oleh

Juli, Iuran BPJS Kesehatan Naik

-Ekonomi-106 views

SORONG – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan tindak lanjut pemerintah terhadap hasil putusan Mahkama Agung (MA) nomor 7p/hum/2020 yang membatalkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 terkait dengan besaran iuran peserta JKN-BPJS Kesehatan.
Dalam pertimbangannya, MA mendorong pemerintah memperhatikan ekosistem JKN secara menyeluruh agar program JKN dapat berkesinambungan. ­Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sorong, Ivan Ravian, SE menjelaskan bahwa dalam Perpres nomor 75 tahun 2019 tersebut ada penyesuaian Iuran dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Sesuai tinjauan MA besaran iuran BPJS Kesehatan untyk kelas 1 sebesar Rp 160, kelas 2 sebesar Rp 110.000, dan kelas 3 Rp 42.000. dikoreksi MA, sehingga ada perubahan di bulan April-juni ada perubahan kelas 1 Rp 80.000, kelas 2 Rp 51.000 dan kelas 3 Rp 25.000.
Oleh karenanya, pemerintah mengikuti ketentuan MA. Namun karena atas dasar penyesuaian demi keberlangsung program JKN maka dikeluarkan kembali Perpres nomor 64 tahun 2020 dimana untuk kelas 3 Rp 42.000, kelas 2 Rp 100.000 dan kelas 3 Rp 150.000. Ketentuan perubahan iuran ini mulai berlakupada bulan Juli hingga Desember 2020.
“Untuk kelas 3 ada subsidi dari pemerintah sehingga bisa dianggap tetap, yakni disitu peran pemerintah untuk melakukan subsidi terhadap masyarakat yang mana kelas 3 tidak ada kenaikan,” terang Ivan dalam acara silahturahmi bersama rekan media di Restoran Marina, Jumat (10/7).
Kemudian, sambung dia, untuk kelas 1 dan kelas 2 kembali disesuaikan dengan Perpres 75 tahun 2019, tetapi hal itu tentu saja dikembalikan kepada kemampuan masing-masing Individu.
“Jadi apabila masyarakat mengambil kelas 1 dan kelas 2 tentunya dengan perhitungan mereka mampu melakukan pembayaran sendiri. Jika ada masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan iuran tersebut, kami berikan kemudahan melaui program praktis,” ­ujarnya.
Dijelaskannya, di dalam program praktis tersebut diberikan kemudahan walaupun belum satu tahun tetap dipersilahkan hingga bulan Desember tahun 2020 mendatang. Kemudian bagi pekerja penerima upah juga sama ­sekali tidak kena dampak, karena prosesnya masih seperti sebelumnya yakni presentasinya masih di angka 5 persen. Perhitungannya, 4 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 1 persennya dipotong dari penghasilan karyawan.
“Ini artinya tidak ada perubahan bagi pekerja penerima upah. Di Sorong sendiri kita ketahui bahwa struktur dari kepesertaannya itu ­didominasi penerima bantuan pemerintah, sedangkan untuk masyarakat yang terdaftar mandiri BPJS mandiri presentasenya lebih kecil. Ini berarti pemerintah lebih mengcover masyarakatnya,” tandasnya. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed