oleh

Masyarakat Hukum Adat Tambrauw dapat Pendampingan

-Sorong Raya-1.379 views

SAUSAPOR-Kementrian Kelautan dan Perikanan menggelar pertemuan pendampingan awal masyarakat hukum adat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw, Kamis kemarin (24/1).

Kasbubdit Masyarakat Hukum Adat Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Perikanan, Ir. R. Moh Ismail mengatakan, kegiatan tersebut merupakan pendampingan, sosialisasi dan pemetaan serta identifikasi masyarakat hukum adat di Kabupaten Tambrauw. 

“Intinya ini negara hukum, negara kepulauan. Negara yang mempunyai adat istiadat dan budaya. Perlu adanya suatu pengakuan. Masyarakat dibagi tiga. Ada masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Semua mempunya kriteria yang berbeda-beda. Masyarakat hukum adat harus diakui oleh wali kota, bupati atau gubernur, “ katanya. 

Ada adat yang berurusan dengan kehutanan yaitu yang mengurus ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  ada masyarakat hukum adat pertanahan yang mengurus yaitu teman-teman di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ada masyarakat hukum adat yang meliputi wilayah perairan, yang mengurusnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

“Pengelolaan kewenangan wilayah perairan kewenangannya ada di provinsi. Tetapi pengelolaannya tetap oleh kabupaten dan kota. Nah sekarang provinsi Papua Barat bikin draf tetang Peraturan Daerah (Perda) rencana zonasi, Tambrauw harus masuk kalau ada masyarakatnya yang di perairan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw, Mesak Metusala Yekwam, SH menyampaikan, terkait masyarakat hukum adat di Kabupaten Tambrauw, pemerintah berkomitmen terus mendorong pelestarian alam dan konservasi hutan beserta kearifan lokal tanpa mengabaikan proses pembangunan yang dilakukan.

“Komitmen ini sudah berlangsung sejak 2015 silam, dimana saat itu Tambrauw menjadi Kabupaten konservasi pertama di Papua Barat,” jelasnya.

Atas dasar inilah lanjut Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Tambrauw telah menetapkan misi ke-5 yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan misi ke-6 yaitu menjaga kelestarian budaya dengan menghargai hak adat masyarakat asli. 

Ditambahkan Wakil Bupati Sorong, Pemerintah Kabupaten Tambrauw terus berupaya melestarikan budaya dan tradisi kelembagaan masyarakat adat, hal ini terlihat dengan pembentukan panitia masyarakat hukum adat dalam rangka pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui surat keputusan Bupati Tambrauw. (raf)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed