oleh

Mudik, ASN Terancam Sanksi Tegas

THR PNS 2021 hanya Gaji Pokok dan Tunjungan Melekat

SORONG – Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat bila ketahuan mudik, ditunggu sanksi, terberat adalah penundaan kenaikan pangkat. Demikian ditegaskan Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan usai meresmikan Samsat Drive Thru di Pos Lantas Kuda Laut, Kamis (29/4). 

PMB OPBJJ-UT Sorong

“Sudah ada keputusan pelarangan mudik dari Pemerintah pusat, secara berjenjang di provinsi pun kami terapkan larangan mudik berdasarkan waktu yang sudah ditentukan,” kata Gubernur Papua Barat kepada wartawan.

Larangan mudik sambung Gubernur, tidak hanya bagi kaum muslim yang akan melaksanakan hari raya Idul Fitri, namun juga seluruh ASN umat yang ada di Indonesia khususnya Papua Barat. Bila ASN yang kedapatan melaksanakan mudik ke luar daerah maka akan diberikan sanksi berupa teguran secara lisan, penahanan gaji, hingga penundaan kenaikan pangkat. “Sanksi tersebut bisa kami terapkan bila semua pihak dapat membantu memberikan informasi dan data,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengungkapkan pemerintah memberikan kesadaran kepada masyarakat dengan pembatasan dan himbauan tidak melakukan mudik agar menekan lajunya penyebaran Covid-19. Contohnya, India merasa terbebas dari Covid-19 sehingga tidak menerapkan protokol kesehatan yang mengakibatkan kondisi India saat ini sudah memprihatinkan. “Angka kematian di India sudah sangat tinggi, nah hal itu menjadi catatan dari pemerintah agar kita sadar. Kita tidak perlu main kucing-kucingan dengan petugas, intinya kesadaran masyarakat sangat penting karena kesadaran itu inti daripada penyelamatan masyarakat agar tidak terpapar Covid-19,”tuturnya.

Sementara itu, pencairan THR PNS 2021 tidak dilakukan secara penuh. Pemerintah hanya mencairkan THR PNS sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat saja. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan pemerintah mengambil keputusan tidak membayar penuh THR PNS 2021. Menurutnya, pemerintah sudah menjalankan komitmen untuk memberikan hak kepada ASN, TNI, Polri, dan pensiunan untuk THR.

Namun di sisi lain, pemerintah juga melihat situasi dan kondisi penanganan COVID-19 yang masih membutuhkan dana besar dari anggaran APBN tahun ini. ”Di sisi lain pemerintah memahami dalam situasi tahun ini, kondisi COVID membutuhkan dana dari anggaran APBN bagi penanganan dan sekaligus memberikan perhatian bagi masyarakat yang masih butuh dukungan dari pemerintah,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Kamis (29/4).  ”Oleh karena itu pada 2021 pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti pada tahun 2020 yaitu dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat,” lanjutnya.

Sri Mulyani menjelaskan perubahan dari alokasi anggaran THR PNS 2021 mencerminkan pemihakan pemerintah pada penanganan COVID-19 dan penggunaan anggaran untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. (juh/***/hal/detikcom)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed