oleh

Menuju Wilayah Bebas Korupsi, BPS Canangkan Zona Integritas

SORONG-Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong, Kamis, (10/6) di Aula Samu Siret Kantor Wali Kota Sorong menggelar kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

 Pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini ditandai dengan penandatanganan bersama oleh Wali Kota Sorong yang diwakili Asisten 1 Setda Kota Rahman, S.STP M.Si, Kepala BPS Kota Sorong Ir Merry, MP, Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan, S.IK MH dan pihak terkait lainya. 

 Walikota dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten I Setda Rahman, S.STP M.Si memberikan apreseasi atas digelarnya kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang digelar BPS Kota Sorong ini. Dikatakan Rahman, sesuai UU No 23 tentang Pemda, tujuan dibentukanya pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 Pelayanan publik itu bukanya hanya memberikan kepuasan, tetapi semestinya masyarakat betul-betul merasakan puas diatas puas sehingga dalam tidak akan berpindah ke lain hati. Sementara itu, Kepala Ombudsmen RI Perwakilan Papua Barat yang diwakili Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan, Rosalina Selaya S.HI melalui zoom meeting mengatakan bahwa, zona Integritas merupakan sebuah komitmen untuk mewujudkan  upaya pencegahan Korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 Dikatakannya, kasus korupsi di tanah air sudah kronis, karena itu sangat perlu adanya komitmen bersama dalam mewujudkan zona yang WBK dan WBBM.  Ia pun mengatakan, selain sebagai  motivasi bagi staf BPS Kota Sorong, pencanangan pembangunan zona integritas ini sebagai bentuk komitmen BPS Kota Sorong dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, merubah managemen menjadi akuntabel dan profesional.  

Sementara itu Kepala BPS Kora Sorong, Ir Merry, MP mengatakan, selain pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM,  pihaknya juga menggelar Fokus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik. “Sebelum kami mendapatkan predikat WBK dari KemenPANRB, kita melakukan pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM. Sekaligus kita melaksanakan FGD tentang standar pelayanan publik,” kata Kepala BPS Kota Sorong, Ir.Merry,M.P.

 Merry, menegaskan bahwa BPS telah berkomitmen untuk selalu transparansi dalam melayani dan melakukan kegiatan serta tidak pernah melakukan pemungutan liar. “BPS sendiri, kita semua dari awal sudah sangat transparan. Baik itu kegiatan rutin yang dilakukan oleh BPS itu sudah sangat transparan. Khususnya juga tentang pelayanan publik, kita dari pegawai BPS sudah berkomitmen dari awal kita tidak memungut biaya apapun dari pengguna data,” tegasnya.

Namun, diakuinya bahwa Memang ada yang gratis dan ada yang berbayar. Yang berbayar itu memang sesuai dengan peraturan yang ditentukan. “Di BPS kegiatan pelayanan datanya, pelayanan apapun termasuk kegiatan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, itu kita semua sangat terbuka. Misalnya ada kegiatan fisik, prasarana ada LPS-nya yang bisa diakses oleh siapa saja. Jadi nggak ada yang kita tutupi,” tegasnya lagi.

 “Di Kota Sorong ini data penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2020 sebesar 284.400 orang/jiwa dan itu data dukcapil dengan data BPS sudah sama. Satu data kependudukan menuju satu data Indonesia. Sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019 untuk tentang satu data Indonesia. Jadi nanti semua data dari OPD-OPD, dari BPS itu akan menjadi di dalam satu portal. Portal satu data Indonesia,” imbuh Marry.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah undangan mulai dari perwakian unsur Forkopimda , perguruan tinggi, dan undangan lainnya, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan media sebagai partner yang turut menandatangani berita acara standart pelayanan publik. (zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed