oleh

Legalisasi Miras Bisa Hancurkan Generasi Papua

SORONG – Kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo terkait dilegalkannya investasi miras di empat daerah yakni Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua, ditanggapi dengan respon penolakan dari Bupati Sorong Dr. Johny Kamuru,SH,MSi “Saya pikir ini langkah yang kurang tepat, ini bisa menghancurkan generasi Papua. Maka kalau bisa jangan sampai terjadi. Bayangkan setiap hari orang Papua bisa  terlilit masalah hanya karena mengkonsumsi miras, minimal adalah kecelakaan tunggal lalu meninggal. Ada yang minum bersama, salah paham akhirnya berselisih dan berujung pada pembunuhan. Inilah dampak negatif yang harus dipertimbangkan,” kata Johny Kamuru kepada Radar Sorong, Senin (1/3).

Johny Kamuru menilai bahwa Papua punya banyak potensi yang bisa dijadikan ladang investasi untuk menggenjot pendapatan, tanpa harus melegalkan investasi miras. “Kita di Papua, termasuk Kabupaten Sorong punya banyak potensi sumber investasi lain yang juga tidak kalah menguntungkan. Jadi seharusnya ladang investasi tersebutlah yang bisa dimaksimalkan daripada jika harus melegalkan investasi miras disini. Kabupaten Sorong sendiri punya minyak dan gas, punya potensi pariwisata, ada juga potensi dari hasil hutan seperti kayu, hasil laut dan perikanan, sangat banyak pokoknya,” tandasnya.

Menurutnya, setiap keputusan pasti ada dampak negatif dan positifnya, sehingga harus ada pengkajian lebih lanjut lagi terkait legalisasi investasi miras ini. “Saya pikir ini masih harus ada kajian-kajian lagi atau studi lagi. Dampak negatif dan positif dari suatu keputusan kan pasti ada, namun kalau memang dinilai lebih banyak negatifnya saya pikir buat apa dilanjutkan, ini bisa sangat mengancam generasi kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Sorong, Aguste C Sagrim menilai bahwa Papua tidak memiliki potensi investasi miras sebab miras hanya akan menghancurkan generasi emas Papua. “Papua jangan disamakan dengan NTT, Bali dan Sulawesi Utara, karena ketiga dearah itu memiliki kawasan pembuatan miras lokal. Kalau di Papua, justru itu bahaya karena membuka ruang untuk bagaimana kemudian mengancam generasi anak-anak Papua,” kata Aguste Sagrim kepada Radar Sorong, Senin (1/3).

Diakuinya, suatu kebijakan pasti memiliki dampak positif dan negative tergantung cara manusia mengelola. Namun jika investasi miras di Papua tidak memiliki keuntungan, maka tidak usah. Seharusnya kebijakan presiden atau apapun yang dikeluarkan harus ada hubungannya dengan potensi di daerah tersebut. Di Papua, hanya ada minuman yang namanya saguer namun  itu hanya bagian dari tradisi orang Papua. “Orang tua dulu mereka mengelola yang disebut Saguer dari pohon enau diminum ketika ada acara seperti bayar urusan adat, mas kawin hingga orang meninggal. Mereka akan minum dan duduk bersama-sama untuk menjadi simbol guna mempererat hubungan mereka,” ungkapnya.

Namun saat ini budaya tersebut nyaris tidak ada, kalaupun ada mungkin hanya di beberapa kampung di tanah Papua. Sehingga, bila presiden ingin mengembangkan investasi miras di Tanah Papua, itu tidak mungkin karena Papua tidak memiliki tempat atau kawasan pembuatan miras seperti daerah lainnya. Misalnya, Bali yang memiliki Arak Bali, kemudian NTT dan Sulawesi Utara yang memiliki kawasan pembuatan miras lokal. “Ketiga daerah itu selalu memproduksi miras dalam jumlah yang banyak. Papua hingga kini tidak ada karena tidak ada potensi itu,”ungkapnya.

Ditakutkan tambah Aguste, Keppres Investasi Miras ini membuka peluang bagi para investor untuk mengambil lahan baru dan dibuka secara besar-besaran untuk tempat memproduksi Miras, mungkin dengan menaman kelapa untuk kemudian dikonversi menjadi minuman keras lokal dan dikelola karena dilindungi dengan kebijakan Presiden. “Itu tidak boleh terjadi. MRP, DPR Otsus, Gubernur dan para Bupati serta Walikota harus melihat hal ini sebagai masalah dan ancaman untuk generasi Papua,” tegasnya.

Menurut Aguste Sagrim, seharusnya pemerintah membuat suatu kebijakan yang mengatur hak-hak ulayat masyarakat adat terkait lahan kelapa sawit yang hampir menghancurkan hutan di Papua. Dimana, dipekerjakan tenaga lokal untuk investasi jangka panjang maupun pemberdayaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran di tanah Papua, bukannya membicarakan soal investasi miras yang akan menghancurkan generasi Papua.

Berbicara soal investasi di tanah Papua, Ketua Komisi C DPRD Kota Sorong seharusnya melihat karakteristrik dan potensi di daerah tersebut. Di Papua berbicara soal investasi harus berkaitan dengan hutan, kayu, perikanan, minyak, gas, emas, laut dan potensi wisata. “Kami punya potensi PAD bisa dari sumber daya alam yang lain, bukan miras. Tapi kalau di daerah lain, kami mendukung karena bisa membantu sektor PAD mereka karena mereka unggul di bidang itu,” terangnya.

Terpisah, Komisi 1 DPRD Kota Sorong, H. Muhammad Taslim juga menyatakan menolak Perpres Invenstasi Miras karena investasi miras mungkin menguntungkan bagi para Investor, tetapi sesungguhnya miras ini merusak generasi dan merendahkan kemanusiaan. Apalagi banyak tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat menolak investasi miras di Tanah Papua. “Karena mereka menyadari miras menjadi perusak untuk generasi yang akan datang,” kata Taslim.

Taslim mengatakan, investor harus paham bahwasannya banyak bidang usaha yang bisa dijadikan investasi yang menguntungkan, namun jangan miras. Salah satunya, saat ini pemerintah bersama lembaga pendidikan sedang konsen membangun SDM Papua agar anak-anak Papua menjadi pelaku pembangunan. “Anak-anak Papua jangan menjadi penonton di negerinya sendiri, jangan lagi usaha mulia ini diganggu oleh investasi miras. Papua lebih memerlukan pembangunan kemanusiaan daripada investasi yang merusak,” tegasnya. (ayu/juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed