oleh

Nagih Utang, Tukang Sablon Viral

SORONG – Hingga kemarin, jurnalis ­se-Sorong Raya yang tergabung dalam organisasi PWI, IJTI dan FJPI, resah bahkan geram dengan kehadiran organisasi pers  yang tidak terdaftar di Dewan Pers dan orang-orangnya bukan dari kalangan pers. Hal ini terlihat dari status beruntun dari para jurnalis yang tadi malam bergeser ke topik #SaveTukangSablon.  

Status #Save Tukang Sablon seketika membuat  tukang sablon jadi viral. Mencuatnya tukang sablon bermula ketika Ia menagih utang ke Ketua  DPD AWPI PB, Rulaf Siletty, bukannya mendapat jawaban kapan utang sablon dibayar, oleh Rulaf Siletty akan memperkarakan tukang sablon ke jalur hukum. “Sudah terlambat mas, ini sd menyebar luas ke media dan bos (tukang sablon,red) akan pertanggungjawabkan di hadapan Hukum UU IT,” demikian kata Rulaf menjawab pertanyaan si tukang sablon yang akan menagih utang ke bendahara AWPI.  

Karena  tukang sablon jadi topik di status para jurnalis “original” di Sorong, seketika tukang sablon yang diketahui berlokasi di Kampung Baru pun jadi viral. Selain soal tukang sablon , wartawan Antara Ernes juga mengaku jadi korban tindakan  plagiat dari beritanya  yang dicatut di media online Haluan Indonesia berkode (Crew Investigasi dan Liputan DPD AWPI Papua Barat).  “Katanya organisasi professonal baru plagiat ..copy paste orang punya berita lalu ganti nama,”ujar Ernes dengan nama akun FB Eb Penjelajah Papua. “Ada yang tahu nomor kontak tukang sablon di Kota Sorong yang mau diperkarakan oleh organisasi pers  yang tidak terdaftar di Dewan Pers ka…saya mau telepon kasi tahu saya juga korban plagiat…mari kita dua lawan,” ujar Ernes, wartawan Antara di status FBnya.

Sementara itu wartawan lainnya Tanto dari Sorongnews.com yang mengecam kehadiran AWPI merilis  9 fakta kegiatan AWPI yang dianggap illegal. Salah satunya AWPI dianggap  mencatut nama anggota DPR RI Rico Sia dalam sebuah iklan ucapan selamat atas pengambilan sumpah dan janji pengurus DWD AWPI Papua Barat dan Pengurus DPC AWPI Kota Sorong. “Saya tidak pernah buat ucapan ini,” ujar Rico Sia ketika ditanya Pemred Radar Sorong, Rosmini atas iklan ucapan itu. “Kalau  saya yang buat, pasti tidak ada gelar, cuma Rico Sia saja,” aku Rico Sio atas iklan ucapan selamat bergambar dirinya dan logo Nasdem.

Rico Sia kepada Radar Sorong tadi malam juga mengecam keras organisasi AWPI yang menyusahakan tukang sablon. “Kalau ada yang buat curang, mau menyolimi orang yang sudah berbuat baik pada mereka, laporkan polisi saja. Kita lawan bersama,” kata Rico Sia dalam komentarnya.

Dikonfirmasi Radar Sorong, Ketua  DPD AWPI PB, Rulaf Siletty membenarkan terkait utang masker dan spanduk di tukang sablon tersebut. Akan tetapi, itu utang organisasi AWPI bukan utang pribadi atas nama Rulaf Sillety. Rulaf bahkan akan menuntut tukang Sablon dan juga pembuat berita tersebut. ”Kenapa mencatut nama Rulaf Siletty, harus dibedakan, saya akan melaporkan ke polisi. Kami akan meminta pertanggungjawabkan di hadapan hukum, sementara ini kami lagi koordinator pengacara,” kata Rulaf sembari menambahkan bahwa utang tersebut akan dibayar setelah kegiatan turnamen yang diselenggarakan AWPI di GOR usai.

Mengenai dugaan pencatutan berita dari media Antara, Rulaf mengakui ia bahkan sudah meminta maaf secara pribadi dan secara organisasi kepada Ketua PWI maupun wartawan dari Antara tersebut. ”Saya sudah klarifikasi dengan Ketua PWI di ruang pers, saya sudah jelaskan bahwa yang memberikan berita tersebut adalah Wartawan Radar Bangsa atas nama Iwan dan menurut Iwan mereka sesama wartawan biasanya saling bertukar berita. Saya kalau soal itu tidak tahu,” jawabnya.

Terkait spekulasi legalitas AWPI, Rulaf Siletty menegaskan bahwa yang dapat melegalkan atau mengilegalkan suatu organisasi adalah pemerintah. ”PWI tidak berhak mengatakan AWPI itu Ilegal, demikian juga dengan Dewan Pers. Yang berhak mengatakan itu hanya pemerintah,” tegasnya kepada Radar Sorong, Jumat (14/8).

Ia sangat menyesalkan pernyataan dari Ketua PWI Sorong Raya bahwa pemerintah jangan melayani organisasi ilegal. “AWPI bukan organisasi ilegal karena sudah terdaftar di Kemenkumham. Dan PWI tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan menjastis AWPI organisasi ilegal, sebab yang dapat menjastis adalah pemerintah, bukan Dewan Pers,” tegasnya. (ros/juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed