oleh

Mendikbud Izinkan Pembelajaran Tatap Muka

Nadiem : Syaratnya Mendapat Persetujuan dari 3 Pihak

SORONG – Saat mengunjungi SMPN 14 Kabupaten Sorong, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Anwar Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka sudah bisa dilakukan, namun dilakukan secara terbatas dengan beberapa syarat. Nadiem menyatakan, pembelajaran tatap muka terbatas harus segera dilakukan terutama di daerah 3T. 

PMB OPBJJ-UT Sorong

”Saya menganjurkan secara keras untuk sekolah-sekolah yang tidak berada di perkotaan, dapat segera melakukan pembelajaran tatap muka ini,” tegasnya.

Nadiem mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menentukan berapa persen dari jumlah siswa yang diperbolehkan mengikuti pembelajaran tersebut. Yang jelas bagi daerah 3T, tidak boleh ada siswa yang tidak mendapatkan pembelajaran hanya karena pandemi. ”Di daerah 3T kalau hanya ada 20% siswa yang bisa PJJ atau daring, maka sisanya 80% tetap berhak mendapatkan pembelajaran secara tatap muka terbatas, namun harus disesuaikan dengan kapasitas ruangan, artinya 80% siswa tersebut masih harus dibagi lagi. Bagaimanapun caranya, saya tidak mau mendengar siswa tidak belajar selama pandemi, terutama di daerah 3T. Jangan sampai ketertinggalan terhadap kualitas pendidikan akan semakin jauh karena siswanya tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya,” tegas Nadiem.

Selain jumlah siswa yang dibatasi sesuai kapasitas ruang belajar, Nadiem juga menyebutkan bahwa persetujuan dari berbagai pihak juga dibutuhkan untuk mendukung program pembelajaran secara tatap muka terbatas di masa pandemi covid. ”Syaratnya adalah mendapat persetujuan dari 3 pihak. Yang pertama dari kepala daerah, pihak sekolah, dan komite (orang tua). Selain itu menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal,” jelas Nadiem saat memberikan arahan mengenai teknis pembelajaran tatap muka terbatas. Secara garis besar, Nadiem mengungkapkan bahwa pembelajaran tatap muka sudah diizinkan dari pihak Kementerian, namun untuk realisasi di lapangan dikembalikan kepada masing-masing daerah sesuai dengan kesepakatan antara pihak sekolah dan komite.

Sementara itu, saat mengunjungi SMKN 3 Kota Sorong, Mendikbud melihat kondisi sekolah dan berdiskusi serta mendengarkan keluhan guru maupun siswa SMK Negeri 3 Kota Sorong. Dalam kunjungannya ini, Nadiem kagum dengan berbagai karya anak negeri yang dipamerkan, bahkan Nadiem terlihat mengabadikan beberapa karya-karya anak negeri yang dianggapnya sangat unik dan kreatif. 

Dalam sesi diskusi, Nadiem mendengarkan berbagai keluhan dan masukan dari para guru dan siswa.  Para guru meminta Nadiem mempertajam perhatiannya khususnya di bidang pendidikan pada wilayah timur, sebab guru sangat rindu dengan kemajuan pendidikan di daerah lain terjadi di wilayah Timur. Guru juga menginginkan dana BOS regular dan tunjangan sertifikasi guru disesuaikan dengan tingkat kemahalan di Provinsi Papua Barat. Dan, yang terpenting memprotitaskan guru honorer di wilayah timur agar bisa mengikuti atau lolos dalam seleksi P3K nantinya. 

Sementara para siswa mengungkapkan kesulitan yang mereka alami yakni ketika melakukan praktek, peralatan di bengkel maupun lab praktek tidak memadai sehingga siswa pun lebih banyak melakukan teori.  Siswa juga mempertanyakan keberlanjutan pulsa data atau kuota pendidikan lantaran saat ini kuota mereka saat belajar online pun habis. Yang tak kalah pentingnya, siswa juga mempertanyakan kapan sekolah akan segera dibuka kembali.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan pada prinsipnya, semua sekolah bisa saja dibuka kembali tapi harus berdasarkan persetujuan dari Pemda, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Nadiem menganjurkan, khususnya di daerah pedesaan bagian Timur Indonesia, bisa membuka sekolah atau direkomendasikan belajar tatap muka. “Dari dulu SMK juga boleh melakukan tatap muka untuk kerjaan praktek bukan untuk belajar di kelas. Kalau saya mendorong untuk tatap muka, mau dua hari seminggu pun terserah yang penting tidak boleh melebih 50 persen dari kapasitas,” kata Nadiem.

Nadiem memberikan kabar kembira bagi guru honorer bahwa tahun 2021 merupakan tahun pertama dimana semua guru honorer se-Indonesia bisa mengikuti tes seleksi menjadi P3K dan tidak antrian, semua yang sudah meregistrasi bisa mengikuti tes seleksi untuk mengambil P3K. “P3K itu gaji dan tunjangannya sama seperti PNS, bedanya hanya di status namun keduanya adalah ASN. UU tidak memperbolehkan kita mengangkat ASN (P3K) maupun PNS tanpa tes seleksi. Kalaupun gagal dalam tes, bisa ikut tes lagi hingga 3 kali,” jelasnya.

Ketika dinyatakan lolos seleksi akan langsung dijadikan P3K. Namun sambung Nadiem, bukan berarti pihaknya akan mengangkat 1 juta guru, Kementerian Pendidikan hanya menyiapkan kapasitas sampai dengan 1 juta guru, bilamana yang lolos hanya 100 ribu orang berarti hanya 100 ribu yang diangkat. 

Karena itu, ia mengimbau pemerintah daerah menginformasikan  kepada dinas masing-masing untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya. “Karena setiap formasi yang lolos P3K, itu anggarannya sudah diamankan di pusat, tidak dikeluarkan dari APBD.  Jadi tolong semua sekolah mendorong dinasnya untuk mengeluarkan formasinya karena tidak ada anggaran tambahan yang dikeluarkan dari dinas kalaupun lolos seleksi P3K karena anggaran tersebut sudah disiapkan di pusat,” ungkapnya.

Mengenai dana BOS, Nadiem mengatakan di tahun 2021 dana BOS berubah total berdasarkan tingkat kemahalan. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, rata-rata 30 persen dana BOS meningkat di Sorong karena berdasarkan hitungan per anak di daerah sekitar Sorong meningkat lumayan besar. (juh/ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed