oleh

Nelayan Sulit Mendapat BBM Subsidi

KAIMANA – Sudah hampir tiga pekan lamanya, nelayan di Kaimana sulit mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium subsisdi. Kesulitan ini bukan karena kelangkaan BBM premium subsidi di Kaimana, akan tetapi karena penerapan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor 5 tahun 2012. Tentang pedoman penertiban surat rekomendasi, satuan kerja perangkat daerah untuk pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu.
Akibat sulit mendapatkan BBM premium bersubsidi, sejumlah nelayan di Kaimana akhirnya membeli BBM jenis Pertamax untuk keperluan mereka yakni melaut.
“Sudah tiga minggu kitorang (kami,red), mau beli bensin di agen (APMS,red) sulit untuk dapat karena katanya harus pakai surat rekomendasi. Kami sudah mencoba mengurus kartu Kusuka dari perikanan, namun belum bisa kami gunakan,” jelas Ridwan Miten seorang nelayan di Kaki air besar Kaimana, saat ditemui di kediamannya, Rabu (17/6).
“Kami beli pertamax satu liter Rp. 9.200, jujur ini berat bagi kami. Biasanya kami, dengan uang Rp. 700.000 sudah bisa dapat minyak tiga jirigen, namun sekarang hanya bisa dua jirigen,” lanjutnya.
Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) di Kaimana, Ronal, ketika dikonfirmasi melalui saluran telponnya terkait dengan pembelian BBM subsidi menggunakan rekomendasi, mengatakan hal tersebut sudah merupakan ketentuan pemerintah.
“Aturannya kami tidak bisa melayani pembelian premium dalam gen (Jirigen,red). Seharusnya nelayan ada yang namanya SPDN, namun karena di Kaimana sejauh ini belum ada. Terhitung mulai bulan Juni 2020 ini, sudah mulai diterapkan aturan serta mulai tertib administrasi. Sehingga kami diwajibkan untuk menjual premium bagi kendaraan, selain dari itu harus mempunyai surat rekomendasi dari kepala kampung maupun OPD terkait,” ujarnya.
“Untuk nelayan bisa kami layani asalkan ada rekomendasi dari dinas perikanan dan kelautan Kaimana. Kita pada intinya siap melayani asalkan ada rekomendasi,” sambungnya.
Sementara itu Ahad, Sales Branch Manager Rayon II Pertamina Papua Barat, ketika dikonfirmasi melalui saluran telponnya, Rabu (17/6) mengatakan, jika berdasarkan aturan penggunaan barang subsidi harus menggunakan surat rekomendasi.
“Misalkan, untuk nelayan surat rekomendasi didapatkan dari dinas kelautan dan perikanan atau DKP setempat. Ini bagi mereka yang bekerja dibidang kelautan. Kalau bagi mereka yang bekerja bukan sebagai nelayan, wajib mendapatkan rekomendasi dari kampung setempat atau lurah dimana mereka berdomisili,” terangnya.
Dalam keterangannya juga Ahad menjelaskan, jika rekomendasi bisa untuk satu bulan maupun untuk satu tahun penggunaan. Menurutnya pula, kenapa harus menggunakan rekomendasi karena premium dan solar memiliki quota.
“Barang yang memiliki quota, yang quotanya diatur oleh pemerintah penyalurannya harus tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, pasti akan timbul banyak pertanyaan dan pastiya akan masuk ke ranah hukum,” katanya. (fat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed