oleh

Masyarakat Adat akan Terakomodir di DPR Kota/Kabupaten

Cartens: Tuhan Baik, Kami Kawal Suku Moi di Kursi Legislatif

SORONG – Hak orang Asli Papua (OAP) akhirnya tetap dapat terakomodir dengan baik. Salah satunya, hak berpolitik OAP di legislatif yang rencananya pada pemiilihan umum (Pemilu) tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tingkat kota, kabupaten hingga provinsi akan ada keterwakilan masyarakat adat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat jalur Otsus, Cartens I.O Malibela menjelaskan melalui revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 tahun 2001 di tahun 2021, sebagian hak politik orang asli Papua terakomodir. Dimana, akan ada OAP dari masyarakat adat yang diangkat menduduki kursi legislatif di tingkat kabupaten, kota hingga provinsi se-tanah Papua. ”Dengan demikian sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat jalur Otsus mewakili Suku Moi, saya katakan Tuhan itu baik,” ucapnya kepada Radar Sorong, Kamis (15/7).

Ia berharap dengan adanya keterwakilan OAP di kursi legislatif pada tingkat kabupaten dan kota maupun provinsi, kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan orang asli Papua bisa dikawal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, tambah Cartens, mekanisme pengangkatan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah. 

”Presentasinya ada penambahan 1/4 kursi di DPR untuk masyarakat Adat.  Misalnya, DPRD Kota Sorong saat ini memiliki 30 kursi, maka tahun 2024 nanti akan diangkat dari suku Moi berjumlah 8 orang sehingga total kursi di DPRD Kota Sorong berjumlah 38 anggota DPRD. Begitupun dengan Kabupaten Sorong yang saat ini terdapat 25 anggota DPRD, akan ada penambahan 6 kursi sehingga totalnya 31 kursi di DPRD Kabupaten Sorong,” terangnya 

Oleh sebab itu, Cartens menyatakan akan mengkawal dan memastikan agar di DPR  kota maupun Kabupaten Sorong harus masyarakat adat Moi yang diangkat, karena pihaknya telah mengusulkan ke pemerintah pusat dalam menetapkan dan membuat peraturan pengangkatan. ”Dan yang diangkat adalah masyarakat adat yang tidak terlibat dalam partai politik karena dalam revisi UU Otsus, partai politik ditiadakan tetapi diberi ruang melalui mekanisme pengangkatan. Jadi, DPR yang ada di kabupaten, kota dan provinsi  yang ada di atas tanah Papua terdiri dari DPR yang terpilih dan diangkat. Demikian juga MRP, tidak menjadi anggota partai politik,” tuturnya.

Dikatakan Cartens, pengangkatan tetap memperhatikan presentasi keterwakilan perempuan 30 persen dari total pengangkatan itu. Selain itu, pengangkatan orang OAP di kursi legislatif merupakan inisiatif Panitia Khusus Provinsi Papua Barat yang terdiri atas anggota DPR dari partai politik maupun dari fraksi Otsus yang berjumlah 31 orang, dengan mengusulkan 14 poin ke DPR RI selanjutnya ke pemerintah pusat.

”14 point itu diakomodir salah satunya adalah terkait hak politik OAP, yang pemerintah pusat sebut afirmasi bidang politik. Kami bersyukur hak politik OAP sebagian diangkat tapi belum semua. Kalau semua, maka harus jelas dicantumkan dalam UU bahwa Kepala daerah harus OAP, tetapi tidak di cantumkan, mungkin karena pemerintah pusat berfikir saat ini sudah zaman modern dimana di berbagai dunia orang berbicara soal persamaan ras,”ungkapnya.

Sehingga, tambah Cartenz, jika ditekankan OAP harus menjadi kepala daerah maka akan bertabrakan dengan UU tengang pengakuan perlindungan Ras. Namun, MRP akan memberikan pertimbangan terkait kepala daerah harus OAP, dan diatur dalam UU Otsus baru namun ia lebih menyoroti legislatif tingkat kabupaten dan kota  ”Dulu, DPRD ditingkat kota dan kabupaten namun sekarang sudah diubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau kabupaten (DPRK) dan ini akan berlaku di atas tanah Papua,”ujarnya.

Cartenz juga mengkritisi Pemerintah pusat dimana ia melihat dalam RUU definisi provinsi Papua adalah provinsi-provinsi Papua yang ada di daerah Provinsi Papua. ”Ini kan pengulangan kalimat, kalau bagi saya kita pake Tanah Papua saja. Tanah Papua adalah daerah Otsus yang dimana terdapat provinsi provinsi di dalamnya. Itu saja,” tukasnya.

Cartens mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini pihak Istana maupun DPR RI melalui Pansus yang sudah membuka ruang untuk menerima aspirasi dari berbagai element di tanah Papua. ”Terima kasih dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga pimpinan serta rekan anggota DPR Provinsi Papua Barat yang di dalamnnya ada Pansus Papua Barat,” pungkasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed