oleh

Mahasiswa Tuntut Satgas Covid-19 Harus Transparan

KAIMANA – Ketua DPRD Kaimana Irsan Lie mengatakan, terkait dengan tuntutan Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Kaimana, ketika melakukan aksi damai di DPRD Kaimana Kamis (11/6) lalu, salah satu pernyataannya meminta kepada DPRD agar menekan Satgas Covid-19 agar transparansi kepada masyarakat. Tuntutan tersebut, menurutnya masih dalam tahapan proses di DPRD. Proses ini menurut Irsan, merupakan mekanisme yang harus dilalui, serta terkait dengan proses sudah disampaikan ke pihak mahasiswa.
“Terkait dengan tuntutan dari aksi adik-adik mahasiswa, pasti akan kita tindak lanjuti. Namun sementara kita masih proses, hal ini tentunya juga berkaitan dengan mekanisme di DPRD sendiri, saya sudah pernah sampaikan hal ini, ketika melakukan pertemuan dengan mereka,” jelas Ketua DPRD Kaimana Irsan Lie ketika dikonfirmasi di Ruang kerjanya, Selasa (23/6).
Dikatakan Irsan, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa seperti saat ini, internal DPRD Kaimana sudah meminta Tim Covid-19 Kaimana untuk melaporkan penggunaan anggaran Covid-19.
“Ketika adik-adik mahasiswa demo, bersamaan data dari Tim Covid-19 juga masuk ke kami. Keesokan harinya kita lakukan rapat, namun internal kami juga masih kekurangan data. Sehingga kami kembali meminta kepihak Tim Covid-19 untuk menyiapkan data tersebut,” katanya.
Dalam keterangannya juga Politisi PDIP ini menjelaskan, jika dirinya telah mengistruksikan kepada komisi-komisi di DPRD Kaimana untuk menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mahasiswa.
“Ini bukan saja soal tuntutan mahasiswa, akan tetapi ada persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Kita gabung semua, karena tuntutan hampir sama semuanya,” terangnya.
Irsan juga menuturkan, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa yakni tentang keterbukaan penggunaan anggaran Covid-19. Sudah tertuang didalam regulasi yakni, pelaporan penggunaan anggaran Covid-19 oleh Tim Covid-19 Kaimana sudah dilakukan perbulannya.
“Berdasarkan regulasi, laporan tersebut bersifat pemberitahuan akan disampaikan juga ke DPRD. Karena Tim Covid-19 juga bekerja berdasarkan mekanisme. Dengan informasi tersebut, kami akan menjawab apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa,” ujarnya.
Untuk diketahui, 6 poin pernyataan sikap Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Kaimana saat melakukan aksi damai (11/6) lalu kepada DPRD Kaimana.

  1. Kami meminta kepada DPRD Kaimana agar menekan satgas Covid-19 Kabupaten Kaimana, agar transparansi kepada masyarakat.
  2. Kami meminta agar DPRD segera mendesak Pemda untuk segera memberikan rincian penggunaan anggaran penanganan sosial yang telah ditetapkan oleh PERBUP No. 21/2020 sebesar Rp. 26. 535 M tersebut.
  3. Kami meminta agar penetapan penggunaan penanganan anggaran pengaman sosial tersebut, harus bersama-sama DPRD untuk menetapkan item apa saja yang diberikan kepada masyarakat berupa paket bantuan yang dimaksud Pemda dan DPRD juga wajib bersama-sama memutuskan item bantua itu seberapa banyak.
  4. Kami dengan tegas meminta kepada DPRD agar transparan terkait bantuan penanganan Covid-19, yang bersumber langsung dari Pusat, Provinsi, dan Daerah.
  5. Kami meminta DPRD agar bisa transparan terhadap bantuan-bantuan beasiswa.
  6. DPRD sebagai representase wakil rakyat, untuk itu setiap kebijakan dan rapat-rapat paripurna atau kegiatan formal lainnya harus melibatkan tokoh pemuda/tokoh agama dan tokoh masyarakat. (fat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed