oleh

Masyarakat Klabra Dukung Bupati Sorong

-Metro-44 views

AIMAS – Masyarakat Klabra dari Distrik Klawak, Konhir dan Bagun berjalan beriringan menuju Kantor DPRD Kabupaten Sorong, Kamis (9/9) untuk menyuarakan aspirasi untuk mendukung Bupati Sorong Dr. Johny Kamuru, SH, M.Si atas gugatan pencabutan izin usaha perkebunan sawit awal Agustus lalu.

Dalam orasinya, masyarakat dengan tegas menolak kehadiran perusahaan kelapa sawit di atas tanah Klabra. Mereka bahkan mengatakan, tidak sejengkal pun Tanah Klabra akan diberikan untuk kegiatan usaha kelapa sawit. Oleh karena itu, masyarakat meminta kepada DPRD Kabupaten Sorong untuk menerima aspirasi rakyat dan turut mendukung bupati di PTUN.

PMB OPBJJ-UT Sorong

“Kami tidak pernah membawa aspirasi untuk kehadiran perusahaan kelapa sawit di tanah Klabra. Mengapa mereka hadir di tanah kami. Sejengkalpun tanah Klabra tidak bisa kami berikan kepada siapapun, karena tanah itu merupakan tanah adat milik leluhur dan milik generasi kami esok hari. Tidak ada perusahaan sawit, dan tidak ada perkebunan lainnya di atas Tanah Klabra,”ungkap Koordinator Ikatan Keluarga Besar (IKEB) Tanah Klabra, Yeftah Kolis.

Dikatakan Yeftah, aspirasi tersebut murni lahir dari masyarakat Klabra, yang dibawa ke hadapan dewan tanpa ditunggangi kepentingan lain. Bagi Masyarakat Klabra, adat adalah kebijaksanaan yang dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat. Setiap investor yang akan beroperasi di wilayah tanah adat harus mematuhi norma adat, jangan masuk begitu saja.

“Harga diri Masyarakat Klabra tidak bisa dibeli dengan uang. Siapa pun investor yang akan masuk ke tanah kami wajib menghargai dan menghormati hak masyarakat adat yang sudah diatur dalam UU Otsus,” ujarnya.

Dinyatakan dengan tegas oleh massa aksi, jika aspirasi tersebut tidak ditanggapi, maka seluruh masyarakat suku Klabra akan melakukan aksi-aksi lanjutan yang lebih besar dan secara meluas tanpa henti.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Habel Yadanfle mengatakan bahwa 25 suara di DPRD Kabupaten Sorong mendukung penuh keputusan Bupati atas pencabutan izin usaha empat perusahaan kelapa sawit yang tidak komitmen. Dikatakan Habel, Bupati melakukan keputusan pencabutan izin tersebut atas dasar hukum.

“Saya yakin Bupati pasti paham, jika keputusan tersebut diambil tentu ada kesalahan fatal yang dilakukan perusahaan. Maka jangan khawatir, jika Bupati sudah ambil keputusan demikian, maka kami sebagai bagian dari pemerintahan juga pasti mendukung. Saya pastikan, saya akan menjadi orang pertama yang melepas pakaian dinas ini dan mengganti dengan pakaian adat jika ada perusahaan sawit yang operasi di Tanah Klabra,” tutur Ketua Dewan di hadapan massa aksi.

Dilanjutkan Habel, yang juga bagian dari masyarakat Klabra, ini adalah aksi ketiga yang saya terima langsung atas tuntutan yang sama. Untuk itu, ia adalah orang pertama yang akan menandatangani petisi dukungan kepada Bupati untuk ketiga kalinya.

“Saya yang pertama kali akan tandatangani petisi ini sebagai bukti dukungan penuh dewan untuk Bupati Sorong. Sebagai bagian dari masyarakat Klabra, kalaupun saya tidak menjadi ketua DPR saya bisa pulang dan tetap hidup di tanah Klabra. Tidak harus ada perusahaan sawit di sana, karena kita bisa hidup dari hasil berkebun di hutan bukan hidup dari sawit,” tegasnya, seraya menambahkan, demo yang dilakukan termasuk dalam demo yang bermartabat dan harus diteruskan.Masyarakat Klabra harus menjadi contoh untuk masyarakat lainnya dalam aksi demo. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed