oleh

MRP Desak Gelar Dialog Papua-Jakarta

Gubenur, Ketua DPRPB, Ketua MRPPB Sepakat Revisi Otsus Tak  Hanya Terkait Dana dan Pemekaran

MANOKWARI – Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, Ketua DPR PB Origenes Wonggor dan Ketua MRP PB, Maxsi Ahoren, satu pandangan soal revisi atau perubahan UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang  Otonomi Khusus Papua. Ketiga pejabat penting di daerah ini menyatakan revisi UU Otsus tidak hanya mengenai anggaran dan pemekaran daerah, tetapi revisi lebih luas termasuk soal pemberian kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pandangan Gubernur, Ketua DPR PB dan MRP PB ini disampaikan pada pertemuan dengan tim Komite 1 DPD RI di kantor gubernur, Kamis (18/3). Rapat dihadiri Ketua Komite 1 DPD RI Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite 1 DPD Ir. H. Jafar Alkatiri selalu ketua tim, serta 4 anggota DPD RI  lainnya, Filep Wamafma, Abdulrahman Abubakar Bahmid, Husain Alting Sjah, dan Jialyka Maharani. Serta sejumlah sejumlah pejabat daerah, Ketua Fraksi Otsus DPR PD, Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan, Kepala Inspektorat,  ­Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Biro Pemerintahan.

Bahkan Ketua MRP tak hanya menyoroti soal materi revisi UU Otsus. Dia secara tegas mengusulakan agar segera digelar dialog Papua-­Jakarata sebagai upaya ­penyelesaian menyeluruh masalah Papua. Menurutnya, bila masalah Papua tak diselesaikan dengan dialog, maka selamanya rakyat Papua akan menuntut merdeka. 

Mengawali pernyataannya, Ketua MRP PB menyatakan, bila berbicara Otsus, rakyat sudah bosan. Selama ini pemerintah pusat hanya memberi anggaran tetapi pemerintah daerah di tanah  Papua tidak memiliki kewenangan apapun. “Kami hanya meminta lewat para Senator yang hadir, tolong  membuka ruang kepada kami, Gubernur, DPR PB, MRP dan elemen masyarakat agar kami dapat melakukan dialog bersama pemerintah pusat. Ini agar apa yang menjadi keinginan, kerinduan orang asli Papua bisa terjawab,” ujar Maxsi Ahoren yang menyampaikan pandangannya setelah Gubernur dan Ketua DPR PB.

Pemerintahan di tanah Papua lanjut Maxsi, punya UU Otsus tetapi kenyataannya tak punya kewenangan lebih besar di bidang pengelolaan sumber alam, politik dan lainnya.  Bahkan  pemerintah pusat sendiri melanggar UU Nomor 21/2001. “Negara tidak membuka ruang kepada apa yang bisa rakyat Papua inginkan. Negara memberi uang, tetapi tidak dengan kewenangan,” ujarnya lagi.

Ketua MRP PB beberapa kali menyebut dialog sebagai solusi penyelasaian masalah di Papua. MRP PB telah bertemu pimpinan DPR RI, DPD RI di Jakarta agar dapat memfasilitasi pertemuan dengan Presiden. “Tidak ada solusi lain untuk bisa menjawab permasalahan di Papua selain dialog. Kami sudah rancangan, semua sudah ada, tetapi pusat mengabaikan keinginan ini,” katanya.

Gubernur pada pertemuan dengan ketua dan anggota Komite 1 DPD RI mengatakan, permasalahan yang dihadapi dalam implementasi UU Nomor 21/2001 tentang Otsus saat ini diantaranya mengenai kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Dia berharap pemerintah pusat memberi kewenangan lebih besar  kepada pemerintahan daerah di tanah Papua. “Karena kami lebih tahu kondisi objektif di tanah Papua,” tuturnya.

Kewenangan yang dimaksud gubernur, seperti pengelolaan sumber daya alam yang perlu melibatkan masyarakat adat. Tanah Papua memiliki potensi SDM tetapi masih banyak penduduknya belum menikmati pembangunan. 

Ketua DPR PB, Origenes Wonggor menegaskan, persoalan Papua harus segera diselesaikan. Sama dengan Gubernur, Ketua DPR PB mendesak pemerintah pusat agar dapat memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah di tanah Papua terkait kepentingan orang asli Papua. 

Wonggor mengatakan, bila permasalahan Papua tak diselesaikan, maka tinggal menunggu waktu. Kewenangan yang dapat diberikan ke daerah, soal pemanfaatan hasil hutan, pertambangan dan lainnya supaya orang  Papua bisa menjadi tuan di negeri sendiri. ‘’Pemerintah pusat tidak punya  niat baik untuk menyelesaikan persoalan Papua. Revisi Otsus tidak hanya soal keuangan dan pemekaran,’’ tegasnya.  

Ketua Komite 1 DPD RI Fachrul Razi menyatakan, pihaknya hadir langsung ke daerah untuk mendengarkan aspirasi jajaran pemerintah daerah dan masyarakat. Pandangan Gubernur, Ketua DPR PB,  Ketua MRP PB dan lainnya akan dirangkumkan menjadi pandangan DPD RI pada rapat tripartite dengan Pemerintah RI dan DPR RI. 

Senator asal Aceh ini sependapat dengan Gubernur, Ketua DPR PB dan  Ketua MRP PB bahwa revisi terbatas UU Otsus tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Sebaliknya akan menjadi bibit baru munculnya konflik lebih besar ketika negara melakukan pembiaran atas kebijakan yang merugikan rakyat Papua.

‘’Kami melihat kewenangan yang diberikan oleh negara melalui UU 21/2001 selama 20 tahun belum sepenuhnya diberikan kewenangan. Oleh karena itu perubahan atas Pasal 36 dan Pasal 76 bukan lah jawaban dan solusi permasalahan Papua. Yang diinginkan adalah kewenangan sepenuhnya agar Papua dapat mandiri dan lebih sejahtera,” tandasnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed