oleh

Masyarakat R4 Dukung Keberlanjutan Otsus

WAISAI – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat menggelar rapat koordinasi bekerjasama DPR-PB Fraksi Otonomi Khusus (Otsus), dalam rangka evaluasi dan implementasi keberlangsungan Undang-undang Otsus, di Waisai, Selasa (5/1). Rakor dihadiri sejumlah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda di wilayah Kabupaten Raja Ampat.

Ketua Harian LMA Papua Barat, Frengki Umpain/Dimara mengatakan, kehadiran pihaknya di Raja Ampat memiliki fungsi sebagai mitra pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat Orang Asli Papua (OAP). Nantinya, hasil rakor disampaikan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pemerintah. “Kami hadir bertujuan mendengarkan aspirasi dari para tokoh sekalian tentang keberlangsungan Otsus khususnya di Papua Barat,” kata Frengki Umpain.

“Momentum ini awal dalam pertemuan ini diharapkan ada komitmen bersama kita untuk mendukung keberlangsungan Otsus. Sadar atau tidak kita tahu bahwa Otsus berdampak positif terhadap semua, kita punya anak-anak ada yang pegawai, ada yang sekolah, infrastruktur yang kita pakai itu dibiayai juga dari dana otonomi khusus,” bebernya.

Dikatakannya, hasil diskusi dalam rakor ini akan disampaikan pihaknya kepada DPR Fraksi Otsus untuk diteruskan meneruskan ke pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, serta kepada Kepala Staf Kepresidenan. 

Rakor diakhir dengan pernyataan dukungan masyarakat Raja Ampat terhadap keberlanjutan Otsus yang berisikan 4 poin. Pertama, mendukung kebijakan pemerintah untuk melanjutkan Otsus di Papua Barat demi keberlanjutan pembangunan dan masa depan generasi muda asli Papua. Kedua, menolak dengan tegas semua pihak yang mengatasnamakan masyarakat asli Papua untuk menolak keberlanjutan Otsus di Provinsi Papua Barat. Ketiga, menghimbau seluruh masyarakat asli Papua untuk tidak terpengaruh dengan ajakan provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha mempengaruhi masyarakat agar menolak keberlanjutan Otsus di Provinsi Papua Barat. Keempat, pernyataan ini didasari dengan catatan-catatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari pernyataan sikap ini. Pernyataan dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam keberlangsungan Otsus di Papua Barat tanpa mengabaikan adat sebagai jati diri orang asli Papua. (hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed