oleh

Layanan Kesehatan Harus Merata

AIMAS – Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono, S.Sos, M.Si menegaskan bahwa pemberian layanan kesehatan yang bersifat mendesak bagi pasien non BPJS Kesehatan juga tetap harus dilaksanakan. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Sorong, Selasa (22/6).

Wabup menjelaskan, Pemkab Sorong akan mengupayakan bagaimana solusi yang akan diambil untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi pasien yang tidak masuk dalam daftar pasien BPJS Kesehatan, atau bagi mereka yang kartunya sudah dinonaktifkan. “Kita harus mencari solusi, bagaimana agar RS bisa menangani itu, memberikan pelayanan yang sama primanya kepada semua pasien, terutama yang urgen,” ujar Wabup.

Wabup membeberkan, bahwa hasil iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan Pemkab Sorong sudah mencapai sekitar Rp 6 miliar. Ia berharap dana tersebut dapat digunakan untuk meng-cover pasien lain yang bukan merupakan peserta BPJS Kesehatan. Wabup mengatakan, jangan sampai dana APBD dan Otsus yang diperuntukkan mensejahterakan masyarakat, khususnya OAP berakhir menguap tanpa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat akar rumput.

“Dana itu kan tidak habis digunakan, kira-kira berapa persen yang terpakai, berapa persen yang belum terpakai. Kami harap ada transparansi dari pihak BPJS Kesehatan terkait dana tersebut. Sehingga kalau memang dana tersebut tidak terpakai habis, bisa digunakan oleh saudara kita yang lain terutama yang tidak mampu. Teknisnya seperti apa, ini perlu kita rapatkan,” harap Wabup.

Wabup juga mengingatkan agar manajemen keuangan dan administrasi rumah sakit juga dapat lebih ditertibkan. Pengaplikasian serta pemanfaatan anggaran penerimaan juga harus bisa dimaksimalkan dan dipertanggungjawabkan.

“Kalau bisa dipilah, pasien dari Kabupaten Sorong, dari Kota Sorong, dari Kabupaten Sorsel, semua terdata. Karena terkait pemanfaatan dana yang bersumber dari APBD Kabsor peruntukannya memang diutamakan untuk masyarakat Kabsor saja,” jabarnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Amatus Turot menambahkan, bagi masyarakat yang kurang mampu, rencananya Pemkab Sorong juga akan memberikan disposisi kepada Dinas Sosial untuk memproses jaminan BPJS Kesehatannya.

“Ternyata banyak warga yang tidak mampu sehingga tidak memiliki BPJS Kesehatan. Maka rencana ke depan adalah kami ingin menerbitkan kartu khusus untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis bagi warga kita yang kurang mampu,” singkatnya.

Solusi tersebut dirasa sangat tepat diperuntukkan bagi sebagian masyarakat OAP yang mungkin selama ini kurang begitu responsif dengan masalah administrasi dan kepengurusan dokumen. Misalnya bagi warga yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan sulit mendapatkan akses pelayanan publik dari pemerintah. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed