembangunannya bertahap, dimana tahap pertama sebanyak 40 unit rumah sebab saat itu kami belum membawa dokumennya, jadi 40 unit itu tahap perencanaan awal,”jelasnya.

Namun perencanaan 40 unit rumah itu untuk di darat, nyatanya pembangunan rumah nelayan ini harusnya di laut. Sehingga hal tersebut menjadi masalah sebab kementerian menganggarkan untuk pembangunan rumah di darat. Sehingga, pihaknya kembali melaksanakan rapat dengan Ditjen dan akhirnya Ditjen menyetujui penambahan anggaran untuk pembangunan rumah di laut. “Sekarang masyarakat sudah bongkar rumah dan kontraktor sudah mau membangun tapi masih terkendala Ijin Mendirikan bangunan (IMB), sehingga masyarakat datang mempertanyakan IMB, padahal seharusnya kontraktor pemenang tender yang mengurus IMB,” ujarnya.

Pihaknya lanjut Jhon Lewerissan, telah melakukan pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMPTSP  dan Dinas Perumahan dan Permukiman, dan ternyata yang harus mengurus semua proses IMB ini adalah pihak kontraktor, sehingga adanya kesalahan komunikasi yang membuat warga marah, sebab sekitar 10 rumah warga sudah terlanjur dibongkar dan belum dibangun.

Berdasarkan penjelasan dari ketiga instansi tersebut lanjut Lewerissan, ada standar untuk mengurus IMB di Laut sesuai Permen PUPR Nomor 20 tahun 2017, sehingga pihaknya berharap dengan dukungan dari kementerian maka tetap proses pembangunan 40 unit rumah berjalan sambil mengurus IMB. “Kasihan mereka sudah bongkar rumah dan sewa rumah dalam jangka waktu 2 hingga 3 bulan kedepan dengan harapan rumah mereka akan selesai Desember 2020, sehingga mereka begitu emosional mendesak pemerintah agar IMB diturunkan,” tandasnya.

Nantinya, pihaknya bersama ketiga dinas tersebut berkomunikasi dengan pihak kontraktor untuk bagaimana proses pengurusan IMB telaksana dalam beberapa bulan kedepan. Namun, dasar Perwali untuk RT/RW pun sudah ada dan akan menjadi dasar untuk kontraktor laksanakan pembangunan 40 unit rumah. “Kontraktor dari luar, sehingga kami harapkan tahun 2021 ini bisa digunakan kontraktor lokal supaya dia mengerti dan bertanggung jawab dalam pengeluaran IMB karena memakai namanya, kalau kontraktor luar takutnya menghilang,”pungkasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed