oleh

Minta Kepastian Titik Koordinat Hutan Lindung

-Metro-67 views

Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kota Sorong Julian Kelly Kambu,ST,MSi mengatakan, penutupan tambang galian C yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Maluku Papua pada September lalu di Kota Sorong, berimbas pada pihaknya di Dinas PPLH yang seolah-olah disalahkan atas mandegnya pembangunan karena suplay material bangunan yang tersendat.  “Setahu kami, kalau mengacu pada revisi RTRW Kota Sorong, sebagian tambang galian C yang ditindak Gakkum KLHK Wilayah Maluku-Papua, itu berada diluar kawasan hutan lindung,” kata Kelly Kambu kepada Radar Sorong, Senin (5/10). 

Dikatakan, sebagian dari kawasan yang diklaim masuk kawasan hutan lindung, kalau dilihat dari peta RTRW yang direvisi, itu sudah diluar hutan lindung. “Ada juga kawasan-kawasan tambang balian C yang menurut Gakkum masuk hutan lindung, juga sudah punya sertifikat, ada yang pelepasan adat,” terangnya.

Menurut Kelly, sebelum turun melakukan penindakan, harusnya terlebih dahulu menyurat ke Kepala Daerah, kemudian bersama-sama memastikan tambang galian C mana yang beraktifitas di kawasan hutan lindung dan mana yang diluar kawasan hutan lindung. Lagipula pada tanggal 24 Agustus lalu pihaknya sudah membuat pertemuan besar-besaran untuk mau menutup tambang galian C, tapi ada berbagai pertimbangan sehingga kepala daerah memberikan waktu tiga bulan ke depan untuk tetap beraktifitas dengan harapan masalah sosial tidak muncul. 

“Harusnya koordinasi dengan kita di Pemkot, karena kan berimbas pada masalah sosial, banyak yang tidak bekerja, pembangunan tersendat, penimbunan di bandara, perumahan Jokowi yang disubsidi pemerintah pusat, drainase, jalan cor dan lainnya tersendat karena tidak mendapatkan pasokan material. Mereka telpon ke kami, kami juga tidak tahu, teman-teman Gakkum turun juga tidak ada surat jadi kami tidak tahu. Imbasnya kan kami seolah-olah disalahkan, mereka kan memegang kesepakatan tanggal 24 Agustus bahwa mereka diberi kesempatan tiga bulan untuk beraktifitas, tapi nyatanya sudah ditindak sebelum tiga bulan,” ujar Kelly Kambu.

Karena itu, Kelly mengharapkan agar Gakkum KLHK Maluku-Papua memberikan kepastian titik koordinat hutan lindung. “Supaya kita tahu bahwa oo tambang galian C ini memang salah karena sudah masuk kawasan hutan lindung dan sebaliknya, supaya kita juga bisa beritahu kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk tidak melaksanakan aktifitas di dalam kawasan hutan lindung, begitu. Untuk itu kita minta titik koordinat hutan lindung ini diberitahukan supaya kita bisa juga melakukan sosialisasi,” pungkasnya. (Rusmin Duri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed