oleh

Maybrat Persiapan New Normal

-Metro-139 views

SORONG-Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim,MM didampingi Asisten II Setda Kabupaten Maybrat, Engelbert Turoth, SP.M.Si kemarin (6/7) memimpin rapat persiapan pemberlakuan new normal di Kabupaten Maybrat. Namun sayangnya pertemuan yang sangat strategis tersebut tidak dihadiri oleh semua pejabat daerah karena ada yang sementara cuti untuk mengikuti Diklat Pendidikan Karier (PIM II) secara virtual di Kota Sorong.

Selanjutnya, Pertemuan yang berlangsung selama 4 jam di aula Sekertariat Pemerintah Daerah tersebut, bupati menyampaikan ungkapan syukur kepada Tuhan karena atas perlindungan dan juga dukungan kerja sama pemerintah dan masyarakat sehingga sampai dengan saat ini Maybrat masih dikategorikan zona aman alias belum ada kasus ODP,PDP maupun Positif Covid-19.

“Kita baru masuk dalam tatanan new norma, saya mau, pimpinan OPD harus hadir semua lengkap karena, saya mau berikan arahan, kira-kira kita di Maybrat bagaimana, langkah apa yang diambil solusinnya seperti apa dan sebagainnya”terang bupati dalam arahanya.

“Kita berdoa supaya Maybrat yang saat ini zona hijau dapat dipertahankan,”ucap Bupati sembari menjelaskan, bahwa sejak dimulai pemberlakukan new normal oleh pemerintah, itu artinya aktivitas sosial masyarakat maupun tugas pembangunan, aktivitas pemerintahan dan pelayanan sosial kemasyarakatan diaktifkan kembali dengan memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Kita belum terima juknis dari Menpan RB seperti apa, tetapi secara garis besar kita bisa mengatur jam masuk dan pulang kantor seperti apa, kemudian pembagian kerja ASN per hari seperti apa, kemudian fasilitas SOP kesehatan yang wajib diediakan pada setiap OPD itu seperti apa dan lain-lain,”tandasnya.

Bupati juga menekankan jajarannya, selain fokus untuk menyelesaikan karier (Diklat PIM II) juga harus pandai membagi waktu dan membagi kewenangan kepada pejabat dibawahnya supaya dalam mengorganisir tugas administrasi pemerintah, sehingga tidak terkendala pimpinan, tetapi sebagian kewenangan itu bisa diberikan supaya aktivias pelayanan di kantor tetap berlangsung. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed