oleh

Membangun Papua Di Atas Sendi Keberagaman

Oleh : Heddy Lugito


Dilihat dari aspek sejarah, tekad menggabungkan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu ialah hasil kesepakatan dari rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Rapat bersejarah itu secara bulat menyepakati bahwa semua wilayah bekas jajahan Belanda, yang ketika itu disebut Hindia Belanda, masuk ke dalam kedaulatan NKRI.
Bung Karno dalam buku “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia” memandang Papua sebagai bagian dari tubuh Indonesia. “Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan? Apakah seseorang tidak akan berteriak kesakitan, apabila ujung jarinya dipotong?” tegas Bung Karno dalam buku itu.

Dari sisi hukum, perjuangan kemerdekaan Indonesia ialah memerdekaan seluruh tanah jajahan Hindia Belanda secara utuh dari Sabang sampai Merauke. Papua sejak awal kemerdekaan RI selalu dianggap sebagai bagian integral dari NKRI, mengikuti gagasan negara bangsa yang dirancang Bung Karno.
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
Bagian integral itu artinya bagian legal dari suatu pemerintahan. Untuk itu, jika ada yang berpendapat bahwa Papua bukan bagian dari NKRI maka hal itu pasti keliru. Sejak 1969, yaitu saat dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), Papua yang ketika itu masih bernama Irian Barat, adalah bagian sah dan integral dari bangsa Indonesia.
Secara de facto, sejak tanggal 1 Mei 1963 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)telah menyerahkan Papua untuk diadministrasi oleh Pemerintah Indonesia, pasca Tri Komando Rakyat (Trikora) yang dicanangkan Presiden Soekarno, kemudian dilegalkan oleh Perjanjian New York setahun setelahnya. Meskipun telah diadministrasi oleh pemerintah Indonesia, Irian Barat masih belum diakui menjadi wilayah NKRI karena ada klausul perjanjian yang mensyaratkan, bahwa selama kurang lebih satu tahun Irian Barat berada di bawah pemerintahan sementara PBB. Baru pada 1969, pasca Pepera, Irian Barat secara resmi menjadi wilayah NKRI.
Pepera sendiri dilaksanakan pada tanggal 24 Juli sampai sekitar bulan Agustus pada tahun 1969. PBB menjadi pengawas peristiwa bersejarah yang akan menyatukan Papua ke Indonesia. Pepera jelas bukan akal-akalan Pemerintah Indonesia, karena berdasarkan rekognisi internasional melalui PBB.
Hasil Pepera di 8 kabupaten tersebut secara mutlak memilih dan menetapkan bahwa Papua menjadi bagian dari NKRI. Hasil tersebut kemudian disepakati dan disetujui dengan tanda tangan dari semua yang hadir dalam rapat. Secara de facto masyarakat Papua telah memilih untuk berintegrasi dengan NKRI ini.
Pepera sendiri disahkan melalui Resolusi PBB No. 2504 pada Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969. Resolusi itu didukung oleh 82 negara, sedangkan 30 negara lainnya memilih abstain.
Tentu, keberhasilan memadukan Papua ke dalam NKRI tidak serta merta menghilangkan kepentingan pemerintah Indonesia di Papua. Namun, secara timbal balik, dengan menjadi bagian sah dari wilayah kedaulatan Indonesia, Papua adalah bumi yang merdeka, yang manusianya bebas dari penjajahan dan diskriminasi. Mereka berhak atas berhak atas kebebasan, kesejahteraan dan keadilan sosial.
Tumbuh Dalam Keberagaman
Bagi Indonesia, Papua merupakan wujud kongkrit dalam perjuangan nasionalisme , kedaulat an, dan sekaligus ketahanan integritas wilayah negara. Pemeruintah Indonesia selalu menolak segala upaya internasional untuk menengahi masalah Papua karena memang tidak ada masalah di sana yang tidak bisa diselesaikan oleh sesama anak bangsa sendiri. Isu-isu ras tak bisa diterima oleh Indonesia, yang sejak awal kemerdekaannya justeru selalu menentang rasisme di dunia.
Indonesia membangun dirinya di atas sendi-sendi Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman itu anugerah.
Pembangunan Papua. dalam konteks pertahanan nasional, dapat digambarkan sebagai penyediaan sarana untuk penguatan hubungan antar bangsa dalam entitas nasional untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis, adil, setara dan berdiri di atas nilai-nilai keadaban bangsa.
Proses silang budaya pun terjadi di Papua, seperti halnya di seluruh wilayah di Indonesia. Inilah yang menjadi ide dasar pembangunan Papua pada masa Orde Baru, yang gagasan awanya berangkat dari Bung Karno. Integrasi pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di masa Presiden Soeharto berjalan baik melalui sentuhan Jawa yang mengedepankan harmoni.
Melalui program transmigrasi ini, pemerintah menawarkan kepada masyarakat Papuajalan alternatif di bidang budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan yang sudah dijalankan lama di Pulau Jawa sejak jaman penjajahan Belanda. Tak ada maksud untuk dominasi. Begitu halnya arus migrasi swadaya yang terjadi belakangan itu berguna untuk melengkapi struktur sosial yang terus berkembang.
Pendekatan ini diyakini akan memberikan hasil yang konstruktif. Jadi, pembangunan fisik itu seiring dan sejalan dengan proses sosial.
Namun, ke depan membangun Papua, mendorong masyarakatnya untuk berinteraksi secara alamiah di dalam kancah silang budaya nasional, adalah keniscayaan yang tak bisa dielakkan. Proses silang budaya untuk membangun ikatan keberagaman-nasionalistik adalah kebutuhan yang esensial untuk memasuki peradapan dunia yang semakin terbuka.
Membangun semangat masyarakat Papua untuk hidup berdampingan dengan sesama anak bangsa itu menambah energi penggerak untuk mencapai kemajuan.
Kereberagam yang tumbuh harmonis di Papua bukan utopia.
Fakta ini membuat dunia internasional tak punya alasan untuk meragukan bahwa kepada pemerintah Indonesia mampu melindungi hak-hak dasar rakyat di Papua. Tidak ada diskriminasi apalagi kebijakan yang rasialis. Pembangunan dengan identitas keberagaman menjadi kata kunci dalam memperkuat masyarakat Papua dalam ikatan kebangsaan, dan hal tersebut sudah berjalan. Roda pembangunan berputar seirama dengan nafas keberagaman.
Saling percaya dalam keberagaman adalah kata kunci ketika bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan dulu. Kita dapat menerapkannya kembali untuk membangun Papua. (**)

Penulis adalah Mantan Sekjen SPS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed