oleh

MK ‘Tidak Terima’ Permohonan Yance-Feliks

JAKARTA – Persyaratan seorang calon peserta Pemilukada berkenaan dengan pengunduran diri sebagai ASN telah dapat dipenuhi dengan surat pernyataan pengunduran diri. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil Pemohon a quo perihal persyaratan Drs. Alfons Sesa,MM., telah terungkap dalam persidangan bahwa syarat a quo telah terpenuhi dan proses pemberhentian tersebut dilanjutkan hingga dikeluarkannya Keputusan Presiden. Demikian pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 pada Selasa (16/2), seperti dilansir situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mkri.id

Terhadap permohonan yang diajukan Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3 Yance Salambauw dan Feliks Duwit, Mahkamah mencermati bahwa pasangan calon nomor urut 1 atas nama Alfons Sesa pada 5 September 2020 telah mendaftarkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Dirinya pun telah mengajukan pengunduran diri dari PNS dengan adanya Surat Pernyataan berhenti dari PNS. “Hal ini menurut Mahkamah telah menegaskan klarifikasi pemberhentian Alfons Sesa sebagai PNS secara terhormat,” kata Saldi dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK dengan diikuti seluruh pihak secara virtual.

Sementara itu, berkenaan dengan perbedaan perolehan suara seharusnya pada pemilihan ini adalah paling banyak 2%. Akan tetapi, pada perkara a quo mencapai 19%. Sehingga, dalam pokok permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 uu 10/2016. “Amar Putusan mengadili dalam eksespi Termohon dan Pihak Terkait berkenan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Anwar Usman.

Untuk diketahui, Pemohon merasa dirugikan atas hasil penetapan KPU Kabupaten Sorong Selatan (Termohon) tersebut karena penetapan petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan perolehan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan KPU Sorong Selatan tersebut, Pemohon hanya memperoleh 12.742 suara, sedangkan Pasangan Samsudin Anggiluli dan Alfons Sesa memperoleh 20.000 suara. Menurut Pemohon, penetapan perolehan suara oleh KPU Sorong Selatan tersebut disebabkan adanya proses penegakan hukum yang belum selesai atas tiga pelanggaran hukum pemilihan umum serentak. Pertama, Termohon tetap mengikutsertakan petahana sebagai pasangan calon, tanpa memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN Pemerintah Provinsi Papua. Kedua, adanya pembagian dana oleh petahana pada masa tenang untuk tujuan pemenangan. Ketiga, petahana melakukan penggantian pejabat tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri dalam waktu berdekatan dengan masa penetapan calon.

Sebelumnya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi juga membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilukada Sorsel yang diajukan pasangan nomor urut 4, Pieters Kondjol – Madun Narwawan, yang dituangkan dalam  Putusan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021, yang pada intinya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 

Mengenai putusan MK terkait PHP Kada Sorong Selatan, Komisioner KPU Sorong Selatan Divisi Hukum dan Pengawasan, Raymond Asmuruf,SH yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Selasa (16/2) malam membenarkan MK telah membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilukada Sorsel, Selasa (16/2) siang secara virtual, yang pada intinya dua gugatan PHP Kada Sorsel yang diajukan pasangan nomor urut 3 Yance Salambauw – Feliks Duwith, serta gugatan PHP Kada Sorsel yang diajukan pasangan nomor urut 4 Pieters Kondjol – Madun Narwawan, oleh majelis hakim MK dinyatakan tidak dapat diterima. 

Dengan putusan ini, pihaknya lanjut Raymond Asmuruf yang saat ini masih di Jakarta, selanjutnya akan kembali ke Sorong Selatan untuk menggelar rapat pleno KPU Sorsel dalam rangka penetapan pasangan calon bupati-wakil bupati terpilih. “Besok (Hari ini,red) rencananya kami akan ambil salinan putusan MK, kemudian kembali ke Sorong Selatan untuk menggelar rapat pleno penetapan calon terpilih,” kata Raymond Asmuruf.

Sementara itu, permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Teluk Bintuni Ali Ibrahim Bauw dan Yohanis Manibuy tidak dapat diterima. Putusan Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan Putusan PHP Bupati Teluk Bintuni, pada Selasa (16/2) siang di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Mahkamah menanggapi kedudukan hukum Pemohon terkait ambang batas pengajuan permohonan PHP Kada Tahun 2020. Arief menyebut jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 41.270 suara  (total suara sah) atau sebesar 825 suara. “Berdasarkan bukti dan fakta persidangan perolehan suara Pemohon adalah 20.117 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 21.153 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pihak terkait adalah 1.036 suara (2,51%) atau lebih dari 825 suara,” ucap Arief.

Polda Minta Warga Jaga Kamtibmas 

Menyikapi jadwal pembacaan putusan MK terkait PHP Kada sejumlah daerah di Papua Barat ini, Polda Papua Barat meminta masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kabid Humas Polda Papua Barat,  Kombes Pol. Adam Erwindi mengatakan, Selasa (16/2), MK  menggelar sidang putusan sengketa Pilkada di daerah Bintuni dan Sorsel,  sedangkan pada 17 Februari sidang putusan untuk sengketa Pilkada di daerah Kaimana,  Fakfak dan Manokwari. “Apapun yang diputuskan MK,  masyarakat harus bisa menerimi putusan itu demi keamanan dan ketertiban daerah ini. Mari hormati keputusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya kepada wartawan. Mengantisipasi hal-hal tak diinginkan, Polda Papua Barat telah menggeser sejumlah personel Satuan Brimob ke sejumlah kabupaten, Bintuni, Kaimana, Fakfak, Sorong Selatan, Kaimana dan Raja Ampat.

Ajakan agar masyarakat tetap menjaga kamtibmas jelang putusan sengketa Pilkada di MK juga disampaikan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan. Pilkada telah menyita perhatian, waktu dan dana yang tidak besar, sehingga apapun Putusan MK meski dihormati.  “Hari ini dan besok, MK akan putuskan sengketa Pilkada pada 8 kabupaten. Sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga keamanan dan ketertiban,’’ujarnya saat memberi sambutan pada acara penandatanganan dan deklarasi Kemenkumham Papua Barat Komitmen Menuju WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, di aula PKK, kemarin.

Gubernur menjadwalkan akan melantik bupati-wakil bupati terpilih Pegunungan Arfak, Yosias Saroy-Marinus Mandacan pada,  Kamis 18 Februari 2021. Pelantikan akan dilaksanakan di aula PKK, di Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat. (ian/lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed