oleh

Musda III Golkar Papua Barat Tidak Sah

SORONG – Hasil Musyawarah ­Daerah (Musda) III Partai Golkar Provinsi Papua Barat resmi dibatalkan oleh Mahkamah Partai Golkar, Selasa (29/12). Keputusan Mahkamah ­Partai Golkar diumumkan secara virtual, disaksikan seluruh jajaran Partai Golkar. Khususnya di Kota Sorong, nonton bareng pengumuman ­secara virtual tersebut berlangsung di Cafe Layar Gading di Kampung Baru.

Kuasa hukum pemohon, Daniel Tonapa menjelaskan mengenai sengketa pelaksanaan Musda III Partai Golkar tahun 2020, substansi dari keputusan yang dibacakan yakni pertama; menyatakan Musda  III yang dilaksanakan Partai Golkar sejak tanggal 15 hingga 16 Agustus 2020 tidak sah, kedua; Mahkamah memerintahkan kepada DPP untuk menunjuk Pelaksana Tugas Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Barat guna melakukan konsolidasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musda III Partai Golkar. Mahkamah Partai juga menetapkan ada 19 pemilik hak suara. 

Substansi selanjutnya adalah pelaksanaan Musda III Partai Golkar Papua Barat akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dibawah pengawasan Mahkamah Partai Golkar. “Kami berharap segenap pengurus Partai Golkar di kabupatan dan kota merapatkan barisan dan bersatu dalam rumah besar Partai Golkar. Kami berterima kasih juga bahwa para pemohon khususnya putra putri terbaik Papua Barat mendapatkan keadilan saat ini,” jelasnya kepada wartawan, kemarin

Sementara itu, Drs. Ec Lambert Jitmau, MM saat dihubungi Koran ini, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPP Golkar berserta jajaran atas keputusan yang telah diambil dengan memperhatikan ketentuan serta aturan Partai Golkar hingga dapat mengabulkan permohonan dari pihaknya. Lambert juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung partai Golkar yang tersebar di Papua Barat. 

“Partai membutuhkan kerja sama antara semua pengurus dan komponen di Partai Golkar. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua Barat sehingga Mahkamah Partai dapat mengeluarkan keputusan yang terbaik. Dengan kemenangan ini, kita dapat bersatu untuk kepentingan bersama. Pemilihan ulang sudah pasti dan telah diatur dalam keputusan itu, semoga Tuhan berpihak kepada kita,” kata Lambert Jitmau yang sehari-harinya menjabat Wali Kota Sorong.

Ketua Harian DPD II Partai Golkar Kota Sorong, Erwin Ayal mengatakan, setelah penantian kurang lebih 4 bulan sejak Agustus lalu, akhirnya Mahkamah Partai Golkar mengeluarkan keputusan dimana hasil Musda III dibatalkan. Sehingga, DPP Partai Golkar akan menujuk Plt Ketua dan Sekertaris DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Barat dari pihak DPP dalam rangka konsolidasi untuk persiapan musda. “Kami senang karena hasil Musda  III kemarin ditolak sehingga kami akan mempersiapkan diri untuk Musda selanjutnya dimana konsolidasi kami terhadap massa pendukung kami (DPD II) lainnya yang memiliki hak suara kurang lebih 19 suara itu tetap kami konsolidasi,” ungkapnya.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Partai Golkar, musda berikutnya sudah pasti dilaksanakan di wilayah Provinsi Papua Barat, namun terkait tempatnya, Erwin Ayal mengaku belum tahu persis. Oleh sebab itu, Erwin berharap agar secepat mungkin Plt Ketua DPD Papua Barat ditunjuk sehingga musda secepatnya dilaksanakan, karena hal tersebut berdampak pada DPD II Kota Sorong yang belum melaksanakan musda. “Kami menunggu, setelah Golkar Provinsi Papua Barat musda, maka kami akan musda. Dengan adanya pengalaman ini, saya harap siapapun Plt yang akan ditunjuk DPP nanti, dapat mengatur dengan baik sehingga pengalaman yang terjadi pada bulan Agustus kemarin tidak terulang kembali,” pungkasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed