oleh

Minta Presiden Dialog

SORONG – Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo didampingi sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju di Provinsi Papua Barat dan Papua, menuai respon dari Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) zona Papua dan Papua Barat.   

Juru Bicara Asosiasi DPRD Kota-Kabupaten se-Tanah Papua yang juga Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa,SE didampingi Ketua ADKASI Papua Barat Agustinus Tenauw,S.Sos,Msi, Sekertaris ADKASI  Papua Barat, Charles Imbir,ST,MSi, Ketua DPR Kabupaten Sorong Yadanfle,SH dan Marthen Saflesa, menilai kunjungan kerja RI1 (Presiden RI) ke tanah Papua ini hanya sekedar road show untuk melihat pembangunan infrastruktur di Papua-Papua Barat.

Menurut ADKASI, harusnya kunjungan kerja Presiden ini dimanfaatkan untuk berdialog, mendengar sejumlah persoalan yang akhir-akhir ini terjadi di tanah Papua. Beberapa persoalan mendasar lanjut Ferdinando, terkait konflik politik, persoalan HAM di tanah Papua, evaluasi implementasi Otsus di tanah Papua yang sebentar lagi berakhir dan solusi kedepannya, termasuk ekonomi sosial dan politik orang asli Papua di atas tanah Papua yang menurutnya belum mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Ada sejumlah persoalan yang telah disampaikan ke Jakarta oleh berbagai komponen termasuk ADKASI pada tanggl 24 Oktober lalu, namun belum mendapat tanggapan dan komitmen dari  Presiden dan jajaran kabinetnya,” kata Ferdinando Solossa sembari menambahkan bahwa yang tak kalah pentingnya terkait tindakan persekusi yang berujung konflik rasis di sejumlah kota-kabupaten di tanah Papua maupun di kota-kota lain di tanah Papua sejak Agustus lalu sampai sekarang.

Karenanya, Adkasi zona Papua dan Papua Barat lanjut Solossa, meminta supaya orang nomor satu di NKRI ini, dalam jangka pendek menyelesaikan konflik Nduga yang mengakibatkan korban meninggal, mengungsi dan sebagainnya. “Juga harus melakukan penegakan hukum yang adil, kalau ada orang Papua yang melalukan tindak kriminal ya diproses hukum, penegakan hukum yang sama juga harus kepada pelaku penyebar ujaran kebencian yang berbau SARA,” tandasnya. Selain itu lanjut Solossa, Adkasi zona Papua dan Papua Barat juga meminta penarikan pasukan organik (TNI-Polri) yang dinilai berlebihan di atas tanah Papua. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed