oleh

Mahasiswa ‘Duduki’ DPRD Kabsor

-Metro-21 views

Aksi demo penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan ratusan mahasiswa yang menyuarakan aspirasi di halaman kantor DPRD Kabupaten Sorong, Jumat (9/10). Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sorong menyuarakan aspirasinya tersebut di hadapan Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Habel Yadanfle. Puluhan personel keamanan Polres Sorong lengkap dengan satu unit mobil water cannon dibantu TNI dibawah pimpinan Danramil (persiapan) Aimas Kapten Inf. Eko Kuswandi, mengawal jalannya aksi tersebut.

Berbagai orasi yang disampaikan, masa aksi cenderung menyuarakan terkait kebutuhan pengkajian ulang UU Omnibus Law yang d lebih banyak menindas hak-hak buruh, terutama perempuan. “Hak kami dilucuti, tidak ada cuti melahirkan, cuti haid bakal dihapuskan. Ini tidak adil bagi kami, dimana nilai sila ke-lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” teriak salah seorang mahasiswa perempuan dalam orasinya.

Selain itu, mereka juga menyuarakan aspirasinya terkait upah buruh dan nilai pesangon yang digerus oleh UU Cipta Kerja. Massa berpendapat bahwa UU tersebut justru membuat orang kaya semakin kaya, sebaliknya buruh yang miskin akan semakin dibuat miskin. “Tidak boleh ada pemangkasan terhadap hak buruh sesuai UU Ketenagakerjaan pasal 89. Apa yang jadi hak buruh, itu semua jadi tanggung jawab pemberi kerja, jangan dirubah. Jangan persulit kami para buruh yang penghasilannya tak seberapa ini,” kata orator lainnya.

Para demonstran meminta agar ketua DPRD Kabupaten Sorong bersedia menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan DPR RI. Permintaan tersebut diterima baik oleh ketua DPRD Kabupaten Sorong, Habel Yadanfle. “Sebelum berdiri disini, saya juga pernah seperti kalian, jadi saya mengerti apa yang kalian rasakan. Saya terima aspirasi kalian, dan saya beserta teman-teman di DPR akan berupaya membantu meneruskan aspirasi ini ke pimpinan DPR di tingkat yang lebih tinggi,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Sorong di hadapan massa aksi.

Demo berlangsung damai hingga akhir, ditandai penandatanganan poin tuntutan mahasiswa atas penolakan UU Cipta Kerja oleh Koordinator Lapangan, Arif Rahmanto dan Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Habel Yadanfle. (Ayu Wulandari)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed