oleh

Marga Kalami Serahkan Pelepasan Hak Ulayat Lahan Jempur

-Metro-48 views

SORONG-Sesuai dengan nomor PPTA 99/KLM-KGL-S/2021 Surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah Adat Marga Kalami sebagai pihak pertama melepaskan ke pihak kedua Koperasi Nani Bili Bahari sebagai pemilik atas tanah tersebut yang seluas 42.050 M2 adalah miliki Koperasi Nani Bili Bahari yang terletak di Jalan Perikanan Kota Sorong bukan milik Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat dan Dinas Perikanan Kota Sorong.

Hal tersebut dikatakan Staf Khusus Gubernur Bidang Adat Papua Barat, Silikofok Yermias Su. Lanjutnya, Sesuai Kesepakatan Dinas Perikanan Kota Sorong dan Koperasi Nani Bili adalah binaan dari Pemerintah Kota Sorong, bukan provinsi. Kemudian lahan tersebut merupakan milik Koperasi Nani Bili dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Sorong karena aset bangunan milik Dinas Perikanan Kota Sorong.

“Marga Kalami ini yang punya tanah ini, jadi haknya dia karena dia berhak menyerahkan surat pelepasan. Kalau ada sertifikat tanpa surat pelepasan adat maka pemilik bisa gugat. Tetapi kalau memiliki surat pelepasan, ke pertanahan kasih tunjuk surat pelepasan saja langsung sertifikat keluar. Karena pelepasan memiliki loyal adat. Kewenangan adalah marga, kalau marga Kalami serahkan itu adalah haknya dia. Jadi menyangkut pasar jembatan puri, sesuai marga Kalami yang punya tanah sudah serahkan ke Koperasi Nani Bili yang mengolah,” tegasnya kepada Radar Sorong, usai menyerahkan Surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah Adat Marga Kalami, Jumat (26/3).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Sorong, Yance Jitmau, mengatakan Dewan adat atau pemilik hak ulayat yang membuka status dari kepemilikan tanah tersebut. “Kabupaten Sorong pernah memulai membangun dasar dan asset ini diserahkan ke Pemerintah Kota Sorong. Kemudian hari ini diserahkan pelepasan tanah adat kepada koperasi dan ukm untuk mengurus selanjutnya, mari kita duduk sama-sama dan bicara. Koperasi Nani Bili berada disini karena dia adalah independen. Terima kasih kepada dewan adat yang menyerahkan pelepasan adat ditindaklanjuti pemerintah provinsi melalui staf khusus gubernur. Untuk itu, begitu diserahkan nanti dibacarakan dari sisi aturan untuk pengelolaan disini seperti apa. Supaya masing-masing mengelolah sesuai tugas pokok dan fungsinya,” jelasnya.

Sementara itu, Pemilik Hak Ulayat, Herkanus Kalami, mengatakan melepaskan pelepasan adat dari Marga Kalami ke Koperasi Nani Bili bertujuan untuk supaya jangan ada tarik ulur antar Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kota Sorong. “Kita tahu asset di Jembatan Puri ini adalah milik Dinas Perikanan Kota Sorong. Karena status tanah jembatan puri ini sudah 30 tahun tidak ada kejelasan. Dengan adanya pelepasan ini supaya jelas sehingga saya serahkan ke koperasi. Tujuannya juga untuk pembangunan pasar 2 lantai di depan dari kementrian perikanan. Karena bantuan tidak akan turun kalau tidak ada status jelas. Mau pemerintah provinsi atau kota, yach kita bicara. Supaya kita sama-sama jalan, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kota dan koperasi untuk usaha di tanah ini. Selama 30 tahun, kita pemilik tidak dapat apa-apa, hanya nonton saja. PAD jembatan puri cukup besar” ungkapnya.

Kemudian Ketua Koperasi Nani Bili, Frans Worabay menambahkan sangat bangga dan menyampaikan terima kasih kepada Marga Kalami karena menyerahkan pelepasan adat diberikan kepercayaan kepada Koperasi Nani Bili untuk mengelolah aktivitas di Jembatan Puri. “Walau pun kami menerima pelepasan ini, kami tidak terlepas dari pemerintah. Karena kami juga ingin pemerintah selalu ada dengan kami untuk membina kami,” ujarnya. (zia) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed