oleh

Mantan Sekda ‘Ngaku’ Tak Dilibatkan

SORONG – Penyidikan dugaan Korupsi ATK tahun anggaran 2017 sebesar Rp 8 milliar memasuki babak baru. Kali ini, Mantan Sekretaris Pemerintah Kota Sorong, Dra Welly Tigtigweria dihadirkan untuk dimintai keterangan. ­Menariknya, mantan Sekda Pemerintah Kota Sorong mengakui tidak mengetahui secara pasti perencanaan terhadap kegiatan BPKAD Kota Sorong dalam hal pengadaan ATK dan barang ­cetakan yang nilainya kurang lebih Rp 8 milliar.

Mantan Sekda Kota Sorong tersebut dihadirkan pada Senin 8 Maret 2021, diperiksa oleh Kasubsi Penyidikan, Stevi Stolen Ayorbaba di ruangannya. Kepada wartawan, Rabu (10/3), Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Sorong, Khusnul Fuad,SH, melalui Kasubsi Penyidikan,  Stevi Stolen Ayorbaba,SH mengatakan, ia menanyakan kurang lebih 30 pertanyaan mulai dari perencanaan, pembahasan RKA hingga terkait dengan finalisasi dalam bentuk APBD. 

Namun dalam proses pemeriksaan mantan Sekda lanjut Stevi Ayorbaba, yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan mulai dari sisi perencanaan hingga munculnya angka Rp 8 miliar. Alasannya, karena tidak dilibatkan secara baik, sebab itu merupakan kewenangan dari Kepala BPKAD Kota Sorong. “Padahal dulu beliau menjabat sebagai Sekda juga sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Sorong dan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota Sorong,” kata Stevi Ayorbaba kepada wartawan, Rabu (10/3).

Kasubsi Penyidik Sie Pidana  Khusus Kejari Sorong mengatakan, mulai dari sisi perencanaan penganggaran hingga sampai finalisasi dalam bentuk dokumen APBD dan juga penjabaran APBD, yang bersangkutan (Mantan Sekda) secara khusus tidak mengetahui secara pasti perencanaan terhadap kegiatan di BPKAD Kota Sorong dalam hal pengadaan ATK dan barang cetakan yang nilainya kurang lebih Rp 8 milliar.

Selain itu tambah Stevi, ia juga menanyakan terkait Surat Wali Kota Sorong tanggal 2 Maret 2017 perihal permohonan persetujuan pencairan dana mendahului APBD tahun 2017. Namun, lagi-lagi mantan Sekda mengaku tidak mengetahui soal surat tersebut. Alasannya, berdasarkan keterangan beliau bahwa yang mengetahui soal surat tersebut adalah Kepala BPKAD dan Wali Kota Sorong.

“Kami pun menunjukkan bukti fisik paraf koordinasi benar-benar tertuang dalam keputusan Wali Kota tentang spesimen paraf koordinasi adalah Kepala BPKAD sehingga mekanisme itu yang dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan Kepala Badan Keuangan dalam hal ini Kepala BPKAD, serta disetujui oleh Pimpinan DPRD Kota Sorong bersama Banggar,” kata Stevi Ayorbaba.

Dari keterangan mantan Sekda, Stevi mengatakan seharusnya setiap pembahasan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus diundang, akan tetapi nyatanya tidak dilakukan. Padahal kehadiran TAPD itu untuk menjelaskan item per item atau rincian kebutuhan untuk pencairan dana mendahului APBD perubahan. “Tapi semua dikondisikan oleh Kepala BPKAD dan Wali Kota,” kata Stevi Ayorbaba.

Stevi mengatakan, yang menjadi catatan penting bagi pihaknya selaku penyidik adalah surat Wali Kota kepada pimpinan DPRD ketika dibahas dibanggar, maka otomatis pihak eksekutif harus mempertanggungjawabkan usulan yang disampaikan, namun sejauh itu selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, mantan Sekda mengaku tidak dilibatkan dan tidak tahu persis kebutuhan nyata dari setiap OPD. “Entah nilainya, kemudian rinciannya, yang bersangkutan mengaku tidak dilibatkan. Hal ini dilakukan oleh Kepala BPKAD dan Wali Kota mulai dari usulan pertama hingga perubahan,” bebernya.

Karena itu, Stevi menyatakan dalam waktu dekat pihaknya berupaya untuk membuat surat panggilan resmi kepada Wali Kota Sorong dan juga pimpinan DPRD Kota Sorong yang menyetujui proses mendahului pencairan dana di APBD Perubahan Tahun 2017. Menanyakan pemanggilan Wali Kota dan pimpinan DPRD Kota Sorong apakah harus melalui rekomendasi Kemendagri, Stevi mengatakan sebenarnya aturan tersebut tidak terlalu mengikat. “Sementara proses koresponden tembusan itu harus disampaikan dalam hal ini perpanjangan pemerintah pusat adalah gubernur, sehingga tembusan surat pemanggilan tersebut pastinya akan disampaikan kepada Gubernur Papua Barat,” jelasnya

Selain mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan terkait anggaran ATK tersebut, Stevi Ayorbaba mengatakan, mantan Sekda juga mengaku tidak dilibatkan secara aktif dalam perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Kota Sorong. “Padahal dalam sisi aturan, yang bersangkutan (Mantan Sekda) memiliki kewenangan selaku Koordinator Keuangan Daerah dan juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Sorong,” tandasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed