oleh

Masyarakat Terima Tawaran BLT DBH Migas Rp 10 Miliar

AIMAS – BLT DBH senilai Rp 10 miliar yang sempat ditolak oleh masyarakat ring I pengelolaan migas di 6 distrik di wilayah Kabupaten Sorong, dikabarkan akan segera dicairkan. Rencana pemerintah yang semula akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum pun kemungkinan akan dibatalkan, sebab masyarakat sudah sepakat dan bersedia menerima nominal BLT BDH yang sudah ditetapkan tersebut.

Bupati Sorong Dr. Johny Kamuru,SH,­MSi mengatakan, kesepakatan tersebut tercipa setelah sejumlah masyarakat yang merupakan perwakilan masing-masing distrik datang menemui bupati sekaligus mengutarakan permintaan maaf atas perbuatan kurang elok terkait ­pemalangan kantor dan mobil dinas bupati beberapa waktu lalu.                                                                                                     

“Hari ini ada masyarakat Distrik Salawati Tengah dan Salawati Selatan yang datang kepada saya, sementara kemarin juga ada masyarakat dari Distrik Aimas dan Distrik Klamono yang sudah bertemu membicarakan permasalahan yang sama. Bahkan Distrik Mayamuk dan perwakilan marga dari Distrik Seget juga sudah ada yang datang bertemu saya. Mereka menyesalkan tindakan teman-teman dan kerabatnya atas aksi pemalangan dan penyanderaan mobil dinas bupati. Menurutnya mereka hal yang kurang elok, sehingga mereka datang meminta maaf dan kembali kita bicara dari hati ke hati membahas permasalahan itu, sehingga lahirlah kesepakatan dan mereka bersedia menerima BLT DBH Migas itu,” kata Bupati Sorong usai pertemuan dengan masyarakat, kemarin.

Bupati menjelaskan, sesuai kesepakatan, masyarakat meminta dana tersebut segera dicairkan tanpa harus dipengaruhi hal-hal apapun dan pihak manapun. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Sorong sudah berupaya melakukan yang terbaik untuk mempertaruhkan apa yang menjadi hak masyarakat ring I pengeboran migas, sehingga muncullah nominal Rp 10 miliar tersebut.

“Itu pun Rp 10 miliar tersebut pembayarannya sudah jauh lebih besar karena jika kami bayar sesuai dengan aturan nominalnya hanya Rp 1,4 miliar. Ditambah dengan Rp 7 miliar yang sudah kami bayarkan pada Desember lalu, jadi totalnya Rp 8,4 miliar. Kalaupun nanti ada pemeriksaan dari BPK maka akan kami katakan bahwa kami sudah membayar lebih daripada itu. Intinya kami sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk memenuhi hak masyarakat tersebut,” ­bebernya.

Pembayaran BLT DBH Migas lanjut Bupati Sorong, nominal Rp 10 miliar tersebut nantinya akan dibagi untuk marga-marga pemilik hak ulayat di 6 distrik dengan nominal berbeda karena harus disesuaikan potensi migas yang dihasilkan dari masing-masing distrik tersebut.

Sementara  itu, terkait pemalangan yang terjadi beberapa waktu lalu, Johny Kamuru berasumsi bahwa hal tersebut tidak terlepas dari faktor politik yang kemungkinan dimanfaatkan oleh satu atau dua orang untuk memprovokasi dan mengerahkan massa. “Saya pikir bisa jadi diantara mereka ada orang yang ingin menjadi pahlawan dan memprovokasi masyarakat lainnya. Saya berasumsi bahwa ini juga berkaitan dengan faktor politik. Selain itu, saya rasa kejadian itu juga merupakan risiko sebagai pemimpin. Kami difitnah, dituduh dan segala macam, dianggap rendah. Namun sebagai pemimpin ibarat kami sedang memikul garuda di pundak maka kami tetap harus menjaga wibawa,” tandasnya. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed