oleh

‘Minggu Depan Sudah Belajar Tatap Muka, Titik !’

SORONG – Mendapatkan jawaban segar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim bahwasanya pembukaan sekolah kebijakannya ada pada pemerintah daerah setempat, sekolah hingga komite sekolah, Wali Kota Sorong, Drs. Ec Lambert Jitmau, MM memerin­tahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong untuk segera menggelar rapat dengan para kepala sekolah.

Nadiem Anwar Makarim dalam kunjungan kerjanya mengungkapkan bahwa sudah cukup lama pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sehingga beberapa waktu lalu Kemendikbud mengeluarkan SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan  dan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pendemi Covid-19,  untuk memastikan bahwa setiap kota dan kabupaten ada pemecahan dimana sekolah-sekolah yang tidak bisa PJJ, maka harus belajar tatap muka. “Tapi kenyataannya masih banyak Pemda yang perlu dorongan, padahal sudah dua bulan lalu pengoperasian belajar tatap muka. Kebijakannya ada di Pemda, sekolah dan Komite Sekolah,” jelasnya.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Kemendikbud sambung Nadiem, menginginkan pemerintah daerah menggunakan SKB 4 Menteri tersebut untuk memulai proses belajar tatap muka, baik dilaksanakan hanya sehari dalam satu minggu, dua kali seminggu, atau lainnya. “Karena sudah banyak anak-anak kita yang sulit sekali melakukan PJJ dan mereka tertinggal semakin melebar. Tapi kalau orang tua dan sekolah sudah sepakat dibuka maka Pemda pun seharusnya memfasilitasi, asalkan dengan protokol kesehatan yang ketat,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, Wali Kota Sorong, Drs. Ec Lambert Jitmau, MM memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, segera membuat undangan kepada Kepala-kepala Sekolah SD dan SMP Negeri maupun swasta untuk melaksanakan pertemuan dengan wali Kota Sorong terkait akan dibuka kembali sekolah di Kota Sorong. “Proses belajar mengajar tatap muka bisa dilaksanakan. Masalah protokol kesehatan itu akan dikembalikan ke sekolah masing-masing, atur jadwal yang baik,” kata Lambert Jitmau.

Setelah pertemuan, sambung Lambert, ditindak lanjuti dengan Surat Edaran (SE) terkait akan dibukanya sekolah. “Proses belajar mengajar tatap muka jauh lebih efektif daripada belajar online. Tadi pak Menteri Pendidikan sudah setuju jadi persoalan ini dikembalikan kepada daerah. Kota Sorong minggu depan sudah bisa belajar tatap muka, titik,” tegas Lambert Jitmau.

Tiga Hari Kunker, Nadiem Bawa Banyak PR ke Pusat

Sementara itu, tiga hari kunker ke 12 tempat di wilayah Kabupaten dan Kota Sorong diantaranya 10 TK,SD, SMP hingga SMA, satu sanggar seni serta meninjau masyarakat Moi Kelim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim mengakui membawa banyak pekerjaan rumah (PR) ke pusat.

PR yang dimaksud yakni berupa kritikan, saran serta aspirasi yang disampaikan oleh guru, murid hingga masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan. Umumnya para guru mengeluhkan tunjangan diantaranya gaji para guru honorer yang terbilang kecil hingga tunjangan guru yang berada di daerah pesisir yang sudah ditiadakan sejak tahun 2017 lalu hingga kini, serta kurangnya fasilitasi belajar mengajar. Khususnya di daerah kepulauan seperti Sop, Raam dan Doom, hingga kini masih kekurangan guru dan kesulitan para guru yang harus menyebrang ke kepulauan Sop dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar namun tidak sepadang dengan upah yang diterima. Selain itu, ada guru yang sudah 20an tahun mengajar namun masih menjadi honor.

Selain guru, para siswa di pulau Sop pun menginginkan adanya sekolah SMP dan SMA di Kepulauan Sop, sebab selama ini para siswa yang lulus SD harus bersekolah ke Kota Sorong namun sekali menyebrang mengeluarkan Rp 20 ribu dan itupun menumpang pada long boat milik penjual kelapa. Sementara itu siswa di SMP YPK Syalom, mengeluhkan sejak kehadiran kuota belajar dari Menteri dalam masa pandemic, hampir seluruh siswa dan guru SMP YPK Syalom tidak mendapatkan kuota tersebut.

Nadiem mengatakan banyak sekali PR yang akan ia bawa pulang, namun ia sangat senang karena langsung turun lapangan untuk memastikan semua bantuan yang selama ini diprogramkan berjalan atau tidak. Salah satunya, kuota belajar yang katanya ada siswa dan guru di satu sekolah yang tidak dapat. “Akan kami cari tahu alasannya, dan itu menjadi PR kami,”jelasnya kepada awak media, Jumat (12/2).

Tiga kepulauan di Kota Sorong yang tidak menerima tunjangan daerah khusus, tambah Nadiem, lantaran sudah tidak dinyatakan daerah 3T menurut Kemendes. Namun ia akan mengkaji kembali dengan bekerjasama Kemendes RI. Selain itu kebutuhan sekolah baru saat ini memang tinggi, sehingga nanti pihaknya kembali untuk mengkaji dan mengevaluasi. “Jadi selama menunggu, maka kami bisa membantu sementara dengan menyediakan satu buah perahu untuk siswa dan guru sambil menunggu adanya pembangunan SMP di pulau Sop ini,”ujarnya.

Nadiem mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memberikan fleksibilitas penggunaan dana BOS, dimana dana BOS bisa digunakan untuk membeli perahu guna transportasi siswa dan guru, biaya transportasi siswa antar pulau. Bahkan, penggunaan dana BOS pun bisa saling patungan antar sekolah. “Jadi, dana BOS bisa digunakan dengan sangat fleksibel, bisa untuk belikan leptop. Bahkan dana BOS di Papua pun sudah dinaikan hingga 30 persen,”tandasnya.

Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar mengatakan, melihat kerja Kemendikbud di tengah pandemi Covid-19, Kemendikbud bekerja secara cepat, tepat dan kreatif. Kerja cepat artinya,  permasalahan yang terjadi di lapangan langsung terkoneksi ke IT dan online sehingga Tim Kemendikbud dapat menunjukan data yang nyata secara cepat tanpa dan terbukti dimana kesalahannya. “Kemudian, kerja tepat contohnya dana Bos mereka melakukan justifikasi terhadap indeks harga kemahalan artinya provinsi Papua dan Papua Barat nanti akan memperoleh dana yang lebih daripada yang lain karena tingkat kemahalannya,”ungkapnya.

Dan ketiga, kerja kreatif dimana ketika Mas Menteri sapaan akrab Nadiem mendengar para siswa dan guru yang kesulitan transportasi di salah satu pulau untuk mengakses pendidikan. Mas Menteri langsung memberikan ide untuk pemberian satu perahu. “Kita memberikan apresiasi mendalam atas kunjungan Kemendikbud dan kita berharap bisa terus datang dan bisa terus menaikkan kualitas daripada pendidikan di tanah Papua,”ungkapnya.

Sementara itu, DPR RI Robert Kardinal mengungkapkan ia juga akan berupa mendorong penambahan penganggaran untuk Kemendikbud RI lebih banyak lagi di wilayah Papua barat. Dan ia pun bangga karena para menteri Joko Widodo telah melakukan visi-misi presiden lebih cepat dan tepat sasaran. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed